5 Bulan Ditetapkan Sebagai Tersangka, Status Pelaku Ilegal Logging di Hutan Sabuai Mengambang

0
409
Foto Buram: Komisaris utama CV.SBM, Imanuel Quedarusman alias Yongki ditetapkan sebagai tersangka dugaan ilegal loging dan dititipkan di rutan Polda Maluku, 18 Maret 2020 lalu.
Saniri Negeri Sabuai  Sesalkan Kerja Balai Gakkum LHK Maluku dan Papua

TABAOS.ID,- Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)  Provinsi Maluku, didatangi  perwakilan warga Negeri Sabuai. Mereka menyerahkan surat  terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh CV Sumber Berkat Mandiri (SBM) di hutan adat.

Dalam suratnya, Ketua Saniri Negeri Sabuai, Nicko Ahwalam  menyatakan, tindak pidana illegal loging yang diduga dilakukan oleh CV SBM di Hutan Petuanan Adat negeri Sabuai hingga kini belum diketahui perkembangannya.

Mewakili keseluruhan masyarakat adat Negeri Sabuai, Ahwalam memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak Gakum LHK Maluku yang telah menetapkan Komisaris utama CV.SBM sebagai tersangka pada tanggal 18 Maret 2020 lalu.

Charles Yamarua, Seornag Mahasiswa Negeri Sabuai saat mendatangi Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Maluku, untuk menyerahkan surat terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh CV Sumber Berkat Mandiri (SBM) di hutan adat.

 

Namun diakuinya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebagai respon kegelisahan masyarakat atas proses hukum Ilegal Loging CV.SBM.

Diantaranya, sejak penetapan komisaris utama CV.SBM, Imanuel Quedarusman alias Yongki ditetapkan sebagai tersangka dugaan  ilegal loging dan dititipkan di rutan Polda Maluku, hingga  hampir lima bulan berlalu, masyarakat Sabuai yang adalah korban tidak memperoleh informasi apapun,  terkait tindak lanjut proses hukum.

Sejauh mana perkembangan penyidikan oleh Gakkum KLHK Maluku tidak diketahui oleh masyarakat sebagai pelapor. Padahal kasus  ini diklasifikasikan sebagai bentuk tindakan perusakan hutan, sebagaimana di atur dalam UU nomor 18 Tahun 2013,  tentang pencegehan dan pemeberantasan Pengrusakan Hutan. Selain itu, juga berkaitan dengan percepatan penyelesaian perkara secara eksplisit yang ditegaskan dalam pasal 10 bahwa  ” Perkara Perusakan Hutan Harus didahulukan dari perkaran lain untuk di ajukan ke sidang pengadilan guna Penyelesaian secapatnya “.

“Dengan demikian,  kami menilai bahwa perkara tindak pidana ilegal loging CV.SBM di Hutan adat kami merupakan perkara penting dan genting untuk dilakukan penindakan secepat-cepatnya,  dengan mengacu pada ketetentuan undang-undang yang berlaku,”ungkapnya.

Baca Juga  “Nestapa Anak Sekolah di Negara Kesatuan Simbolik”, Tualeka : Negara Harus Bertanggungjawab

Menyikapi kondisi tersebut, ketua saniri negeri mendesak agar proses hukum dugaan tindak pidana Ilegal loging CV.SBM di hutan adat Sabuai sesuai amanat UU no 18 tahun 2013 pasal 10 dan pasal 39 ayat 1,2, dan 3 dipercepat.  Selain itu, juga  melaporkan secara tranparan perkembangan proses hukumnya, agar dapat diketahui oleh publik, khususnya  masyarakat adat Sabuai yang hutan adatnya dibabat dan dirusak oleh CV.SBM.

Masyarakat juga mendesak agar pihak Gakkum LHK membongkar keterlibatan pihak lain dalam skandal Ilegal loging di Hutan adat mereka.

Sementara itu, Yosep Nong, Kepala Seksi Wilayah II Ambon, Balai Gakkum Maluku Papua beberapa kali ditemui oleh awak media di kantornya tidak berada di tempat. Dirinya ditemui oleh awak media pada akhir maret lalu, namun sulit ditemui.

“ iya karena kondisi covid-19 yang saat itu mengharuskan kita kerja dari rumah dan tidak semua pegawai masuk ke kantor selain itu juga beliau pada bulan lalu sedang berduka karena orang tuanya di kampung halaman meninggal, dan harus cuti. Sepulang dari sana tidak bisa masuk dulu ke kantor dan harus menunggu waktu 14 hari ke kantor, “ ujar salah satu pegawai Balai Gakkum Maluku Papua.

Namun kata Pegawai yang tak mau disebutkan namanya itu, proses penyidikan dari penyidik Balai Gakkum LHK telah selesai, dan tinggal pada tahap penyerahan tersangka ke kejaksaan negeri Bula, Seram Bagian Timur.

