Catatan Bung Fadhly : “Nalar Kritis Vs Nalar Emosional” Menjelang April 2019

0
7391
Penulis : Fadhly Achmad Tuhulele (Adhy Fadhly) / Ketua Paparisa Perjuangan Maluku95

TABAOS.ID,- Nalar kritis bukanlah  pelayan syahwat politik yang hanya memikirkan egoisme sektoral demi sebuah kekuasaan. berpikir kritis dibutuhkan sehingga kita tidak melacurkan nalar yang hanya untuk meraup simpati dan dukungan publik. Ini yang sementara terjadi di negara ini, termasuk daerah kita Maluku.

Berpikir kritis adalah bentuk pemikiran yang mampu membuat kita merdeka, bebas menetukan pilihan sesuai dengan kritisnya kita dalam berimajinasi menggunakan nalar  berpikir yang kritis sebagai makhluk yang diberi akal dan pikiran oleh yang maha kuasa.

Jika mengamati perjalanan proses demokrasi bangsa ini, ada yang kurang menurut hemat saya, disaat publik digiring dalam literasi yang tidak tepat,mengusung opini perbedaan,yang dengan sendirinya hakikat demokrasi akan mengalami stganan dan dekadensi moral pemilih hari ini.

Seharusnya kita semua pahami kebutuhan dasar yang paling urgen dalam praktek berdemokrasi, bukanlah peningkatan literasi publik namun Yang paling urgen adalah menghadirkan sikap kritis yang sebentar nanti mampu menghadirkan nalar kritis dalam berdemokrasi itu sendiri.

Sebagaimana kita tahu demokrasi secara filosofis adalah bagaimana kemerdekaan person dan penghargaan atas kebebasan berpikir untuk menentukan pilihan itu sendiri,sehingga nalar kritis yang dibutuhkan, bukan sebuah pemikiran emosional, seperti yang terjadi dalam negara ini,termasuk di daerah Maluku.

Dalam ruang demokrasi setiap manusia  dianggap mampu menentukan pilihan,baiknya sebuah pilihan tergantung dari proses menjatuhkan pilihan itu sendiri,pilihan berdasarkan nalar kritis ataukah nalar emosional.

Menjelang event politik april 2019 nanti, saya menilai tidak menunjukkan prinsip prinsip demokrasi itu sendiri, namun yang terjadi justru pergeseran hakikat demokrasi yang sangat signifikan ke arah permusuhan, ke ranah pengkotak-kotakan masyarakat, ini sungguh mengekang  nalar individu, sebab publik digiring untuk percaya atas opini-opini yang secara sistimatis dan sangat masif bahwa telah terjadi pilihan berdasarkan like and dislike, berdasarkan sukuisme, terlebih keyakinan yang jika publik semua melakukan upaya berpikir kritis maka ini semua adalah sebuah proses pembodohan dan penjajahan terhadap hakikat demokrasi, kenapa, karena dengan semua yang dipertontonkan hari ini,dijamin sangat ampuh sebagai virus matinya nalar kritis publik.

Hal ini semakin diperparah dengan politisasi segala hal demi menumbuhkan sentimen emosional. Sehingga akal yang bisa memproduksi nalar kritis akan sebuah hal kebenaran tidak dapat berfungsi dengan baik. Inilah salah satu  potret buram demokrasi kita saat ini.

Demokrasi hanya dipandang sebagai ajang pertempuran,permusuhan para elite yang imbasnya adalah terkekangnya nalar kritis publik, yang ada hanya lah nalar emosional akibat dari opini opini yang coba digiring untuk membangkitkan sentimen emosional publik sebagai pemegang mandat dalam proses demokrasi. Harus diakui demokrasi hari ini, publik terkesan dipaksa untuk menetukan pilihan,bukan di berikan ruang untuk menentukan piluhan mereka sendiri.

Disaat kita kembali melihat peran pentingnya  informasi, baik itu media cetak, elektronik atau bisa juga media sosial, bisa dikatakan pers tidak bisa lagi disebut sebagai pilar demokrasi.

