TABAOS.ID,-Lagi-lagi kalimat keadilan diteriakan oleh Masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku.
Krisis Transportasi laut sejak juni 2018 lalu, membuat masyarakat protes dan kecewa dengan janji-janji yang selalu diutarakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Maluku, maupun Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.
Buntut kekecewaan masyarakat di daerah yang berbatasan dengan Negara Timor Leste tersebut, membuat mereka kecewa dengan berbagai janji pemerintah.
Berbagai cara telah ditempuh oleh masyarakat maupun mahasiswa setempat untuk mencari solusi masalah yang ada, baik dengan cara resmi maupun tidak resmi dalam bentuk audience dengan pemerintah daerah.
Namun usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa tidak pernah berujung baik, dan selalu dibaikan oleh permerintah.
Dan senin pagi (25/02/2019), mewakili masyarakat setempat mahasiswa kembali turun jalan melakukan aksi unjuk rasa .
Didepan kantor Gubernur Maluku, puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ambon ini berteriak persoalan kapal laut yang selama ini menyinggahi pulau mereka, selain itu aksi ini juga mahasiswa meneriaki tambang emas di Pulau Romang, di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Aksi Unjuk Rasa itu dimulai sejak pukul 11.00 wit. Titik awal aksi dilakukan didepan Gong perdamaian Dunia. Selanjutnya, didepan Kantor Gubernur. Aksi damai Para pengunjuk rasa ini di kawal Aparat Kepolisian bersenjata lengkap dari Polres Pelabuhan Ambon dan Pp Lease, serta Polsek Sirimau.
Dalam aksi itu, mahasiswa membawakan spanduk maupun panplet yang menuliskan , Dinamika Keadilan sosial di MBD, dimana Keadilan Negara melihat probelamtika di MBD, Romang Juga Manusia, Romang Juga bagian dari NKRI, dan Kapal adalah jantung perekonomian di pulau Romang.
Dalam orasinya para pengunjuk rasa ini meneriakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk mewujudkan mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan terus melakukan terobosan untuk menjadikan tol laut, untuk menghubungkan Pulau antar Pulau, Kecamatan antar Kecamatan, Kabupaten antar Kabupaten dan Provinsi antar Provinsi yang terhubung secara terus menerus.
“Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kecamatan Kepulauan Romang adalah salah satu Kecamatan yang jauh dari sentuhan Pelayanan Pemerintah padahal Wilayah Kepulauan Romang merupakan wilayah Integral NKRI tetapi sampai saat ini tol laut yang di banggakan oleh Pemerintah, hingga kini belum dirasakan oleh Masyarakat Kepulauan Romang, mirisnya selama ini Kapal Perintis KM. Sabuk Nusantara 48 tidak beroperasi secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah” teriak salah satu orator aksi
Lanjut mereka, dałam hal membanggakan Tol laut, Fakta di lapangan di Kecamatan Romang Kabupaten Maluku Barat Daya, hingga bulan kedua tahun 2019 ini sudah mendekati 8 bulan dari bulan Juli 2018 sedangkan kapal KM. Lintas Timur yang beroperasi dari bulan april 2018 sampai dengan bulan November 2018 mentoknya sampai disitu.
“Selain dari itu tidak ada sama sekali kapal yang beroperasi di kepulauan romang. Karena saat ini, sakit dan susah yang dirasakan oleh masyarakat pulau romang sendiri dan sangat mengerikan karena disebabkan oleh kapal-kapal perintis yang tidak menyingahi pulau tersebut sehinga Romang terindikasi krisis ekonomi,” ujar orator aksi, Hervi Laimehariwa saat berorasi didepan kantor Gubernur, siang tadi.
Akibat miskin transportasi laut, Pulau Romang saat ini, terindiksi krisis pendidikan karena tidak dapat menyingahi pulau-pulau yang ada di Provinsi Maluku terlebih khusus dari Ambon menuju pulau Romang.
Hal ini menjadi sumber masalah bagi mahasiswa dan siswa siswi saat merayakan natal dan tahun baru di Kepulauan Romang. Selain itu sebagian mahasiswa dan siswa siswi asal pulau ini juga masih tergantung dengan kapal, lantaran proses pengiriman bahan makanan dan kiriman uang untuk biaya uang SPP masih menggunakan jalur Trasportasi Laut.
Oleh karena itu, mereka mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera berkoordinsi dengan Pemerintah Pusat terkait pengadaan tol laut yakni tambahan Kapal untuk beroperasi di Maluku, terlebih khusus di Kecamatan Kepulauan Romang Kabupaten Maluku Barat Daya.
Pelayanan Publik yang berkaitan dengan Pelayaran Kapal di Kecamatan Kepulauan Mendesak PT. Pelni agar secepatnya menetapkan Jadwal Rute kapal yang melintasi. Mendesak DPRD Provinsi Maluku untuk membentuk Pansus dalam melihat problem Romang Kabupaten MBD.
“Jika persoalan ini tidak di responi dengan baik maka kami akan melakukan aksi yang besar. Pendahuluan harus aktif,” tandas kordinator lapangan itu.
Menutup aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa meneriaki Pemerintah Daerah agar tidak selalu memberikan janji-janji Palsu dan juga asbun terhadap masyarakat di Kecamatan Pulau Romang.
Usai melakukan aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa ini membuabarkan diri dengan aman, dengan mendapat pengawalan ketat aparar kepolisian.(T09)
