Posisi Maluku Dalam Target Produksi dan Dana Bagi Hasil Perikanan

0
1375

Oleh: Amrullah Usemahu

Perikanan memainkan peran penting dalam perekonomian daerah, terutama bagi provinsi-provinsi yang memiliki akses ke perairan laut yang lebih luas dan kaya dengan sumberdaya ikan. Perikanan juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat lokal, nasional dan dunia, serta sebagai sumber bahan baku bagi industri pengolahan dan sektor lainnya.

Pengelolaan perikanan sesuai UU 45/2009 adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati

Target produksi perikanan

Peningkatan produksi perikanan dapat menjadi peluang besar untuk kemajuan daerah karena sektor perikanan memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dari produksi perikanan untuk kemajuan daerah diantaranya dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Produksi perikanan yang besar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Pendapatan yang diperoleh dari produksi perikanan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program-program lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu dapat meningkatkan ketersediaan pangan, sebagai sumber protein hewani yang murah dan mudah didapat, produksi perikanan dapat meningkatkan ketersediaan pangan dan membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Hal ini sangat penting terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan pangan.

Meningkatkan kesempatan kerja

Produksi perikanan dapat menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat, baik dalam hal penangkapan ikan, budidaya ikan, maupun pengolahan ikan dan produk-produk olahannya. Peluang kerja ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kemudian meningkatkan daya saing daerah.

Dengan memanfaatkan potensi perikanan yang ada di daerah, maka daerah tersebut dapat menjadi lebih kompetitif dalam produksi perikanan dan perdagangan ikan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Meningkatkan potensi ekspor, produksi perikanan yang besar dapat memberikan peluang untuk meningkatkan ekspor produk perikanan. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan daerah, serta membuka peluang investasi di sektor perikanan.

Dengan memanfaatkan potensi produksi perikanan yang ada di daerah, maka daerah tersebut dapat memperoleh banyak manfaat ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengembangkan sektor perikanan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk kemajuan daerah.

Bagaimana kondisi perikanan Maluku saat ini?

Sebagai provinsi yang berkarakteristik kepulauan yang mana terdapat 1.340 jumlah pulau dengan persentase lautan mencapai 92,4 persen dan daratan 7,6 persen. Potensi sumberdaya Ikan di Maluku berada pada 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) nasional didalamnya terdapat Laut Banda dan sekitarnya (714) dengan total potensi 1,033,979 ton, Laut Seram dan sekitarnya (715) dengan total potensi 715.293 ton dan Laut Arafura sekitarnya (718) total potensi 2,637,564 serta total keseluruhan sumber daya ikannya adalah 4.386.836 ton.

Baca Juga  Suara Minor Petani Perempuan di Tengah Pandemi Covid-19

Produksi perikanan Maluku pada tahun 2022 untuk sektor perikanan tangkap 518.886 ton dengan nilai produksi 13.449.076.321 sedangkan produksi perikanan budidaya 278.176, 58 ton nilai produksi 3.026.812.421 namun konstribusi secara ekonomi bagi Maluku belum terlihat signifikan dari sisi pendapatan dan infrastruktur.

Berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah, Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku tahun 2021 bahwa sasaran strategis dengan indikator kinerja utama (IKU) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor kelautan dan perikanan adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Capaian kinerja indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perikanan tahun 2021 sebesar Rp 7.928.293.935,39 (134,38%) atau melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp 5.900.000.000. Penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi Maluku mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung melalui APBD sebesar Rp 81.559.739.343,- 37 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 70.024.457.547 dan belanja modal sebesar Rp 11.535.281.796.

Selain itu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon menyatakan, nilai ekspor perikanan di Provinsi Maluku mencapai 18,72 juta dolar AS pada semester I tahun 2022. Periode Januari-Juni 2022 nilai ekspor perikanan kita mencapai 18,72 juta dolar AS dengan jumlah volume 2,55 juta kilogram dan 100.561 ekor ikan hidup.

Terdapat 10 komoditi teratas dalam ekspor perikanan Maluku pada semester I 2022, yang didominasi komoditas ikan tuna mencapai 1,06 juta kilogram (kg), senilai 9,92 juta dolar AS. Pada peringkat dua ada udang vaname sebanyak 1,47 juta kilogram senilai 7,57 juta dollar AS.

Kemudian ada ekspor perikanan hidup yakni ikan kerapu (grouper) sebanyak 47.499 ekor (826.911 dolar AS), kepiting sebanyak 43.218 ekor (167.146 dolar AS), ikan parrot sebanyak 9.302 ekor (141.454 dolar AS). Setelah itu ada kerapu beku sebanyak 20.095 kg (73.653 dolar AS), ikan makarel sebanyak 3.363 kg (12.379 dolar AS), ikan kakap hidup sebanyak 542 ekor (9.050 dolar AS), cumi-cumi sebanyak 4,26 kg (82,9 dollar AS), dan ikan kakap beku sebanyak 4,01 kg (78,14 dolar AS).

Negara tujuan ekspor perikanan dari Maluku paling banyak menuju China dengan volume 1,47 juta kg dan 7.842 ekor ikan hidup. Nilai ekspor ke China paling besar, yaitu mencapai 7,611 juta dollar AS. Tujuan ekspor terbesar kedua adalah Amerika Serikat dengan volume 348.473 kg senilai 4,68 juta dolar AS. Kemudian negara tujuan ekspor lainnya adalah Vietnam sebanyak 443.685 kg (3,571 juta dolar AS), Jepang sebanyak 270.491 kg (1,66 juta dolar AS).

Baca Juga  Klarifikasi Kasrul : Hanya 26 Orang Pegawai BPOM Ambon yang Positif Covid-19

Sebagai daerah yang berkarakteristik kepulauan dengan sektor perikanan menjadi tulang punggung utamanya maka sudah seharusnya alokasi anggaran pembangunan kelautan dan perikanan harus terus dinaikan karena saat ini belum mencapai 100 miliar.