Baca Juga  Catatan Tanpa Judul ( Judul akan ditentukan oleh rakyat Maluku )

Sebab independensi mereka sungguh dipertanyakan secara serius. Ini akibat dari pers terkontaminasi oleh nalar emosional yang diharapakan sejumlah elite yang haus akan sebuah kekuasaan.

Akhirnya saya pesimis demokrasi bangsa ini bisa berkembang, sebab tidak ada lagi yang diharapkan dapat benar-benar independen, profesional, kritis sesuai dengan fakta fakta yang terjadi,

Yang bisa diharapkan saat ini adalah bagaimana kemampuan publik dalam memprotect opini- opini sesat, untuk itu yang dibutuhkan adalah nalar kritis publik sehingga diharapkan mampu melahirkan pilihan yang rasional,berdasarkan nalar kritis bukan nalar emosional.

Masyarakat harus bisa melepaskan diri dan cara berpikir dari sebuah sentimen emosional yang sangat berpotensi menimbulkan perpecahan akibat perbedaan yang merupakan hasil produksi sentimen serta nalar emosional itu sendiri, untuk melawan dan menghindarai semua itu kita harus bisa lebih mengoptimalkan akal sehat dan nalar kritis kita dalam menetukan pilihan saat april nanti.

Dari sekian persoalan dalam mempraktekan demokrasi saat ini, muncullah sebuah catatan kritis untuk Maluku hari ini, publik Maluku juga dituntut mengoptimalkan nalar nalar kritis dan meminimalisir nalar emosional yang sering coba di bangun segelintir manusia dalam pencapaian kekuasaan.

Untuk Maluku sejahtera, Maluku bermartabat serta “Maluku Berdaulat” catatan kritis dalam menetukan pilihan calon wakil rakyat.

Kurang lebih 45 hari mendatang tepatnya 17 april rakyat Maluku khususnya,akan diperhadapkan dengan sedikitnya 5 pilihan, mulai  dari memilih calon wakil rakyat yang akan duduk di  tingkat Kabupaten Kota, Provinsi, maupun senayan (DPR-RI) sebagai delegasi rakyat di pusat,publik juga diperhadapakan untuk memilih para senator (Dewan Perwakilan Daerah)serta satu “pilihan tambahan yaitu; “pilpres periode 2019-2024”

Saat moment itu tiba, rakyat seluruhnya dituntut untuk berpikir logis dan kritis dalam menentukan pilihan, sehingga ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh masyarakat selaku pemegang hak di negara yang menganut paham demokrasi ini.

Salah satunya adalah calon wakil rakyat yang memiliki kedekatan baik emosional, karakteristik dengan daerah pemilihannya.

Meskipun nanti akan ada pengecualian pada orang-orang tertentu (Titipan pusat) misalanya. yang meski bukan berasal dari daerah tersebut namun memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah(katanya siih begitu)

Tetapi secara umum akan lebih aman bagi pemilih untuk mempertimbangkan caleg-caleg yang memang berasal dari daerah sendiri, namun perlu juga untuk melihat aspek Intelektualitas, Kapabilitas, Integritas Serta Komitmen Perjuangannya.

Memilih wakil rakyat dengan mempertimbangkan faktor emosional yang rasional yang mana merupakan hasil dari nalar kritis anak daerah yang ingin mewujudkan sebuah perubahan di daerahnya, dapat memudahkan masyrakat menelusuri jejak rekamnya, dan lebih mudah menuntut pertanggung jawabannya jika  nantinya berhasil terpilih.

Untuk para calon wakil rakyat didaerah,Track record calon wakil rakyat juga perlu diteliti oleh Masyarakat, bagaimana perjalanan yang bersangkutan selama ini,apakah perubahan itu ada saat menjelang agenda politik ataukah memang begitu adanya personality calon tersebut.

