Bintang Kejora Didepan Istana, KMRM Minta Semua Tahanan Pengibar Bendera Benang Raja dari Maluku Dibebaskan

0
2188

TABAOS.ID,- Diproyeksikan sebagai wadah perjuangan politik orang Maluku Raya, dan walaupun baru akan dideklarasikan dalam waktu dekat ini, Komite Maluku Raya Merdeka (KMRM) sudah mulai bersikap.

Salah satu insiator KMRM, M. Ikhsan Tualeka kepada media mengatakan, memang akan ada sejumlah tuntutan atau petisi kepada pemerintah Indonesia terkait dengan keinginan dan kepentingan rakyat Maluku Raya, dan itu akan disampaikan dalam deklarasi KMRM nanti.

“Namun sebelum semua tuntutan dan kepentingan rakyat itu dituangkan dalam satu dokumen deklarasi, pihaknya melihat ada yang urgent atau penting terkait rasa keadilan dalam proses penegakan hukum yang pantas membuat rakyat Maluku miris, kecewa atau bahkan tersinggung, yaitu terkait penanganan atau perlakuan hukum yang berbeda terhadap pengibar Bendera Bintang Kejora dan Bendara Bendang Raja,” jelas Tualeka

Dia mempertanyakan aspek keadilan dan komitmen negara dalam penegakan hukum. Nagera ini bagaimana yah? siang ini, 22 Agustus 2019, Bendera Bintang Kejora dikibarkan di depan istana, tak jadi masalah, termasuk pula dengan pengibaran bendara Papua Merdeka itu dibanyak tempat di Indonesia.

Aktivis RMS yang kerap disiksa saat ditanggkap aparat kepolisian (foto;ist)

Selama ini tidak ada tindakan hukum dari aparat Indonesia, sedangkan ada rakyat Maluku yang gantung Bendera Benang Raja di dalam rumahnya, seperti baru-baru ini oleh Izack Siahaya, pensiunan guru berusia 80 tahun, di Negeri Hulaliu, Kabupaten Maluku Tengah, langsung ditangkap dan dipenjara. Tahanan pengibar bendara dari Maluku juga banyak yang mengalami penyiksaan. Ini praktek keadilan yang parsial dan standar ganda untuk rakyat Maluku, masuk ranah pelanggaran HAM.

Koordinator Maluku Crisis Center (MCC) ini menegaskan, praktik standar ganda semacam ini justru dapat memperbesar kekecewaan rakyat Maluku terhadap pemerintah Indonesia, karena ada perlakuan hukum yang tidak sama kepada tiap warga negara. “Apa yang disebut equiality before the law tidak dipraktikkan sama kepada semua orang, kepada aktivis Maluku tegas sementara pada aktivis Papua dan Aceh cenderung longgar,” tegasnya.

Baca Juga  TABAOS.ID Gabung AMSI Siap jadi Arus Utama Perangi Hoaks

Untuk itu KMRM mendesak atas nama keadilan dan kemanusiaan, mestinya semua tahanan yang terkait pengibaran Benang Raja, baik yang telah di-vonis, maupun yang sementara menjalani proses hukum harus dibebaskan. Pembebasan semua tahanan politik Maluku tidak saja demi keadilan dan kemanusiaan, tapi juga untuk memastikan Pemerintah Indonesia dalam menjalankan hukum, menempatkan dan memperlakukan semua atau setiap warga negar sama. “Jangan ada lagi standar ganda yang justru memperbesar political disconten di Maluku terhadap Pemerintah Indonesia,” tutupnya.(T10)