TABAOS.ID,- “Jatah preman” atau japre diduga dipungut dari para guru yang datang mengurus “hal-hal” berbau anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku. Aroma pungutan liar alias pungli sejumlah oknum pejabat pada dinas tersebut konon sudah lama sampai di telinga Gubernur Maluku Murad Ismail.
Saat menyampaikan kata sambutan pada pelantikan 91 pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku di gedung Islamic Center, Waihaong, Ambon, Rabu (20/11), Murad menegaskan, dia tidak segan-segan mengambil tindakan kalau jatah-jatahan ini terjadi.
Kepada wartawan usai menyampaikan sambutan, gubernur mengaku salah satu penyebab dirinya melakukan perombakan birokrasi, karena adanya informasi-informasi yang menyalahi aturan dilakukan pejabat. Apalagi setelah dievaluasi selama tujuh bulan tidak ada perubahan pada kinerja.
Terkait pungli yang diduga terjadi di lingkup Disdikbud mulai dari bagian yang mengurusi pendidikan dasar sampai menengah, disinyalir guru-guru atau yang datang mewakili, ada jatah 10 persen dari dana yang diurus yang harus dipotong dari mereka. Mendesaknya kebutuhan para guru, itu yang dimanfaatkan oleh oknum pejabat.
“Yang datang dari daerah bisa seminggu di Ambon, dipotong duitnya makanya guru-guru itu mau pulang ke daerahnya juga setengah mati. Ada bikin pelatihan-pelatihan dan sebagainya, kalau tidak dikasi 10 persen tidak mau diurus,” beber Murad.
Mantan petinggi Polri itu menegaskan, jika hal itu kembali didengar pihaknya, dia tak tanggung-tanggung menindak tegas. “Itu saya dengar, hari itu pun saya selesaikan secara adat. Saya tidak mau itu terjadi,” cetusnya.
Gubernur mengingatkan agar para pejabat pada dinas tersebut supaya lebih hati-hati menjalankan tugas. Dikatakan cara-cara yang dilakukan mencoreng nama baik pemerintah daerah yang ia pimpin, belum lagi imbasnya terhadap kualitas pendidikan yang diterima peserta didik.
“Anak-anak kita sudah pasti tidak terlayani dengan baik. SDM Maluku terletak di anak-anak kita yang saat ini lagi duduk di bangku sekolah SD, SMP dan SMA. Itulah masa depan kita,” paparnya.
Dijelaskan gubernur, dinas pendidikan maupun kesehatan merupakan instansi yang melayani kebutuhan dasar di daerah yang bakal mendapat perhatian pihaknya. Dua intansi vital ini penyegaran atau roling jabatan akan kerap terjadi, jika dalam rentang tujuh bulan tidak didapati perubahan kinerja positif dari pimpinan dua intansi itu.
“Jadi kalau ada asap pasti ada api, dan kalau kita lihat juga sudah terlalu lama disitu. saya tidak asal ganti bos, tapi itu tujuh bulan saya tidak melihat ada perkembangan malah terjadi hal-hal yang bikin telinga kita jadi tidak enak. Semua organisasi itu harus roling, pergantian itu biasa, dilihat dari kinerja, jangan orang yang tidak punya kinerja, usul naik pangkat tapi masuk kantor tidak pernah. Tapi orang-orang yang punya integritaslah. Kalau enggak Maluku tidak akan maju,” ingat dia.(T02)