Sektor ini harus dijadikan lokomotif pembangunan daerah dengan memanfaatkan semua potensi yang ada. walaupun dilain sisi memang tidak bisa dipungkiri bahwa APBD Maluku yang di tahun 2022 hanya mencapai 2,8 triliun juga menjadi kendala dalam hal distribusi anggaran ke sektor-sektor yang kiranya menjadi sektor unggulan di Maluku salah satunya sektor perikanan.

Sistem dana bagi hasil perikanan (DBH)

Untuk kita ketahui bersama bahwa pemerintah mengatur sistem bagi hasil berdasarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pada Pasal 119 ayat 1 menjelaskan bahwa DBH sumber daya alam perikanan ditetapkan sebesar 80 persen dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan (PPP) dan penerimaan pungutan hasil perikanan (PHP).

Sedangkan pada ayat 2 berbunyi DBH sumber daya alam perikanan untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom dengan mempertimbangkan luas wilayah laut.

Kalau dilihat dari sistem dana bagi hasil (DBH) perikanan bahwa 80 persen dibagi rata ke seluruh kab/kota di Indonesia, pastinya daerah penghasil atau daerah yang sumber daya perikanan yang menjadi tumpuan utama penopang pendapatan asli daerah pasti akan merasa dirugikan. Karena seharusnya sebelum dibagi ke kabupaten/kota lainnya di Indonesia maka harus diberikan persentase tersendiri untuk daerah penghasil (dalam provinsi/kabupaten/kota) tersebut.

Pada konteks ini mungkin yang menjadi pertimbangan adalah sumber daya ikan tidak bisa disamakan dengan sumber daya lainnya seperti kehutanan atau pertambangan yang tidak bergerak dan hasilnya berada pada daerah tersebut secara langsung. Ikan memang melakukan pergerakan dari suatu perairan ke perairan lainnya, tetapi yang bisa dilakukan adalah pembagian dana bagi hasil menyesuaikan tempat pangkalan pendaratan dimana ikan tersebut ditangkap dan didaratkan sehingga secara kontribusi akan berdampak bagi daerah sekitar..

Sebagai contoh, coba kita lihat DBH pada sektor kehutanan, pasal 115 ayat 1 DBH sumber daya alam kehutanan bersumber dari penerimaan iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi. Ayat 2 menyatakan DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 80 persen untuk bagian Daerah, dibagikan Kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 32 persen dan kabupaten/kota penghasil sebesar 48 persen.

Sementara ayat 3 berbunyi DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari provisi sumber daya hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 80 persen dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 16 persen, kabupaten/kota penghasil sebesar 32 persen dan kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 16 persen serta kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 16 persen dan pada ayat 4 DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari dana reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar 40 persen untuk provinsi penghasil.

Baca Juga  Kunjungi Desa Wangel dan Durjela, Gubernur dan Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Disambut Warga

Kalau dilihat persentase dalam sistem dan bagi hasil pada sektor kehutanan sangatlah terperinci sehingga pembagian terhadap pusat, provinsi dan kabupaten/kota semua mendapat porsi atau bagian menyesuaikan potensi yang berada pada daerahnya. Dan kiranya ini juga dapat diimplementasikan dalam sistem DBH Perikanan agar berdampak positif bagi daerah yang berkarakteristik kepulauan dan perikanan menjadi lokomotif utama pembangunan daerahnya.

Jika memang persentase 20 persen untuk pusat dan 80 persen dibagi ke provinsi dan kabupaten/kota tempat sumber daya ikan didaratkan, bisa saja dihitung 10 persen ke Provinsi dan 70 persen dibagi kabupaten/kota menyesuaikan perolehan PPP dan PHP serta perizinan dan pendaratan ikan yang dilakukan pada masing-masing pelabuhan perikanan sekitar wilayah daerah penangkapan ikan tersebut. Jika ini dapat dilakukan maka pastinya pastinya akan berdampak positif bagi Maluku maupun provinsi lainnya yang luas lautnya lebih besar dan mengandalkan perikanan menjadi sumber pendapatan daerahnya.

Implementasi dana bagi hasil perikanan ini kiranya bisa dilaksanakan dengan akan diberlakukannya kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) sesuai PP 11 tahun 2023 dan dapat segera dibuat regulasi turunannya yang mengatur secara teknis oleh kementerian kelautan dan perikanan (KKP) baik dalam bentuk Kepmen ataupun Permen KP dan pemerintah daerah dapat memperkuat dengan peraturan daerah baik terkait tambat labuh kapal, tempat pelelangan ikan, ataupun retribusi hasil perikanan.

Sesuai target dari kebijakan PIT untuk zona 3 pada WPP 715 dan 718 dengan kuota penangkapan 1.861.500 ton/tahun nilai perputaran uang mencapai Rp. 124,60 triliun/tahun dari kegiatan transaksi penjualan ikan hasil tangkapan dan budidaya, penjualan BBM, air bersih, es, logistik perbekalan ABK, bahan alat penangkapan ikan dan transaksi kegiatan docking kapal dan lainnya.

Sehingga diharapkan kebijakan ini selain menargetkan peningkatan PNBP perikanan secara nasional tetapi juga dapat meningkatan Pendapatan Asli Daerah salah satunya melalui pembagian dana bagi hasil yang berkeadilan sesuai semangat sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Bersambung)

Penulis adalah Magister Pengelolaan Sumber daya Lautan dan Pesisir IPB University/ Wasekjen 3 ISPIKANI/ Sekretaris Departemen Perikanan, Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau terdepan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Maluku) dan aktif di Komunitas Penulis Maluku