๐—ฆ๐˜‚๐—ป๐—น๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜ ๐—”๐˜€ ๐—ฎ ๐——๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜: Cara Cegah Korupsi

0
3659
Foto: Penulis di Gedung Senator Amerika Serikat di Washington DC.

โ€œMatahari adalah simbol dari terang, lawannya situasi samar-sama atau gelap yang memungkinkan korupsi dilakukan..โ€

Oleh: Ikhsan Tualeka

Kalimat yang menjadi judul catatan ini bukan merujuk pada istilah dunia kedokteran dan kesehatan. Ini adalah kalimat yang sangat populer di kalangan pejabat pemerintahan maupun aktivis organisasi masyarakat sipil di Amerika Serikat (AS) dalam melawan korupsi.ย 

Matahari adalah simbol dari terang, lawannya situasi samar-samar atau gelap yang memungkinkan korupsi dilakukan. Inilah yang membuat masyarakat AS percaya, bahwa terang (baca: transparansi) bisa menjadi desinfektan โ€“zat pembunuh kumanโ€“ atau pembersih korupsi, sehingga korupsi tidak hanya bisa dibersihkan tapi juga bisa dicegah dari birokrasi pemerintahan.ย 

Dari beberapa pertemuan yang kami lakukan dengan sejumlah lembaga pemerintah federal, maupun pemerintah negara bagian dan organisasi masyarakat sipil, terkait studi โ€˜Transparency and Good Local Government Practices’ dalam International Visitor Leadership Program (IVLP) di AS, kalimat ini selalu muncul. Baik saat memulai diskusi, ataupun sebagai pamungkas pertemuan.

Bukan isapan jempol, dalam upaya mendukung transparansi pengelolaan pemerintahan dan dana publik, AS bahkan membentuk lembaga khusus, Freedom of Information Act (FOIA) di tingkat pemerintah federal untuk menjamin transparansi. FOIA adalah lembaga yang menjamin publik AS memiliki akses yang untuk mendapatkan informasi. Dengan adanya lembaga ini, informasi menjadi mudah dan cepat diakses.ย 

Keberadaan FOIA sendiri adalah amanat konstitusi AS, melalui Code 5 U.S, Section 552, yang secara umum menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk meminta akses fakta atau informasi badan federal. Semua badan Pemerintah AS diwajibkan untuk memperlihatkan catatan atau fakta bila ada permintaan tertulis dari warga.ย 

Hanya dalam waktu kurang dari satu minggu, informasi apapun yang ingin didapat, bisa diakses publik, kecuali catatan-catatan tersebut diproteksi atau merupakan pengecualian. Terbuka juga mekanisme penuntutan oleh publik, di pengadilan federal jika FOIA mempersulit atau menghambat akses suatu informasi.

Sekalipun demikian FOIA digunakan hanya pada badan-badan federal dan tidak membuat hak akses untuk merekam yang terjadi pada kongres, pengadilan atau pada badan-badan pemerintahan negara bagian atau badan-badan pemerintah lokal. Akan tetapi pertanyaan dan permintaan informasi dari state atau pemerintah lokal bisa secara langsung diajukan kepada state atau badan pemerintah lokal, yang merupakan bagian dari upaya transparansi Pemerintahan AS.ย 

Program Analyst FOIA, Tom Everett, yang kami temui, menjelaskan transparansi adalah isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam menghindari penyalahgunaan wewenang atau korupsi.ย 

Transparansi sangat mendasar bagi AS yang mengembangkan good governance โ€“tidak seperti Indonesia yang menggunakan konsep pemerintahan yang bersih dan berwibawaโ€“. AS lebih memilih konsep pemerintahan yang works better and costs less, atau kerja yang lebih baik meminimalisir biaya, karena konsep ini lebih mungkin diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan.ย 

Masih mengenai transparansi, Everett mencontohkan secara umum di negara demokrasi, ketika seseorang mencalonkan diri sebagai pejabat eksekutif seperti presiden, gubernur dan walikota, tentu ia menawarkan seperangkat janji kepada para pemilih, demikian juga halnya para calon anggota kongres dan senator, memberikan seperangkat janji kepada konstituennya. Selanjutnya ketika terpilih, sebelum melaksanakan tugas mereka akan mengangkat sumpah.ย 

