JPPR Maluku dan Pemuda Muhammadiyah Menggelar ‘Bacarita Demokrasi’ Bersama Anggota KPU RI

0
208

TABAOS.ID,- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Wilayah Maluku dengan menggandeng Pemuda Muhammadiyah Wilayah Maluku, melakukan diskusi ‘Bacarita Demokrasi’ dengan menghadirkan Anggota KPU RI, Pramono U. Tanthowi.

Acara diskusi atau Bacarita Demokrasi ini berlangsung di aula SMK Muhammadiyah Maluku yang berada di Kawasan Wara, Ambon, Sabtu (19/03), malam.

Adapun Bacarita Demokrasi ini berlangsung dibawa sorotan tema: ‘Menakar Prospek dan Tantangan Pemilu Serta Pemilihan 2024 di Daerah Kepulauan’.

Acara diskusi ini dipandu oleh Ketua JPPR Wilayah Maluku, Lutfi Wael. Lutfi dalam pengantar diskusi menyampaikan bahwa catatan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Menurutnya, semua stakeholder perlu bergerak bersama untuk terus memberikan masukan, saran dan kritik serta apresiasi dalam rangka mewujudkan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang berkualitas.

Suasana Bacarita Demokrasi yang berlangsung di Aula SMK Muhammadiyah Ambon, 19 Maret 2022.

“Bacarita” sendiri sebagai bagian dari ikhtiar bersama, untuk memberikan sumbangsih bagi upaya penguatan Demokrasi di Maluku, paling tidak bisa mengetahui prospek dan tantangan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

Sementara itu, komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi sebagai narasumber dalam penyampaian materinya menyampaikan bahwa dalam tantangan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024, ada dua aspek.

Dua aspek itu yang pertama adalah aspek elektoral yang berkaitan dengan persoalan teknis kepemiluan baik regulasi maupun non teknis seperti kualitas dan integritas penyelenggara, proses distribusi logistik, dan lainnya.

Sedangkan non elektoral yaitu aspek yang tidak secara langsung berkaitan dengan penyelenggara tetapi sangat mempengaruhi proses penyelenggaraan Pemilu, seperti isu-isu hoax, disparitas informasi isu-isu pemilu, serta kondisi isu politik yang kontraproduktif.

Menurut Pramono, tantangan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berat di 2024 itu, khususnya di daerah yang geografis kepulauan seperti Maluku, menjadi pertimbangan KPU RI dalam menentukan kebijakan baik dalam konteks regulasi maupun kebijakan budget.

“Kebijakan dalam konteks regulasi maupun kebijakan budget perlu diambil karena kondisi geografis kepulauan seperti Maluku berbeda dengan daerah kontinental seperti pulau jawa”, jelas Pramono.

Pramono juga mengajak semua elemen khususnya di Maluku untuk bisa bersinergi dan bersama-sama memberikan pencerahan dan penguatan terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas informasi pemilu bagi masyarakat.

“Peningkatan informasi pemilu penting sehingga masyarakat menjadi pemilih yang berdaulat dalam menyalurkan hak politik secara merdeka, bebas, jujur dan adil sehingga pemilu dan pemilihan tahun 2024 nanti benar-benar berkualitas”, tutupnya.

Reporter: Netizen   
Editor: M. Hamdani