Pemindahan Ibu Kota Provinsi Ke Makariki Bukan Kebutuhan Mendesak Maluku

0
685
Julius R. Latumaerissa, Penulis adalah Dosen & Konsultan Perencanaan & Keuangan Daerah

Oleh: Julius R. Latumaerissa

TABAOS.ID,- Sebagaimana yang dilansir oleh terasmaluku.com 14 Maret 2018 oleh Ketua Tim Pemenangan Paslon BAILEO, bahwa jika paslon ini menang maka Ibukota Provinsi langsung dipindahkan ke Makariki Maluku Tengah.

Semua alasan yang disampaikan mantan Gubernur Maluku dua periode ini tidak ada yang salah, dimana beliau sampaikan bahwa kepadatan Kota Ambon terlalu tinggi dan sempitnya lahan bagi pembangunan. Pertanyaannya adalah apakah pemindahan ibukota ini sudah begitu mendesak?, apakah tidak ada alternatif lain untuk mengurai kepadatan penduduk di kota Ambon.?

Saya justru melihat bahwa kepadatan penduduk Kota ambon, adalah akibat dari lambannya proses pembangunan di Maluku selama ini, yang mengakibatkan terjadinya konsentrasi penduduk di kota Ambon.

Ketimpangan distribusi pembangunan di Maluku selama ini adalah penyebab kepadatan tersebut. Jika selama ini kesenjangan pembangunan Kabupaten/kota di Maluku bisa diatasi, maka kepadatan penduduk kota Ambon dapat diatasi atau dapat diurai. Sehingga kalau pemindahan ibukota ke Makariki dengan alasan kepadatan penduduk dan sempitnya lahan menurut saya alasan ini masih kurang tepat untuk dijadikan alasan pembuat kebijakan.

Kita harus jujur untuk melihat persoalan ini, karena fakta pembangunan bahwa Ambon lebih maju dibanding dengan Kabupaten/Kota lain di Maluku. Karena semua aktivitas utama ada di Ambon, maka wajar semua orang fokus ke Ambon dan itulah sebabnya terjadi kepadatan di Kota Ambon.

Bagi saya pemindahan ibukota Provinsi ke Makariki adalah keputusan yang terburu-buru dan sarat dengan muatan politis dan balas budi, dan berpotensi terjadi kebocoran anggaran secara sistimatis dan sistemik jika tidak ditangani dengan manajemen konstruksi yang profesional.

Saya katakan sarat kepentingan politis karena ini menjadi salah satu menu kampanye Paslon BAILEO pada masa kampanye, untuk meraih suara dari masyarakat Pulau Seram, dan ini sangat fatal akibatnya dan balas budi/jasa baik karena pemindahan ini sebelumnya sudah dicanangkan oleh ketua tim pemenangan Paslon BAILEO pada saat beliau diakhir kekuasaan periode 2013 yang lalu.

Baca Juga  Referendum Untuk Nusantara: Menemukan Kembali Fakta Sejarah yang Dihilangkan dan Dilupakan

Masih banyak agenda pembangunan yang harus diselesaikan, ketimbang agenda pemindahan ibukota ke Makariki, sekalipun kita semua tahun bahwa pada saat kepemimpinan Pak Karel sudah dilakukan pencanangan.

Pemindahan ibu kota ini, akan memakan anggaran pembangunan yang cukup besar, seharusnya pemindahan ini dipertimbangkan kembali, dan dimulai dengan mendorong proses pembangunan di kapbupaten Maluku Tengah, sehingga proses penganggarannya menjadi tanggung jawab dari Pemda Malteng, sehingga ada pentahapannya, kalau ini dilakukan dengan baik maka proses pemindahan akan jauh lebih mudah dan ringan.

Seharusnya Murad-Orno lebih fokus dengan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga arah kebijakannya lebih diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sosial kemasyarakatan.

Penciptaan lapangan kerja baru untuk mengatasi pengangguran seharusnya menjadi perhatian utama, selain itu meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan layanan sektor pendidikan, disamping itu usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Maluku, terutama di wilayah terluar dan pedesaan harus diutamakan.

