Menanti Katalisator Masa Depan Maluku Pasca Murad Ismail

    0
    331

    Dr. Abdul Motalib Angkotasan

    Publik Maluku saat ini disibukkan dengan narasi terkait siapa yang akan menjadi PJ Gubernur Maluku pasca Murad Ismail purna tugas. Mereka turut mengungkapkan harapan dan memberikan beberapa kriteria figure seperti problem solver, progresif, bersinergi dan kolaboratif. 

    Harapan yang ideal dan amat tinggi sebagai bentuk kecintaan orang Maluku kepada negerinya. Ini menunjukan bahwa Masyarakat Maluku melek politik, cerdas, dan memiliki impian akan masa depan Maluku yang lebih baik. Sayangnya idealisme itu bak pungguk merindukan bulan dan bertepuk sebelah tangan. 

    Sejak Provinsi Maluku berdiri dan dalam proses panjang sampai saat ini. Maluku telah dipimpin oleh beberapa putra terbaik misalnya Bapak Latuharhari, Akib Latuconsina, M Saleh Latuconsina dan Karel Albert Ralahalu. Mereka punya rekam jejak baik buat pembangunan Maluku, patut diteladani oleh generasi. 

    Pemimpin yang santun, visioner, futuristik dan  welas asih atau memimpin dengan hati. Ini semua karena mereka lahir, tumbuh dan dibesarkan dengan falsafah hidup orang Maluku. 

    Dulu, nilai kultural itu sangat kental dalam proses pendidikan di keluarga, sehingga menghasilkan pemimpin pemimpin Maluku yang hebat. Hebat secara intelektual, emosional. spiritual, moral dan etik sehingga layak menyematkan status negarawan. 

    Rekam jejak beberapa pemimpin yang dicontohkan tersebut patut menjadi role model bagi generasi Maluku ke depan dan juga preferensi pemerintah dalam memutuskan siapa yang akan menjadi PJ Gubernur nanti. Karena proses kepemimpinan di Maluku sedang berada di persimpangan jalan menuju masa depan Maluku. 

    Butuh ‘katalisator’ untuk merumuskan langkah terbaik demi kemajuan Maluku. Sebagai katalisator maka sebaiknya PJ Gubernur Maluku memiliki beberapa kriteria, antara lain:

    Pertama, negarawan. Salah satu indikator sang negarawan adalah bijaksana dan tidak punya afiliasi politik. Sosok negarawan selalu mementingkan kepentingan publik yang dipimpin terlebih dahulu sebelum dirinya, keluarganya dan kelompoknya.

    Baca Juga  Warga di Wainitu Bentrok, Polisi Segara Antisipasi

    Punya integritas diri, menjunjung tinggi nilai kebenaran. Memastikan yang hak adalah hak, yang benar adalah benar. Sesuatu yang salah sudah pasti ditindak tegas. 

    Kedua, inklusif. Inklusivitas ini penting, karena di era keterbukaan informasi maka pemimpin ideal adalah orang yang punya keterbukaan diri, keterbukaan pikiran (open mind) dan keterbukaan hati (open hart). Mau mendengar dan pintar merasa, bukan merasa pintar. 

    Ketiga, kolaboratif. Mau berkolaborasi dengan seluruh stakeholder pentahelix tanpa pandang bulu. Jika ada gagasan dan pemikiran terbaik dari siapapun akan didengar dan dijadikan referensi dalam merumuskan kebijakan. 

    Keempat, inovator. PJ Gubernur dengan segala keterbatasan kewenangan dan waktu menjabat, maka butuh inovasi dalam membangun sistem kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan melayani. 

    Dengan demikian maka transisi di persimpangan jalan menuju Indonesia Emas 2045 dan Maluku Emas di 2058 akan menunjukan harapan-harapan baik. 

    Provinsi Maluku didirikan pada tahun 1958 berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 1958, artinya Negeri yang kita cinta dan perjuangkan ini telah berusia 65 tahun. Sehingga bila dikaji berdasarkan klasifikasi usia manusia, maka provinsi ini dapat dikategorikan sebagai provinsi lansia di Indonesia.

    Sayangnya, kemajuan daerah ini masih jauh dari harapan. Beberapa permasalahan klasik yang masih dihadapi sampai hari ini. 

    Pertama, kemiskinan. Saat ini Provinsi Maluku berada pada urutan ke 4 Provinsi Termiskin di Indonesia setelah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur menurut data BPS yang dirilis bulan Juli Tahun 2023. 

    Stigma negatif ini menyayat hati setiap anak Maluku, pasalnya kemiskinan ini terjadi di atas kekayaan sumber daya alam Maluku yang melimpah baik di darat maupun di laut. 

    Kedua, mutu dan kualitas pendidikan rendah. Mutu Pendidikan maluku terendah ke empat dari 38 Provinsi di Indonesia tahun 2023. Sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, di daerah kepulauan ini.

    Salah satu permasalahan penting adalah infrastruktur pendukung pendidikan yang tidak merata dan belum menjangkau semua daerah di Maluku. Padahal sejatinya masyarakat kepulauan yang makan ikan punya asupan protein yang baik untuk kecerdasan. 

    Ketiga, kualitas Kesehatan rendah. Fasilitas infrastruktur kesehatan belum menjangkau semua, terutama daerah terisolir dan terpencil. Ini harus menjadi pekerjaan rumah bersama seluruh anak Maluku. 

    Masa depan Maluku adalah tanggung jawab seluruh anak Maluku. Spirit ini mendorong setiap orang Maluku membangun narasi terkait ketertinggal, kemiskinan dan harapan harapan masa depan Maluku. 

    Untuk menyelesaikan semua permasalahan mendasar, butuh urung rembuk (baku kele) berpikir bersama buat merumuskan langkah penting demi masa depan Maluku. Selain itu Maluku butuh pemimpin yang hebat, inovatif dan futuristik. 

    Oleh karena itu, publik punya harapan besar kepada PJ Gubernur Maluku. Peran dan fungsinya harus benar-benar menjadi katalisatir. Menghubungkan tapi tidak ikut terhubung. 

    Memfasilitasi semua proses politik untuk regenerasi kepemimpinan Mauku berikutnya tanpa cawe-cawe. 

    Karena itu, harus bebas nilai dan bebas kepentingan personal. Sehingga yang ada dalam hati dan pikirannya hanyalah kepentingan 1.900.914 jiwa orang Maluku. Semoga!

    Baca Juga  Direktur Beta Sport: Sudah Tepat dan Relevan Gubernur Murad Jabat Ketum KONI Maluku

    Penulis adalah Direktur Indonesia Agro-Maritim Studies