“sampai saat ini penyidik kami masih berada di Bula, dan kami akan terus memantau perkembangan penyerahan tersangka ke Kejari Bula,” kataNya.

Sementara itu, pada tanggal 18 Maret 2020 lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Wilayah Maluku Papua, Rabu (18/03/2020), akhirnya menetapkan Komisaris PT SBM, Imanuel  Quanandar  sebagai tersangka pelaku illegal logging. Dia ditahan  sementara di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Maluku.

Baca Juga  Masyarakat Adat MBD : Garuda di Dada-Ku, Perut di Timor Leste

Barang bukti yang  diamankan yaitu 1 unit alat berat loader merek Komatsu, 2 unit bulldozer merek Caterpillar, dan 25 batang kayu bulat gelondongan dengan berbagai jenis dan ukuran. Kayu gelondongan itu diduga hasil dari illegal logging CV. SBM, di Desa Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.

Penangkapan terhadap Imanuel Quanandar, berawal dari berita 26 warga yang diamankan dan 2 warga jadi tersangka oleh polisi saat melindungi hutan mereka.

“Sebetulnya itu adalah impact akibat dari  terjadinya perambahan hutan di  petuanan Negeri Sabuai.  Itu merupakan rangkaian dan akarnya tidak dicari. Sehingga  persoalan ini sampai ke Komnas HAM dan Ombudsman, sehingga Kementerian tahu dan meminta untuk  diselidiki dan kita turunkan tim intelejen selama lima hari untuk under cover,” kata Yosep Nong, Kepala Seksi Wilayah II Ambon, Balai Gakkum Maluku Papua.

Dari hasil penyelidikan, Yosep  mengakui ternyata perusahaan mendapat ijin untuk IPK perkebunan Pala dari 2018 atas nama gubernur,  namun hingga saat ini tidak ditanam.

Perusahan ini  juga  memanfaatkan kayu diluar  area IPK, sehingga sudah masuk ke HPT, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Sebanyak  50 batang kayu gelondongan  antara ukuran panjang 15 meter diameter 40-50 Cm dengan alat berat kata dia, sudah diamankan.

Diakuinya, tim yang terdiri dari 20 orang telah diturunkan untuk lakukan operasi tanggal 4 Maret 2020.  Imanuel Quadarusman juga adalah orang berpengaruh, sehingga  pihaknya cukup kewalahan.

Beberapa instansi dan DPRD bahkan sdah turun dan lakukan paripurna, tapi tidak ada tindaklanjut. Bahkan  dari hasil paripurna di DPRD Provinsi, rekomendasinya  IPK akan diperpanjang.  Padahal  IPK hanya bisa diperpanjang satu kali saja.

Baca Juga  HINMI : Sarana Prasarana Nelayan Masih Minim di Kabupaten SBT

“Silahkan dikonfirmasi kenapa sampai bisa perpanjang dua kali,”ucapnya.

Penyidik juga kesulitan untuk memeriksa Quadarusman karena menolak dengan alasan akan bertemu dengan DPRD dan lain-lainnya.

“Makanya saya katakan, ini urusan hukum, bukan masalah politik.  Setelah koordinasi dengan Polda, kita panggil ke kantor dan tetapkan sebagai tersangka, dan ditahan. Pengacaranya ajukan penangguhan penahanan. Tapi saya tolak, karena sangat bahaya,”tukasnya.

Yosep juga menyebutkan, alat berat  milik perusahan dirusak karena masyarakat tidak puas dan merasa dirugikan. Dia juga menemukan mes kayu dijaga oleh tentara.

Penyidik akan menjerat IQ dengan Pasal 12 Huruf k Jo. Pasal 87 Ayat 1 Huruf 1 dan/atau Pasal 19 Huruf a Jo. Pasal 94 Ayat 1 Huruf a, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar.

Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum KLHK mengatakan,   pemberantasan pengrusakan hutan khususnya illegal logging merupakan prioritas KLHK. Kejahatan ilegal logging di Maluku, Papua serta beberapa wilayah lainnya masih marak terjadi. Kami telah menindak 373 kasus illegal logging. Illegal logging tidak hanya merugikan negara, tapi juga mengancam keselamatan manusia, mengganggu kesimbangan alam.

Pelaku kejahatan seperti ini harus dihukum seberat-beratnya. Mereka harus ditindak tegas. Tidak boleh kita biarkan kejahatan seperti ini terus terjadi. Mencari keuntungan dengan cara merugikan negara, mengorbankan lingkungan serta keselamatan masyarakat adalah kejahatan yang luar biasa.

“Sudah sepantasnya mereka dihukum seberat-beratnya. Kami sangat serius dan tidak akan berhenti menindak pelaku kejahatan illegal logging,”tegas Rasio Sani. (T-06)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here