Protes Rasisme Papua, Masyarakat Keturunan Papua, Maluku dan Aceh Kembali Unjuk Rasa di Belanda

0
13072
Ratusan pendemo anti rasisme terhadap orang Papua dan anti kolonialisme terhadap Bangsa Maluku, Aceh dan Papua mandatangi gedung Tweede Kamer(DPR) di Den Haag, Belanda jumat, (6/9/2019).

TABAOS.ID,- Protes dan unjuk rasa terkait isu Papua terus berlanjut di daratan Eropa, khususnya di Negeri Kincir Angin, Belanda. Bahkan tidak saja menyentuh persoalan Papua, tapi juga pada hubungan pemerintah Indonesia dengan sejumlah daerah lain, seperti Maluku dan Aceh.

Kontributor tabaos.id di Den Haag melaporkan, sekira 200 orang pendemo anti rasisme terhadap orang Papua dan anti kolonialisme terhadap Bangsa Maluku, Aceh dan Papua mandatangi gedung Tweede Kamer (DPR) di Den Haag, Belanda (06/09).

Kemudian secara bergantian mereka berorasi mengecam tindakan kekerasan yang saat ini masih terus berlangsung di Papua. Mereka juga meminta agar sejumlah daerah yang punya sejarah sendiri untuk menentukan nasib sendiri dan menjadi negara yang merdeka.

Sejumlah tokoh dari Papua, Maluku dan Aceh terlihat hadir dan berorasi. Pemimpin Papua, ada Mr. Oridek Ap selaku Perwakilan ULMWP untuk Eropa, Mr. Umar Santi Menteri Luar Negeri Republik Maluku Selatan di Pengasingan dan Mr. Nasir Usman, Anggota Presidium dari ASNLF sebagai wakil dari Aceh.

Semua mendesak agar pelanggaran HAM harus bisa diakhiri, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus segera turun dan mengambil sikap atas berbagai bentuk pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, khususnya di Papua.

Oridek Ap dalam orasinya mendesak juga parlemen dan pemerintah Belanda untuk mengambil langkah-langkah nyata terhadap krisis di Papua. Selain itu ia meminta Uni Eropa juga tidak berdiam diri, karena bukan saja soal keinginan untuk menentukan nasib sendiri, tapi soal pelanggaran HAM yang terus terjadi dan semakin meluas di Papua.

“Dunia internasional harus cepat bersikap dan mengambil langkah nyata, dalam menyikapi krisis di Papua. Tanpa itu pelanggaran HAM akan terus terjadi. Lewat unjuk rasa ini kami berharap PBB sebagai otoritas terkait biasa segara bersikap”, teriak Oridek.(T11)