“Negara bertanggung jawab melindungi setiap warganya, termasuk dari ancaman gizi buruk..”
Oleh: Ikhsan Tualeka
Ada satu video aksi menyikapi gizi buruk memperlihatkan perdebatan saya dengan sejumlah petugas kepolisian yang viral di media sosial. Video itu pertama kali dibagikan oleh salah satu rekan jurnalis melalui Facebook, 23 November 2018.
Video yang kemudian oleh warganet dibagikan hingga ribuan kali itu, mendapat beragam komentar, banyak yang mendukung upaya menyikapi persoalan gizi buruk itu, meski ada pula yang berkomentar sinis. Wajar saja karena video pendek itu tidak mampu menjelaskan konteks yang ada. Justru yang menonjol adalah perdebatan saya dengan aparat.
Memang, di media digital, satu pesan pendek apalagi video, dapat menghadirkan berbagai interpretasi. Karena itu, lewat catatan pendek ini, saya mau memberikan penjelasan, terutama kenapa ada aksi tersebut. Penjelasan yang masih relevan dengan kondisi eksisting.
Sebenarnya waktu itu, peserta aksi hanya ingin mengadakan teatrikal, dengan berdiri di perempatan lampu merah selama beberapa menit, tanpa alat pengeras suara, dengan mulut ditutup lakban hitam. Aksi itu rencananya juga akan menjadi konten video, cara kreatif untuk mendesak otoritas terkait agar lebih perhatian terhadap fenomena gizi buruk yang semakin mengkhawatirkan di Maluku.
Betapa tidak, setiap tahun ada puluhan anak-anak di Maluku yang ditemukan gizi buruk. Jelang aksi teatrikal yang kami lakukan di akhir tahun 2018 itu, tercatat ada lebih dari 40 kasus gizi buruk, hingga ada yang meninggal dunia di Seram Timur.
Begitu pula pada awal tahun 2020, kembali ditemukan 32 anak gizi buruk, masih dari Pulau Seram. Ini tentu belum terhitung mereka yang tidak teridentifikasi oleh tenaga medis atau Puskesmas yang ada.
Padahal kasus gizi buruk termasuk fenomena ‘Gunung Es’, di permukaan terlihat sedikit, tapi sesungguhnya yang tidak terlihat jauh lebih banyak lagi. Artinya, bila ada sejumlah anak yang ditemukan menderita gizi buruk, pasti ada banyak anak lain di kawasan yang sama telah atau setidaknya beresiko menjadi penderita gizi buruk, karena hidup dalam kondisi sosial serta ketersediaan pangan dan ekonomi relatif yang sama.
Kondisi yang gawat karena gizi buruk masuk kategori kejadian luar biasa dan memiliki implikasi yang sangat serius, pertumbuhan anak-anak, diantaranya; gangguan kesehatan mental dan emosional, menjadikan anak memiliki IQ yang rendah, juga rawan penyakit infeksi. Anak pun menjadi pendek atau stunting dan tidak tumbuh dengan optimal. Situasi luar biasa semacam ini mestinya mendapat perhatian serius dan langkah-langkah yang luar biasa pula.
Dalam berbagai literatur kesehatan, gizi buruk dijelaskan sebagai status dan kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi, atau nutrisinya di bawah standar rata-rata. Status gizi buruk dibagi menjadi tiga bagian, yakni: gizi buruk karena kekurangan protein atau disebut kwashiorkor; karena kekurangan karbohidrat atau kalori disebut marasmus; dan karena kekurangan kedua-duanya.
Kondisi gizi buruk ini biasanya terjadi pada anak balita atau bawah lima tahun, ditandai oleh membusungnya perut atau busung lapar. Gizi buruk juga adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan unsur gizi, atau dengan ungkapan lain status gizinya berada di bawah standar rata-rata. Unsur gizi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori.
Gizi buruk atau severe malnutrition sebenarnya adalah istilah teknis yang umumnya dipakai oleh kalangan gizi, kesehatan dan kedokteran. Gizi buruk merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun, jadi ini bukan peristiwa yang tiba-tiba terjadi, tapi merupakan dampak dari satu proses yang panjang.
