TABAOS.ID,-Hari ini tepatnya 1 juli 2019, aksi damai digelar oleh mahasiswa dan rakyat Papua secara serentak di seluruh daerah di Indonesia untuk memperingati 48 tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang jatuh tepat pada tanggal 1 Juli 1971.
Di Ambon, Maluku hal yang sama digelar oleh mahasiswa yang menamakan diri mereka Front Mahasiswa Dan Rakyat Perjuangan Untuk West Papua (FMRPWP).
Aksi damai dari mahasiswa Papua di Ambon ini digelar di kawasan pendidikan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon Poka, senin (1/7/2019) sekira pukul 09.00 Wit.
Aksi damai yang digelar oleh belasan mahasiswa asal Papua di Ambon ini selain memperingati 48 tahun proklamasi Papua pada tanggal 1 juli, namun aksi damai yang digelar ini menuntut Papua untuk menentukan nasib sendiri.
Dari pantauan jurnalis tabaos.id di lokasi aksi, terlihat beberapa spanduk dari mahasiswa bertuliskan memperingati 48 tahun proklamasi kemerdekaan west papua 1 juli 1971, berikan hak penentuan nasib sendiri solusi demokrasi untuk bangsa west papua, Indonesia dan PBB harus mengakui 1 juli 1971 sebagai hari proklamasi Negara Papua Barat, serta meminta presiden Jokowi memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi Papua.
Selain spanduk, pantauan jurnalis tabaos.id, sejumlah bendera dan baju yang bermotif bintang kejora milik kelompok Organisasi Papua Merdeka atau OPM juga terlihat dipakai para mahasiswa ini.
Koordinator Aksi Andre Kossai dalam orasinya mengatakan penentuan nasib sendiri atau merdeka adalah jalan untuk bangsa Papua keluar dari kemiskinan dan ketidakadilan.
“Untuk keluar dari kemiskinan dan juga ketidakadilan, Bangsa Papua harus menentukan nasib sendiri dan merdeka karena saya melihat selama ini ketidakadilan bagi rakyat Papua,”Teriak Kossai.
Kossai juga meneriaki, Presiden Jokowi untuk memberikan kebebasan dan penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Bangsa Papua.
Selain meneriaki merdeka, para aktivis mahasiswa Papua ini juga menolak keberadaan PT.Freeport dan menyuruh Presiden Jokowi menarik seluruh aparat TNI-Polri yang berada di Papua.
Menurut dia, keberadaan Aparat TNI-Polri di Papua, menambah daftar pelanggaran HAM di tanah Papua.
“banyak terjadi pelanggaran HAM di Papua yang tidak terekpos oleh media lokal dan nasional, sehingga mereka juga meminta agar pemerinta membuka kebebasan informasi baik media lokal, nasional, maupun media asing untuk meliput berbagai pelanggaran yang terjadi di sana,”ungkap Kossai.
Aksi damai mahasiswa Front Mahasiswa Dan Rakyat Perjuangan Untuk West Papua (FMRPWP) diakhiri dengan pembacaan tuntutan aksi oleh Koordinator Aksi. Meski tak dikawal oleh aparat kemamanan, aksi damai oleh mahasiswa papua ini berjalan lancar. (T05)