TABAOS.ID,- Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah pesisir dan laut, Provinsi Maluku memiliki potensi besar untuk tumbuh dari sektor kelautan dan perikanan. Karenanya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo memastikan dukungannya agar provinsi seribu pulau ini bisa menjadi lumbung ikan nasional.
“Kami tidak ingin lumbung ikan nasional hanya sekedar simbol. Tapi kami ingin langsung mengimplementasikan sebagai suatu kenyataan,” kata Menteri Edhy saat berkunjung ke Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL), Ambon, Maluku, Minggu (30/8).
Menteri Edhy pun menunjukkan keseriusannya dengan memboyong sejumlah perjabat teras di Kementerian Kelautan dan Perikan (KKP) untuk ikut berkunjung ke Provinsi Maluku. Tujuannya agar mereka mencatat sekaligus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh daerah untuk menuju lumbung ikan nasional.
Pejabat tersebut di antaranya, Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto; Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti; Plt Dirjen Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini; Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Aryo Hanggono; Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) TB Haeru Rahayu.
Turut serta Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Antam Novambar. Selain itu, sejumlah staf khusus dan penasehat menteri juga hadir dalam kunjungan ke Ambon kali ini.
“Makanya itu saya bawa dalam kunjungan ini lengkap semua eselon 1, kecuali Irjen yang harus jaga kantor,” sambungnya.
Dikatakan Menteri Edhy, potensi perikanan di Maluku sebagian besar berasal dari perikanan tangkap. Terlebih daerah ini terletak di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yakni WPPNRI 714, 715 dan 718. Bahkan, potensinya mencapai 4,6 juta ton (37%) dari 12,5 juta total potensi sumber daya ikan nasional.
Kendati demikian, dia berharap agar sektor budidaya juga bisa tumbuh di Maluku sekaligus mengajak pemerintah daerah untuk memaksimalkan sektor tersebut. Menteri Edhy pun menyiapkan instrumen anggaran alternatif selain dari APBN, yakni melalui dana Badan Layanan Umum (BLU) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).
“Ambon potensinya di perikanan tangkap. Di budidaya Maluku tidak kalah dengan daerah lainya. Di Pulau Seram ada tambak yang berhenti, saya berharap bisa dihidupkan kembali,” katanya.
Dorongan untuk memajukan perikanan di Maluku pun tak lepas dari keinginan kuat Gubernur Maluku, Murad Ismail. Menteri Edhy pun terkenang salah satu pernyataan Murad sebelum mantan Kakorbrimob Polri itu meletakkan jabatan dan memutuskan untuk mengabdi di Maluku.
“Beliau bilang, ‘saya tidak ingin melihat rakyat saya miskin padahal melihat ikan di depan matanya’. Saya perhatikan itu pak sebagai Ketua Komisi IV,” kenang Menteri Edhy.
Dalam kunjungannya ke BPBL Ambon, Menteri Edhy menyerahkan bantuan senilai Rp1,8 miliar. Bantuan tersebut terdiri dari paket budidaya untuk Kota Ambon, paket budidaya untuk sejumlah kabupaten.
Antara lain untuk Kabupaten Seram Bagian Barat, paket budidaya untuk Kabupaten Buru, paket budidaya untuk Kabupaten Maluku Tengah, dan paket budidaya untuk Kabupaten Maluku Tenggara.
Paket tersebut di antaranya benih ikan hias, bioflok, bibit rumput laut serta Sistem Resirkulasi Budidaya (Recirculating Aquaculture System/RAS) ikan hias.
Sebagai informasi, saat mengunjungi BPBL Ambon, Menteri Edhy sempat melihat langsung upaya perekayasaan sejumlah komoditas perikanan, di antaranya ikan kakap, ikan bubara, ikan kerapu serta ikan hias laut.
Selain itu, Menteri Edhy juga melihat langsung upaya pemijahan lobster di lokasi tersebut. Sebelum ke BPBL, Menteri Edhy juga melepas 2,2 ton ikan tuna ke Jepang. (T-07)