Membuat perubahan sebagaimana yang dikampanyekan Murad-Orno bukan hal yang mudah, karena keterbatasan anggaran, lemahnya sistim dan pola perencanaan, disamping alasan-alasan geografis dan topografis, sosiologis masyarakat Maluku. Karena itu jika pemerintahan Murad ingin berhasil bukan ada pada persoalan pemindahan ibukota ke Pulau seram tetapi terletak kepada bagaimana perubahan tingkat kesejahteraan Rakyat Maluku dalam lima tahun kedepan.

Disamping persoalan pelayanan publik, maka berkaitan dengan itu ada masalah infrastruktur ekonomi yang menjadi salah satu faktor penghambatan kegiatan ekonomi di Maluku, seperti jalan, jembatan dan pelabuhan yang representatif harus menjadi atensi pemerintahan Murad-Orno.

Masalah pembangunan energi listrik juga menjadi persoalan krusial di Maluku, karena hari ini pasokan listrik untuk konsumsi masyarakat Maluku saja belum merata dan tercukupi, apalagi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sektor industri. Padahal hal ini sangat penting karena kegiatan investasi sektor riil akan semakin berkembang jika didukung dengan sarana-prasarana transportasi yang baik dan tersedianya energi listrik dalam jumlah yang besar.

Baca Juga  Catatan Tanpa Judul, Biarlah Judul Ditentukan Oleh Rakyat Maluku

Kemajuan sektor riil akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara pasti dan berkelanjutan, sehingga fundamental ekonomi Maluku akan semakin kuat menghadapi berbagai gejolak ekonomi, baik nasional dan global ataupun kawasan.

Saya ingat benar bahwa dalam debat Cagub Orno sendiri mengatakan bahwa Kemiskinan di MBD adalah kemiskinan sebagai akibat lemahnya infrstuktur, dan bukan karena rendahnya daya beli masyarakat. Kalau demikian seharusnya Pemerintahan Murad-Orno kedepan harus mengarah kearah sana.

Membangun konektivitas antar wilayah untuk mempermudah perdagangan antar wilayah di Maluku dan memperlancar proses produksi, distribusi dan pemasaran adalah hal yang penting dan strategis. Rendahnya asesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perbankan harus diatasi dalam pemerintahan kedepan.

Saya menyarankan kepada pemerintahan Murad-Orno agar lebih hati-hati dalam membuat kebijakan pembangunan di Maluku apabila mereka benar-benar berpihak kepada Rakyat Maluku.

Sekalipun Orno merupakan seorang birokrat namun saya perlu untuk mengingatkannya sebagai peringatan dini sehingga kebijakan pembangunan yang akan mereka jalankan nanti tidak menimbulkan blunder politik bagi pemeritahan mereka kedepan.

Harus diingat bahwa Kemiskinan dan Keterbelakangan yang ada saat ini adalah Bom Waktu apabila tidak diatasi dengan baik. Rakyat semakin cerdas dan paham, perkembangan teknologi informasi semakin memberikan akses informasi yang akurat kepada Rakyat, sehingga proses pembangunan harus benar-benar berpihak kepada rakyat melalui kebijakan pembangunan dan politik anggaran yang dijalankan.

Saya tiba kepada kesimpulan bahwa:

  1. Masalah kepadatan penduduk kota Ambon adalah akibat dari lambannya proses pembangunan masa lalu, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah Kabupaten/kota di Maluku.
  2. Pemindahan ibukota Provinsi ke Makariki bukan merupakan agenda yang mendesak, sehingga perlu dipikirkan langkah yang lebih tepat;
  3. Jika dipaksakan maka pemindahan ibukota ke pulau seram lebih bernuansa politik, balas budi dan sangat berpotensi terjadi kebocoran anggaran jika tidak diatangani dengan manajemen konstruksi yang benar
  4. Masih banyak agenda pembangunan lain yang harus diprioritaskan, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, inflasi, masalah lemahnya infrastruktur dan lain sebagainya.
  5. Masalah kepadatan Kota Ambon, dapat diatasi dengan mengembangkan Jazirah Leitimur Selatan, sebagai Ambon III, dengan pembangunan baik infrastruktur, maupun kegiatan ekonomi dan pemerintahan lainnya, seperti pemindahan Dinas Pertanian dan Dinas PU, Dinas Kehutanan di wilayah Leitimur
Baca Juga  Perlu Kacamata Berbeda, Sopi Sebuah Prospek Industri Maluku

Penulis adalah Dosen & Konsultan Perencanaan & Keuangan Daerah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here