TABAOS.ID,- Kebijakan Kapala Bagian dan Humas Protokoler Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB ) melalui surat edaran terkait pengelompokan jurnalis yang akan meliput peringatan hari merdeka, 17 Agustus 2019, menuai kecaman dari netizen atau warganet.
Mula-mula Yacobis Heatubun mengirim lembar surat yang ditandatangani Joseph Sapasuru Plt. Kepala Bagian Humas dan Protokoler itu di dinding Facebook (16/07). Ia juga menulis: “Masa kami mau ajar bapak lagi tentang UU Pers dan UU Keterbukaan Informasi Publik di momen bersejarah Bangsa ini. Sangat irasional Bapak, atau ini ada arahan dan Bapak hanya jalankan. Apa kata Dunia?”, tanya Heatubun.
Kiriman itu kemudian mendapat reaksi beragam. Seperti yang ditunjukan sejumlah tokoh dari SBB, Nataniel Elake misalnya bahkan menulis:”Ini Kabag Humas tidak cerdas atau maaf eee sekali lagi maaf… Biasanya kalau perilaku begini jika cerdas maka dia ini tipe…,” urainya tanpa melanjutkan tipe seperti apa yang ia maksudkan.
Senada dengan itu, Ampy Hukubun menulis kritiknya: “Dari cara Plt Kabag Humas dan Protokoler SBB, ini juga yang membuat nama Bupati selalu di serang di media, karna Kabag Humas membatasi wartawan meliput kegiatan Hut Proklamasi RI yg Ke 74, dan sesuai dengan nama-nama wartawan di daftar, diduga kuat karna Humas Pemda tidak ada dan (uang) liputan, Pak Bupati perlu evaluasi Kabag Humas dan Protokoler SBB, kalau mau kas Bae SBB,” paparnya.
Begitu pula dengan Max Latirmas yang menulis: “Kebebasan pers yang dicekik oleh kemerdekaan bangsa ini. Humas protokoler hendaknya mengakomodir semua pers didaerah itu. Sebab pers merupakan bagian yang tak bisa dilepas pisahkan dari pembangunan di daerah itu. Laporkan ke DPRD agar ditegur Plt. Humas yang bodoh seperti itu. Arogansi, sikapnya melahirkan antipati para pekerja pers terhadap pemerintah daerah,” saran Max
Selain itu ada pula berbagai kecaman dengan nada yang sama, rata-rata netizen menginginkan agar semua jurnalis diperlakukan sama, dan kebebasan pers dijunjung tinggi, terutama oleh Humas dan Protokoler Pemerintah Kabupaten SBB. Hal ini tentu menjadi pelajaran kepada semua birokrasi pemerintahan agar di era keterbukaan ini tidak menutup diri kepada media.(T10)