Semua hal itu merupakan seperangkat janji yang harus dipenuhi kepada para pemilih ataupun kepada diri sendiri. Dalam konteks itu menurut Everett, sasaran penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya itu adalah berupaya memenuhi janji.ย 

Dengan begitu kepercayaan publik bisa direbut. Kepercayaan publik terhadap pemerintah adalah output yang bisa menjadi alat ukur suatu pemerintahan. Sudah atau belum berhasil, dalam menjalankan pemerintahannya.ย 

โ€œMaksudnya adalah, yang diperintah percaya kepada pemerintah karena bukti bukan janji. Kepercayaan tersebut timbul karena pemerintah mampu dan mau untuk memenuhi janji yang telah disampaikan,โ€ terang Everett.ย 

Ia juga menegaskan bahwa kemampuan untuk menjawab, memenuhi janji atau komitmen kepada orang lain dan diri sendiri adalah responsibility (tanggung jawab). Jadi pemerintah yang bertanggung jawab adalah pemerintah yang mampu menjawab atau memenuhi janji kepada warganya.ย 

Di sini relevansinya, sehingga untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu caranya adalah dengan menggunakan prinsip transparansi atau keterbukaan. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi, masyarakat dapat memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.ย 

โ€œMakna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dalam dua hal, pertama, salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada publik, dan kedua, upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek korupsi,โ€ urai Everett dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Indonesia Desk Officer, Departemen Luar Negeri (Deplu) AS, Mss. Joy Yamamoto di Kantor Deplu AS, di Washington DC.

Ini tentu realitas yang kontras, jika mau dibandingkan dengan tabiat birokrasi di tanah air. Jangankan masyarakat awam yang ingin mendapat informasi, kerja para jurnalis sebagai corong informasi publik juga kerap terhambat karena informasi yang ingin mereka himpun ditutup rapat-rapat. Oleh pemerintah atau birokrasi.

Selain FOIA yang merupakan lembaga resmi pemerintah Federal AS yang menjamin akses publik AS terhadap Informasi, organisasi masyarakat sipil juga memiliki andil besar dalam mendorong transparansi pengelolaan pemerintahan, termasuk dana publik. Dengan kemudahan akses terhadap informasi, baik lewat FOIA maupun yang langsung didapatkan dari lembaga-lembaga pemerintahan di negara bagian, masyarakat sipil di AS lebih efektif dalam memberikan kontrol.

Informasi yang diterima biasanya langsung dianalisis. Misalnya ada kejanggalan dalam laporan yang disampaikan pemerintah, organisasi masyarakat sipil termasuk media massa langsung melakukan investigasi.

Salah satunya adalah The Center for Public Integrity, sebuah organisasi non profit, non partisan yang fokus pada riset dan melaporkan isu-isu kebijakan publik. Organisasi yang beranggotakan sejumlah jurnalis ini, kerap melakukan investigasi jurnalis yang kemudian dipublikasikan di media massa seperti New York Times ataupun The Washington Post, termasuk juga melalui media internal mereka.

โ€œOrganisasi ini didirikan sejak tahun 1989 dengan tujuan untuk melayani atau sebagai โ€˜brokerโ€™ informasi yang jujur, dan juga untuk menginspirasi publik agar mau proaktif mendapatkan informasi yang lebih baik serta meminta level akuntabilitas yang tinggi dari pemerintah, dan lebih penting lagi, media massa selain media internal kami adalah mitra strategis dalam mendorong pemerintahan yang transparan dan pemberantasan korupsi,โ€ jelas Bill Budenberg, Direktur Eksekutif The Center for Public Integrity ketika menemui kami di ruang kerjanya yang asri, tak jauh dari Gedung Putih, tempat Presiden Obama berkantor.

Tidak hanya pemerintah federal, upaya menjamin transparansi juga dilakukan sampai ke level county, maupun city (pemerintah lokal di bawah negara bagian yang setingkat kota atau kabupaten di Indonesia). Sekalipun lembaga-lembaga ini tidak terstruktur atau tidak berhubungan langsung dengan federal, namun keberadaannya memiliki andil yang besar dalam transparansi pengelolaan dana publik di tingkat lokal.

Sejumlah county dan city yang kami kunjungi, misalnya; Providence di Rhode Island, Freeport dan Chicago di Illinois, Santa Fe di New Mexico, sampai Riverside di California โ€“sekalipun di setiap wilayah ini cenderung memiliki sistem pemerintahan lokal yang berbedaโ€“, namun dapat dilihat dengan gamblang, upaya yang mereka melakukan lewat transparansi, mempermudah warga mendapat akses terkait setiap kebijakan publik yang diambil.

