TABAOS.ID,-Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Marga Taufiq menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang tidak netral di Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden-Wakil Presiden RI dan Angota Legislatif (DPR, DPD dan DPRD), pada 17 April 2019 nanti.
Orang nomor 1 TNI Angkatan Darat di Wilayah Maluku dan Maluku Utara ini menegaskan, sebagai institusi penegak hukum, netralitas bukan saja perintah pimpinan tertinggi (Panglima) tapi juga merupakan amanat konstitusi.
“Netralitas bukan hanya perintah pimpinan kita, tapi itu adalah amanat konstitusi. Dimana kita TNI Polri itu harus netral. Kalau TNI terlibat pasti ada sanksinya. Sanksi yang paling berat pun ada” tegas Pangdam Pattimura kepada wartawan di sela Rapat Pimpinan (Rapim) TNI/Polri yang berlangsung di Markas Korem 151/Binaiya, Kota Ambon, (27/2/2019).
Menurut Pangdam, Rapim TNI Polri yang dilaksanakan hari ini untuk menyamakan visi, persepsi dan cara bertindak dalam mewujudkan sinergitas yang positif guna mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2019.
“Rapim juga dilakukan agar dapat menjamin stabilitas keamanan di wilayah Maluku. Saya bersama dengan Kapolda, Danlantamal dan Danlanud bergembira akan terlaksananya kegaiatan yang bermanfaat ini,” tambah Marga.
Dikatakan, Rapim merupakan wujud nyata tingginya kepedulian TNI Polri secara bersama terhadap persoalan bangsa yang dirasakan dapat mengancam integritas nasional dan bangsa dewasa ini.
“Kondisi Maluku saat ini secara umum cukup aman dan aktivitas masyarakat berjalan lancar. Meskipun kita berada di masa damai, kita tidak boleh terlena dengan berbagai jenis ancaman lain di sekitar kita,” katanya.
Ancaman, menurut Jenderal Bintang 2 ini dapat muncul tiba-tiba dan mencuat secara ekskalatif sampai pada level nasional, bahkan menarik perhatian global.
“Penggunaan media sosial banyak digunakan untuk menyebarkan hoax, radikalisme dan membutuhkan perhatian kita bersama,” ingatnya.
Dikatakan, saat ini Indonesia dan Maluku khususnya sedang diperhadapkan dengan perhelatan pesta demokrasi yaitu pilpres dan pileg secara serentak. Sehingga sinergitas TNI Polri dibutuhkan untuk menjaga stabilitas nasional dalam rangka menegakan kedaulatan NKRI.
“Sehingga tema rapim yakni “dilandasi profesional, soliditas dan netralitas TNI-Polri di wilayah Maluku bersinergi mengamankan pemilu 2019 dan pembangunan nasional dalam rangka menjaga keutuhan NKRI” sangat tepat dihadapkan dengan tantangan tugas TNI Polri kedepan yang tidak semakin ringan,” terangnya.
Marga berharap, Rapim TNI Polri wilayah Maluku ini dapat meningkatkan jalinan komunikasi yang harmonis dalam persepsi dan sinergitas serta soliditas TNI Polri guna memantapkan profesionalitas dalam mengamankan pemilu.
“Setiap tahun Rapim dilakukan dalam rangka memulai program kerja. Rapim ini mengawali pokok-pokok kebijakan pimpinan dalam rangka kita menjalankan tugas ke depan. Yang dilibatkan dalam rapim mulai dari komandan batalyon baik TNI ataupun Polri. Peserta saat ini lebih dari 200 personil,” katanya terpisah kepada awak media.
Dalam rapim tersebut, Marga mengaku pihaknya akan mendapatkan pembekalan dari KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku.
“Sehingga kita betul-betul sebagai satuan pengamanan mempunyai sebuah tindak yang sama dengan penyelenggara KPU dan Bawaslu untuk menjamin kelancaraan dari pelaksanaan pesta demokrasi,” tandasnya.(T09)
