Perlunya Amandemen UUD 1945 untuk Sistem Ketatanegaraan yang Lebih Baik

0
1148

Oleh: Jack Rahajaan

Menjadi anggota legislatif (Aleg) adalah angan-angan dan profesi yang menggiurkan bagi sebagian orang Indonesia. Betapa tidak, menjadi Aleg bakal mendapatkan kedudukan terhormat dengan fasilitas yang wow.  

Akibatnya banyak orang berebutan jadi Anggota DPR. Dampaknya adalah, timbul biaya politik tinggi, yang menyebabkan pesta demokrasi di Indonesia ini menjadi sangat mahal. 

Ujung-ujungnya Anggaran negara sebagian besar dipakai hanya untuk biaya politik dan demokrasi yang mahal itu. Demokrasi yg mahal butuh modal gede akhirnya muncul politik transaksional.

Setelah terpilih dan duduk sebagai Aleg, ada  kewajiban “menyetor” ke induk semangnya, dan Wajib memenuhi kontrak transaksional dengan para donaturnya.

Mahalnya biaya politik dan politik transaksional ini  yang menjadi akar berbagai kejahatan seperti; Mafia politik, mafia proyek, mafia kasus, korupsi anggaran negara, suap menyuap, gratifikasi, dan lainnya. 

Untuk mencegah kemahalan biaya politik yang berefek domino  menimbulkan berbagai kejahatan yang merugikan negara ini maka sudah seharusnya sistem ketatanegaraan ini sempurnakan.

Yakni dengan tujuan agar orientasi menjadi Aleg harus dapat direstorasi dari orientasi kekuasaan dan uang, menjadi orientasi pengabdian dan darma bakti. 

Salah satu cara yang bisa ditawarkan, selain partai politik terus berbenah adalah dengan memangkas atau mengurangi gaji dan tunjangan dan fasilitas anggota DPR/D.

Orientasi Menjadi Anggota DPR/D adalah untuk melayani dan mengabdi tanpa harus memperoleh gaji dan tunjangan yang tinggi, apalagi dengan berbagai fasilitas mewah. Itu semua harus dihapuskan.

Dengan demikian orang banyak menjadi tidak tergiur lagi menjadi anggota DPR/D. Tidak seperti saat ini yang menjadi obsesi bayak orang.

Coba kita komparasikan dengan negara Swedia misalnya. Di salah satu negara di Eropa itu, justru gaji guru yang  lebih tinggi, biar orang-orang jenius berbondong-bondong jadi guru.

Baca Juga  Hentikan Rasisme dan Kekerasan

Ini penting, supaya bangsa itu maju seperti banagsa-bangsa maju lainnya yang sangat memprioritaskan guru, bukan sebaliknya memprioritaskan Aleg.

DPR harus berisikan orang-orang yang memang sudah siap sedia mengabdi kepada rakyat tanpa gaji dan tunjangan yang tinggi.

Di Swedia, minimal gaji dan tunjangan dewan itu minimal 50 persen saja dari gaji guru. Ini yang mestinya Indonesia harus mencoba mengadopsinya, sistem Swedia tersebut.

Untuk mengubah sistem tersebut maka UUD 1945 perlu diamandemen lagi, untuk mengatur ulang kedudukan MPR, sehingga kembali lagi menjadi lembaga tertinggi di Indonesia ini. 

Jadi MPR tidak lagi terdiri dari Anggota DPR/DPD akan tetapi MPR menjadi Lembaga Tertinggi Negara yang independen, oleh konstitusi dan UU diberi mandat mengontrol kinerja lembaga-lembaga negara dibawahnya yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Anggota MPR diseleksi dengan ketat dan tidak berasal dari partai politik tapi murni dari kalangan para pakar dan cendekiawan yang Nasionalis, berintegritas dan profesional. 

Dengan kedudukan yang istimewa dan berisikan orang-orang yang istimewa maka MPR sulit diintervensi. 

Karena konstitusi yang diamandemen dan UU khusus yang membatasi lembaga tersebut, maka akan ada pemberlakukan sanksi keras terhadap anggota mereka yang melakukan penyalahgunaan kewenangan.

MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia. MPR dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. 

MPR tidak boleh lagi berasal dari DPR/DPD, Tapi murni dari kalangan cendekiawan dan praktisi yang profesional dan tidak memiliki keterkaitan dengan partai politik. 

Penulis adalah dosen STIA Said Perintah Masohi dan aktif di Komunitas Penulis Maluku (Kopi Maluku)