Baca Juga  Gema Suara Orang Maluku (GESOMA), Diskusi Terbuka Jong Maluku 2019 Sebagai Gerakan Save Maluku dan Kebangkitan Maluku

berikut calon wakil rakyat yang akan dipilih sebaiknya pribadi pribadi yang memang sudah “teruji” namun dalam hal teruji ini sering dipakai para petahana, sehingga perlu dicerna dan dipahami bahwa calon wakil rakyat yang sedang aktif (petahana) tidak semuanya teruji, sebab apa yang dihasilkan selama periodesasi merupakan produk kolektif legislative, sehingga itu bukan pemaknaan teruji yang tepat bagi para calon wakil rakyat yang notabane sementara aktif. (rakyat jangan maulah di bodohi), untuk tidak di bodohi mari maksimalkan sikap kritis untuk dapat menghasilkan nalar kritis serta pilihan yang kritis.

Mengenai kapasitas Intelektual, ini merupakan faktor yang sangat penting!! yang tidak bisa di abaikan.

Publik dituntut jelih dan harus bisa melihat kemampuan intelektual para caleg sebab para caleg itu bakal menjadi legislator yang mana sesuai dengan tupoksinya,menyangkut kemampuan mereka mengenai Legislasi, Budgeting dan Pengawasan.

Ini benar-benar butuh kemampuan intelektual, butuh figur figur yang memiliki kapabilitas yang mumpuni, jangan sampai muncul kalimat kalimat yang lucu akibat dari syahwat politik yang kebablasan, misalnya “Nanti sudah di parlemen baru belajar“. Parlemen bukan sekolah brooo…. #saatnyaNGOPI.

Kapabilitas dan intelektualitas seorang calon wakil rakyat bisa Kita ukur dan dilihat, dari kemampuan mereka memahami, Perundang-undangan,Tata Negara, aspek Legal, planing  develpoment, memahami manajemen pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, daerah butuh figur yang penuh komitmen terutama terkait pemeberantasan Korupsi yang mana korupsi merupakan extra ordinary crime, yang menjadi salah satu virus berbahaya yang dapat menghambat proses pembangunan daerah.

Terkait  perencanaan pembangunan dan anggaran, berarti para caleg yang akan dipilih harus benar benar paham apa masalah yang terjadi dan apa yang menjadi kebutuhan dasar daerah yang diwakilinya.

Publik sebenarnya bisa melihat dari slogan-slogan yang ada pada baleho, spanduk maupun stiker stiker yang ada.

Sebab terkadang disitu tertera kalimat kalimat yang bila didefinisikan merupakan janji politik mereka, disini rakyat dituntuk untuk bersikap kritis sehingga nalar kritis difungsikan untuk berimajinasi terkait slogan slogan para caleg dan tupoksi legislatif itu sendiri.

Para caleg yang akan dijadikan pilihan sebaikanya berdasarkan nalar kritis bukan nalar emosional. para calon wakil rakyat harus bisa apa yang menjadi skala prioritasnya, dan apa tugas dan fungsi mereka sehingga tidak terjadi pembodohan yang begitu nyata dari sligan slogan mereka itu sendiri.

Diharapakan menjelang agenda politik ini, rakyat jangan pernah melihat para calon wakil rakyat dari penampilan yang borjuis, sok akrab, sok dermawan bahkan sok intelek, yang mana sebagian besar merupakan pola pencitraan dan bisa saja narasi narasi yang di bawakan sebagian besar  merupakan hasil “copypaste“.

Baca Juga  Indonesia Harus Adil untuk Maluku, Siapapun Presidennya (Suara Dari Timur)

Berkaitan dengan poin-poin inilah, rakyat dituntut untuk memahami benar kemampuan figur yang akan dipilih jika harapan perubahan itu ada dalam benak masyrakat itu sendiri.

untuk itu semua kita dituntut memaksimalkan nalar kritis kita dalam menetukan pilihan,guna keinginan maluku sejahtera,maluku bermartabat serta “Maluku Berdaulat” bisa terwujud.

Faktor Intelektualitas, kapabilitas ,komoitmen, tidak boleh sama sekali diabaikan.

