Menjadikan Maluku Daerah Adaptif Gempa

0
359

Sudah waktunya, selain ada kurikulum berbasis sekolah terkait bagaimana sikap warga dalam menghadapi gempa, sudah saatnya ada peraturan khusus terkait bangunan tahan gempa. Sehingga setiap rumah, perumahan ataupun bangunan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Oleh: M. Ikhsan Tualeka

Setelah menunggu lama, satu bulan lebih sejak terjadinya gempa Magnitudo 6,8 melanda tiga kabupaten di Maluku, Presiden Jokowi akhirnya mengunjungi Pulau Ambon. Kunjungan itu setelah presiden dari Papua.

Sayangnya dari liputan media, tak terdengar juga upaya apa yang mestinya dilakukan oleh pemerintah setidaknya dalam jangka menengah atau jangka panjang menyikapi Kepulauan Maluku sebagai kawasan cincin api yang rawan gempa. Di pemberitaan media yang mengemuka baru soal pernyataan Presiden terkait perlu 6 bulan lagi untuk bantuan korban gempa bisa dicairkan.

Padahal sebagai daerah yang dilalui Ring of Fire atau deretan gunung berapi, akibat dari patahan lempeng bumi yang membentang dari utara hingga selatan bumi, Indonesia, khususnya Maluku, menjadi negeri dengan wilayah yang rentan akan terjadinya gempa bumi, baik itu yang tektonik maupun vulkanik. Butuh langkah antisipatif.

Dalam konteks itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Maluku, mestinya bisa memproduksi gagasan, narasi dan program-program yang terukur agar daerah rawan gempa ini menjadi lebih adaptif. Pasalnya, jika belajar dari berbagai tempat yang punya pengalaman soal gempa, rata-rata korban yang terjadi bukan akibat langsung karena gempa, tapi akibat reruntuhan rumah atau bangunan.

Inilah yang harus menjadi catatan penting bagi semua komponen di Maluku untuk bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi setiap situasi. Sebab bencana seperti gempa adalah peristiwa alam yang tak bisa dihindari, yang bisa dilakukan adalah mengurangi dampak buruk dari bencana itu atau mitigasi bencana.

Baca Juga  Angin Kencang melanda Kepulauan Aru, 4 rumah rusak dan sejumlah pohon tumbang

Artinya, salah satu elemen utama dari mitigasi bencana akibat gempa adalah dengan menjadikan semua pembangunan rumah warga atau bangunan di Maluku menjadi ramah atau tahan terhadap gempa. Semua itu mesti melalui perencanaan yang matang, dan inisiatif harus segera diambil oleh pimpinan eksekutif dan para legislator di Maluku.

Jepang adalah negara yang bisa dikatakan paling siap dan adaptif terhadap bencana alam termasuk gempa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jepang bahkan sejak 1980-an telah mewajibkan pengembang properti untuk mendirikan bangunan tahan gempa bumi. Upaya mitigasi ini membuat jumlah korban jiwa akibat gempa bumi di Jepang menjadi selalu sangat minim.

Semua ini tentu tak lepas dari kewajiban yang punya konsekuensi hukum, agar setiap bangunan di Negeri Sakura itu tahan terhadap gempa. Karena itu, kalau ada yang membangun rumah di Jepang, dicek didatangi, spesifikasi dilihat, bila tidak memenuhi standar, dilarang membangun setidaknya hingga sesuai dengan standar yang diperbolehkan.

Regulasi soal rumah tahan gempa yang kemudian dijalankan dengan konsisten ini, dapat dilihat perbandingan kerusakan dan jumlah korban dampak dari gempa. Sebagai perbandingan, Indonesia pernah mengalami peristiwa gempa dengan perilaku dan kondisi geologi serupa dengan Jepang. Akan tetapi, jumlah korban Jiwa di Jepang jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia.

Pernah ada dua gempa yang serupa, antara yang terjadi di Yogyakarta pada 2006 dan Suruga pada 2009. Pun sama-sama dibangkitkan oleh sesar aktif. Untuk gempa di Yogyakarta korban jiwa sekitar 5.800, sementara Gempa di Suruga hanya satu korban jiwa.

Padahal kekuatan gempa yang terjadi di dua wilayah yang berbeda ini sama-sama Magnitudo 6,6. Karakteristik sama, jumlah penduduk pun hampir sama, tapi ketika terjadi gempa Suruga, yang meninggal bisa dihitung dengan jari.

Baca Juga  Maluku Butuh Perlakuan Khusus

Ini tentu menjadi pembelajaran penting bagi kita semua, khususnya bagi para pemangku kewajiban di Maluku, untuk segera mengambil langkah konkrit, kesiapsiagaan terhadap bencana. Agar kedepan Maluku lebih adaptif terhadap bencana, khususnya gempa.

Realitas hari ini bisa menjadi bahan evaluatif. Gempa 26 September 2019, yang menyebabkan puluhan orang meninggal, belum terhitung yang luka-luka dan banyaknya jumlah pengungsi, yang rata-rata karena trauma pulang ke rumah masing-masing, kedepan mesti dapat diminimalisir, bila bencana datang lagi.

Sudah waktunya, selain ada kurikulum berbasis sekolah terkait bagaimana sikap warga dalam menghadapi gempa, sudah saatnya ada peraturan khusus terkait bangunan tahan gempa. Sehingga setiap rumah, perumahan ataupun bangunan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Terkait ini, Maluku sebenarnya punya kearifan lokal soal rumah tahan gempa. Rumah ‘Bakancing’ atau rumah dengan rangka kayu dan sambungannya saling terpaut satu dengan lainnya menggunakan paku yang terbuat pula dari kayu. Dindingnya pun sebelum dilapisi semen, disekat dengan anyaman bambu. Rumah model ini polanya banyak digunakan di Pulau Ambon dan Lease, yang faktanya tak begitu terpengaruh akibat gempa.

Mungkin rumah Bakancing dengan pengembangan lebih lanjut dapat dijadikan prototipe atau dasar pembangunan rumah tahan gempa di Maluku. Tentu bukan garansi tak akan rusak karena gempa, tetapi paling tidak mampu bertahan untuk tidak roboh sekaligus saat terjadi gempa dengan kekuatan yang lebih besar. Hal ini sangat penting karena akan memberikan kesempatan kepada para penghuninya untuk dapat keluar menyelamatkan diri.

Upaya menghadirkan rumah tahan gempa yang ditunjang dengan landasan peraturan daerah harus segara dimulai. Oleh generasi hari ini, oleh pemangku kewajiban hari ini, oleh semua komponen masyarakat hari ini. Kita tentu tak ingin selalu jadi generasi gagap yang ‘tiba saat, tiba akal’ ketika bencana atau gempa terjadi. Tapi menjadi daerah yang adaptif terhadap gempa.

Baca Juga  Ketua PN Ambon Dilaporkan ke Komisi Yudisial

Jakarta, 30 Oktober 2019

Penulis adalah Direktur Maluku Crisis Center (MCC)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here