Oleh: M. Saleh Wattiheluw
Mencermati dinamika perpolitikan menuju kursi kota Ambon satu dan dua yang akan dihelat pada tahun 2024, meskipun masih kurang lebih 1 tahun lagi, namun hiruk pikuk serta dinamika perpolitikan semakin rame, ditandai dengan diskusi warga kota di berbagai cafe atau rumah kopi, terutama para pengamat, politisi, pemerhati, akademisi bahkan timsus
Percakapan dan diskusi tentang siapa yang pantas untuk duduk di kursi Kota Ambon satu dan dua tentunya menarik. Fokus serta bidikan tertuju kepada para tokoh atau politisi, birokrat, agamawan, akademisi, budayawan dan aktivis LSM yang memang berminat atau menunjukan gelagat untuk maju sebagai Ambon satu atau Ambon dua.
Sepintas mengamati dan mengikuti dinamika perkembangan politik di Kota Ambon ternyata ada salah satu fenomena yang menurut hemat penulis sekaligus sebagai warga Kota Ambon sangat kontradiksi dengan prinsip demokrasi.
Kerja-kerja politik orang perorang simpatisan kerap kali membangun opini dengan cara misalnya polling pendapat. Menjadi pertanyaan mengapa polling pendapat dilakukan secara parsial terpisah hanya poling bakal calon Walikota, atau hanya polling bakal calon Wakil Walikota inilah yang dimaksudkan dengan “fenomena”.
Polling pendapat secara parsial dimaksud adalah suatu fenomena yang sangat kontradiksi dengan prinsip demokrasi, di mana dalam demokrasi pancasila setiap warga negara/warga Kota Ambon berhak untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon walikota dan atau bakal calon wakil walikota siapapun dia sepanjang memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memimpin kota ambon dan memajukan Kota Ambon.
Jika kita berpijak pada landasan pemikiran bahwa (1) Kota Ambon dibangun dalam bingkai perbedaan dalam persamaan menjadi satu sinerja yang kuat, karena itu menuju perhelatan Kota Ambon satu dan dua tidak perlu ada kesan dikotomi pemikiran dengan mengedepankan bahwa “balon Kota Ambon satu hanya basudara Kristiani sementara balon Kota Ambon dua dari basudara Muslim”, (2) hakekat kepemimpinan adalah bagaimana seseorang hadir untuk warga kota berlaku adil, berbuat untuk kepentingan kemaslahatan umat, melindungi warga kota serta memajukan Kota Ambon.
Itulah tugas pemimpin walikota, mengapa demikian karena seseorang walikota dan wakil walikota mereka mendapat mandat secara langsung dari rakyat dan memang ketika seseorang terpilih juga atas kehendak dan takdir Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.
Tercatat beberapa nama bakal calon yang sekarang beredar di publik Kota Ambon sebut saja, Yance Wenno, Nus Saptenno, Rustam Latupono, Bodewin Wattimena, Abdul Manan Latuconsina, Piter Saimima, Ayu Sanunusi, Rofik Afifudin, Elly Toisutta, Richard Rahakbauw, Ririmase, Fahmi Salatalohy, Hamdani Laturua, Saidna Bin Azhar, Luky Wattimury, Gustaf Latuheru, Sandi Wattimena, Ikhsan Tualeka, Bakry Asatry, Riduan Hasan. dan Saiful Chanyago,
Mereka yang disebutkan diatas semuanya memiliki rekam jejak yang sangat mumpuni untuk dicalonkan sebagai calon Kota Ambon satu maupun colon Kota Ambon dua di tahun 2024 nanti. Prosesnya sambil menunggu hasil pileg di bulan Februari 2024.
Untuk itu hemat penulis sebaiknya kerja-kerja polling pendapat jangan bersifat parsial, sebaiknya tampilkan saja semua nama bakal calon. Hasil polling akan terlihat rangking itulah jawaban dan pilihan warga Kota Ambon. Pada akhirnya para kandidat balon Kota Ambon satu dan dua selanjutnya mengikuti proses seleksi di Partai Politik sesuai regulasi
Harapan kita kedepan ada lembaga atau organisasi pemuda pada tingkat Kota Ambon seperti KNPI, HMI, GMKI, PMKRI, GMNI, PMII berupaya membuka forum “dialog mencari pemimpin Kota Ambon”, agar publik tahu isi kepala dan apa gagasan masing-masing bakal calon sebelum berproses di KPUD.
Dengan begitu maka secara tidak langsung kita memberikan pendidikan politik kepada warga kota untuk memahami dan menggunakan hak konstitusional, bagaimana menilai dan mencari figur secara objektif rasional.
Tentunya harapan warga Kota Ambon bahwa walikota dan wakil walikota kedepan harus lebih baik untuk Kota Ambon berkemajuan, bebas dari praktek-praktek korupsi serta berlaku adil dan yang paling juga meletakan birokrasi pada zona netral dengan mengutamakan kompetensi. Semoga!
Penulis adalah pemerhati pembangunan dan kebijakan publik
