Rakornas Wasin, Presiden Minta BPKP dan APIP Tingkatkan Pengawasan

0
801

TABAOS.ID,- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Internal (Wasin) Pemerintah Tahun 2021. Presiden Indonesia Ir, Joko Widodo minta BPKP dan APIP perkuat pengawasan.

Hal ini terungkap saat pelaksanaan Rakornas secara yang dipimpin Presiden dan diikuti Pimpinan Daerah termasuk Gubernur Maluku Murad Ismail dari kediamannya di Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kamis, (27/5). 

Didampingi Kepala Inspektorat, Rosida Soamole, Gubernur Maluku Murad Ismail begitu serius mengikuti Rakornas secara virtual yang dipimpin langsung oleh Kepala Negara dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Kamis (27/5). Rakornas kali ini mengambil Tema “Kawal Efektivitas Belanja dan Pulihkan Ekonomi”.

Presiden dalam rakornas tersebut juga didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

Dalam rapat secara virtual tersebut ada tiga hal utama yang ditekankan Presiden saat arahan, yang ditujukan kepada  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang isinya melakukan fungsi guna menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.

Kepala negara meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. 

“Sebagai lembaga negara dalam fungsi pengawasan BPKP dan APIP harus lebih meningkatkan pengawasan,” ungkap orang nomor satu di negara ini.

Dua lembaga ini, kata presiden, diharapkan mampu memberikan solusi  tepat, baik kepada pihak  kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seuingga mampu merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

Presiden,juga mengungkapkan hingga bulan Mei 2021, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah masih rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD. Termasuk serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen.

“Tentunya penyerapan belanja pemerintah masih berada pada taraf yang cukup rendah  yakni 15 persen realisasi APBN, dan 7 persen untuk APBD”, terangnya.

Untuk itu, dirinya menginstruksikan untuk lebih diusahakan peningkatan terhadap  pengawasan terkait  kualitas perencanaan program.

“Pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal, sehingga program yang direncanakan memiliki tolak ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat untuk masyarakat. Termasuk perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini,” Jelas Presiden.

Presiden juga menegaskan pihak  BPKP dan APIP dapat  memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah.

“Integrasi dan sinkronisasi basis data antar program perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.” terangnya.

Untuk itu, katanya pula, diperlukan konsentrasi dan tata kelolah  yang lebih  baik untuk ketercapaian target. 

(T -12)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here