Melihat dampak atau pengaruh gizi buruk, situasi ini tentu tak boleh dianggap remeh, apalagi dibiarkan. Pemerintah atau otoritas terkait harus segera merespon situasi yang ada. Ini kondisi gawat dan darurat, karena menyangkut masa depan anak-anak bangsa yang terlahir dan besar di Maluku.
Realitas yang memprihatinkan ini memerlukan langkah-langkah proaktif dan sistematis, termasuk mencegah peristiwa ini terulang di waktu mendatang. Fakta ini tentu menjadi sinyalemen kuat adanya ketidakmampuan atau kegagalan dalam perencanaan dan prioritas pembangunan.
Langkah awal yang dapat lakukan andai negara mau sungguh-sungguh menangani persoalan ini adalah dengan segera mengadakan sensus untuk mengetahui status kesehatan secara menyeluruh terhadap anak-anak di Maluku, khususnya di Pulau Seram. Dengan begitu anak-anak yang kurang gizi atau sudah dalam status gizi buruk dapat segera diidentifikasi.
Program posyandu harus lebih diaktifkan lagi, dan dipastikan menjangkau semua anak-anak di Maluku, agar diketahui tumbuh-kembangnya, serta dipastikan sudah diberikan vaksinasi atau imunisasi. Setiap anak, generasi masa depan harus sehat dan kuat.
Begitu pula dengan sosialisasi dan edukasi pentingnya asupan makanan sehat yang sejatinya banyak disediakan oleh alam Maluku, seperti ikan yang mengandung omega tiga, sayuran dan buahan mesti terus dilakukan dengan masif dan intensif.
Pemerintah Provinsi Maluku serta kabupaten dan kota perlu segera membuat berbagai program yang dapat dengan efektif mencegah kasus serupa terulang kembali. Pemerintah pusat juga wajib lebih peduli, khususnya dalam soal alokasi anggaran dan distribusi tenaga kesehatan. Anak-anak adalah investasi dan aset utama bangsa, yang harus diprioritaskan dan diselamatkan.
Alokasi anggaran kesehatan perlu ditingkatkan, sehingga fasilitas, infrastruktur dan tenaga kesehatan bisa tersedia. Ada banyak cerita tentang sulitnya masyarakat di Maluku yang ingin berobat, bahkan harus berjalan puluhan kilometer. Belum lagi soal puskesmas yang tak ada dokter atau tenaga medis.
Negara tentu bertanggung jawab soal ini. Karena negara bertanggung jawab melindungi setiap warganya, termasuk dari ancaman gizi buruk. Di samping daerah yang perlu memperbaiki prioritas dan tata kelola pemerintahannya. Pemerintah pusat juga harus lebih peduli dengan Maluku.
Sebagai suku bangsa, orang Maluku bukan pengemis yang mesti ‘merajuk’ untuk diperhatikan. Sudah saatnya Maluku dilihat sebagai entitas yang penting dari bangsa ini. Kasus gizi buruk adalah ujung dari buruknya tata kelola pemerintah dan minimnya perhatian, menyebabkan Maluku terus tertinggal.
Realitas yang tak perlu terjadi lagi setelah lebih dari 75 tahun Indonesia merdeka. Buruknya pelayanan kesehatan tidak saja terlihat dari temuan gizi buruk, tapi nampak juga dari masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Maluku, angkanya pun selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data Maluku Dalam Angka Tahun 2016 yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, tahun 2015 saja, terdapat 389 bayi yang meninggal. Kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.
Tingginya jumlah kematian bayi di Provinsi Maluku dapat dilihat misalnya dari data BPS tahun 2011 sampai tahun 2015 (Tahun/Jumlah Kematian Bayi: 2011/248, 2012/306, 2013/376, 2014/358, 2015/389). Jumlah ini dianggap terlampau tinggi, karena jika disesuaikan dengan target MDGS maka angka kematian bayi per tahun per jumlah kelahiran di Maluku, mestinya hanya 17 bayi.
Angka-angka di atas harusnya dapat dibaca untuk kemudian diantisipasi oleh pihak-pihak yang berkompeten, guna meminimalisir dan menyelamatkan anak-anak Maluku sebagai aset bangsa. Kematian bayi dan gizi buruk pada anak-anak, mestinya menjadi barang langka di daerah yang kaya sumber daya alamnya ini. Ataukah jangan-jangan Maluku belum benar-benar merdeka?
Penulis adalah Direktur Maluku Crisis Center (MCC)