Untuk mendukung adanya transparansi, pemerintahan di tingkat county maupun city biasanya melakukan publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan yang telah mereka keluarkan. Publikasi dan sosialisasi dapat meliputi regulasi tentang berbagai perizinan, pajak dan prosedurnya.

Juga tentang tata kerja, termasuk transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah kepada pihak ketiga. Semua ini menjadi kesempatan publik untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif.

Lembaga legislatifnya seperti city council atau dewan kota juga demikian. Misalnya saja, rapat-rapat dewan dibuat terbuka untuk umum, informasi agenda dan jadwalnya juga diumumkan ke publik. Selain itu risalah rapat atau sidang dewan terbuka atau mudah diakses. Keputusan yang dihasilkan dewan juga dipublikasikan dan disosialisasikan kepada publik.

Bahkan dalam pembuatan dan penyusunan peraturan publik, organisasi masyarakat sipil sebagai stakeholders dilibatkan secara proporsional. Hal ini disamping untuk mewujudkan transparansi, tentu akan sangat membantu pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif untuk melahirkan peraturan yang akuntabel dan dapat menampung aspirasi publik.

Transparansi memiliki implikasi yang lebih luas dan positif, memudahkan publik termasuk media massa mendapatkan informasi. Lembaga yudikatif seperti kejaksaan juga ikut dimudahkan dari transparansi maupun hasil investigasi yang dirilis lewat media massa.

Ini diakui David Thomson, Deputy Attorney General for State (Wakil Jaksa Agung Negara Bagian) New Mexico. Menurutnya transparansi pemerintahan dan informasi media massa membantu proses-proses penyelidikan dan penyidikan oleh lembaganya.

โ€œRekan-rekan saya di negara bagian lain juga merasakan dampak positif dari mudahnya akses informasi. Baik yang berasal dari pemerintah maupun hasil investigasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, terutama yang dipublikasikan di media massa,โ€ urai Thomson saat berdiskusi dengan kami, di Santa Fe, New Mexico.

Melihat upaya serius yang dilakukan di AS, publik tanah air pantas mengelus dada. Di sejumlah daerah, transparansi penyelenggaraan pemerintah menjadi barang mahal dan langka. Jangankan informasi terkait persoalan yang rumit, misalnya terkait data awal dugaan korupsi, untuk mendapat informasi besaran APBD dan dialokasikan untuk sektor apa saja, sulitnya seperti mengakses rahasia negara yang memang mesti disembunyikan dari jangkauan publik luas.

Ketidakmampuan atau belum adanya kemauan dari pemerintah daerah terkait transparansi, barangkali adalah salah satu penyebab tingginya dugaan tindak pidana korupsi di berbagai daerah. Padahal jika dicermati, pemerintah daerah di tanah air, sebenarnya tidak boleh ketinggalan. Sejumlah perangkat telah dimiliki guna menjamin transparansi bisa diejawantahkan.

Telah ada format dan konsep transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari salah satu asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur oleh UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sayangnya di tingkat implementasi selalu tidak berjalan baik. Asas tersebut masih jadi barang pajangan di โ€˜etalaseโ€™ penyelenggaraan negara.

Belum banyak aparatur birokrasi di daerah yang mau menyadari bahwa asas keterbukaan atau transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah asas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Tentu dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Penerapan asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sejatinya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengetahui berbagai informasi. Utamanya tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan adalah jaminan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui โ€œsiapa memutuskan apa, beserta alasannya,โ€ dengan begitu mekanisme kontrol dapat dilakukan. Sesuatu yang teramat penting dalam sebuah negara demokrasi yang memerlukan adanya kontrol publik.

Tidak adanya transparansi adalah ruang gelap. Menjadi lingkungan yang subur bagi terjadinya praktek korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, โ€œSunlight As a Disinfectantโ€ atau cahaya matahari (baca: transparansi) adalah desinfektan atau pembunuh kuman dan formula paling ampuh mencegah korupsi. Semoga kita mau belajar dan kemajuan yang dicapai AS, terutama soal transparansi pemerintah.

Washington, DC. 22 Agustus 2009

Program yang diikuti dan tulisan ini dibuat penulis saat berkapasitas sebagai Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here