Begitu juga dengan para figur yang selalu memperjuangakan, menyuarakan hak-hak masyarakat, walaupun selama ini mereka berada di luar lingkaran pemerintah, baik itu eksekutif maupun legislatife itu sendiri. Hal tersebut bisa menjadi referensi publik dalam menentukan pilihan nantinya.

Sementara makin maraknya para calon wakil rakyat yang datang dari luar atau yang jarang berada di daerah, meskipun yang bersangkutan merupakan putra daerah, rakyat akan dibuat bingung dalam menentukan pilihannya, namun perlu dipahami para calon wakil rakyat yang datang dari luar daerah, ataupun anak daerah yang jarang di daerahnya ini menjadi sebuah bahan untuk publik dalam menganalisa para calon tesebut.

Sebab akan sangat  mungkin potensi untuk melakukan pembodohan, mengelabui pemilih dengan publikasi yang kebenarannya di ragukan, melalui pola pola pencitraan yang konyol itu semakin besar terjadi.

Sama halnya dengan para calon wakil rakyat yang menjelang agenda politik barulah mulai membawakan narasi-narasi terkait keberpihakan atas kepentingan rakyat maupun daerah secara umum, maka sudah bisa dipastikan konsep yang dipaparkan adalah hasil “copypaste”serta peran pencitraan yang mulai ditebarkan. “itu calon wakil rakyat yang banyak “ngigau” namanya.

Sebaiknya publik jangan pernah memilih calon wakil rakyat seperti itu, jika ingin ada perubahan secara universal sesuai keinginan masyrakat daerah secara kolektif.

Wakil rakyat yang memakai slogan perjuangan serta menjadikan kebutuhan rakyat sebagai komoditi politik!!! Ingat wajah demokrasi tidak se opurtunis itu.

Untuk itu masyarakat dituntut bijak dan realistis dalam menggunakan hak pilih, sebab rakyat sebagai pemegang mandat, memiliki hak prerogative untuk mendelegasikan wakilnya diparlemen,yang mana para wakil rakyat yang diberikan mandat diharapkan mampu memperjuangkan semua problem yang menjadi kebutuhan mereka, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Tak lupa pertimbangan caleg anak daerah bagi para Senator dan DPR RI harus benar-benar menjadi rujukan dalam menggunakan hak pilihnya 17 april nanti.

Terkait agenda nasional, yaitu Pemilihan Presiden (Pilpres),,,

Sebagai generasi muda Maluku yang selama ini selalu bertabrakan dengan pemerintah terkait kebijakan kebijakan yang tidak memihak serta tidak memenuhi unsur keadilan bagi rakyat maluku, maka bagi saya agenda tersebut hanyalah “Agenda Sisipan“.

Pilih no urut 1 bisa, pilih no urut 2 juga boleh dan,”Memilih Untuk Tidak Memilih” itu di jamin dalam konstitusi negara,   tidak memilih atau Golput bukan merupakan tindakan pidana.

Ini merupakan sikap kritis yang melahirkan nalar kritis dalam menetukan pilihan,jangan biarkan nalar emosional lebih dominan sehingga tidak sadar pilihan kita di tentukan oleh beberapa manusia yang punya kepentingan.

Pilihan yang tepat akan membawa hasil yang positif bagi rakyat dan daerah dan bagi para kontestan diharapakan bisa berkompetisi dengan sehat, berikan pendidikan politik yang baik dan benar bagi masyrakat, jangan membodohi rakyat secara nyata dengan slogan yang tidak relevan dengan tupoksi kalian sebagai wakil rakyat.

Berpolitiklah dengan beradab tanpa caci maki dan fitnah”

Pilihan yang rasional melalui pemikiran kritis akan menghasilkan sebuah pilihan yang efek positifnya lebih dominan dari negatif,bsedangkan memilih berdasarkan sentimen emosional yang merupakan hasil dari nalar emosional berpotensi besar mengasilkan pilihan yang mana efek negatif lebih besar dari efek positif.

Penulis : Fadhly Achmad Tuhulele (Adhy Fadhly) / Ketua Paparisa Perjuangan Maluku95

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here