TABAOS.ID,- Ketua DPW KPK Tipikor Provinsi Maluku Junus Tipka ketika ditemui Tabaos Jumat 07 Agustus 2020 diruang kerjanya mempertanyakan terkait masalah seleksi Calon Anggota TNI-AD yang berjalan di bulan Agustus ini , baginya proses penerimaan harus dapat disesuaikan dengan situasi Covid-19 yang melanda Maluku hari ini.
“Jadi saya tergerak untuk menyoroti masalah seleksi calon anggota TNI Angkatan Darat (AD) sementara dilakukan di bulan Agustus ini , saya amati pada bulan Januari atau Februari itu sejumlah anak-anak kita dari berbagai Kabupaten Kota datang untuk mengikuti seleksi penerimaan calon Tamtama maupun Bintara di Korem.Mungkin di kordinasi oleh Kodam XVI Pattimura dan kemudian setelah proses itu ternyata terkena Covid-19 di bulan Maret itu sehingga mereka pada tidak pulang semua sekarang mereka ada di Ambon di keluarga-keluarga, dan kemudian sekarang diumumkan soal Penerimaan Bulan Agustus ini mereka sudah mendaftar dan ternyata mereka disuruh untuk harus balik ke daerah masing-masing” jelas Tipka
Ditambahkan Tipka pihak Panitia harus dapat mempertimbangkan soal kesulitan yang dihadapi terkait dengan situasi Covid-19, apalagi para orang tua yang bekerja serabutan ataupun swasta.
“Yang saya soroti apakah pihak Panitia maupun Kodam yang melakukan penerimaan seleksi Calon TNI-AD tidak berpikir soal kesulitan-kesulitan yang dihadapi soal Protocol Covid yang jalan saat ini, sebab ketika Covid-19 kita harus pahami bahwa kalau orang tua mereka itu adalah PNS , TNI atau Polri bagi Saya tidak ada masalah karna mereka kerja setengah haripun gaji mereka tetap Full karna tidak berpengaruh bagi penghasilan mereka,Tetapi bagi Bapak Ibu yang bukan Pegawai ,mereka adalah orang -orang yang bergerak di Dunia swasta atau mungkin pekerja buru kasar dan lain-lain otomatis dengan penerapan protokol Covid itu berpengaruh terhadap penghasilan mereka, nah sementara itu dengan protocol Covid yang menjaga jarak dengan berbagai hal , kapasitas dianggkutan misalnya penerbangan udara maupun angkutan laut jumlah kapasitas orang dibatasi , sementara kita harus memahami bahwa kapasitas penurunan jumlah penumpang diikuti tentunya dengan harga tiket yang melambung lalu kemudian dalam situasi ini angkutan antar wilayah di Maluku begitu terbatas itu secara otomatis berdampak secara ekonomi bagi penerimaan dan pendapatan Masyarakat” papar Tipka
Tipka juga mengkritisi terkait dengan biaya rapit tes hingga surat ijin keluar masuk yang bagi dirinya itu tidak didapatkan Gratis terlebih lagi di Rumah Sakit Swasta yang baginya menjadi sumber masalah bila tidak dilihat secara baik.
“Belum lagi biaya rapit tes yang tidak gratis begitupula surat ijin keluar masuk semua itu kan tidak gratis! Saya amati Walikota melalui Dinas Kesehatan Kota Ambon berusaha untuk menekan harga sesuai dengan keputusan Mentri seharga Rp.150,000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu) ,kalau itu pemeriksaan di instansi Pemerintah bagi saya tidak masalah tetapi jika itu dicover dari Rumah sakit swasta yaitu nanti menjadi sumber masalah kalau tidak difasilitasi oleh Pemerintah dalam hal ini kelengkapan untuk pemeriksaan Covid” terangnya
Harap Tipka yang adalah Ketua DPW KPK Tipikor Provinsi Maluku agar Panglima ataupun panitia seleksi penerimaan TNI-AD untuk dapat melakukan seleksi penerimaan bagi anak-anak yang tak bisa pulang di kampung halaman mereka, agar dapat mengikutinya di seleksi penerimaan TNI-AD di Ambon.
“Sebab itu saya sangat berharap respons dan tanggapan positif dari Panglima tapi juga dari tim seleksi penerimaan calon TNI-AD sehingga anak-anak kita dari 11 Kabupaten/Kota itu yang sementara sekarang ada di Ambon berhubung Covid tidak bisa pulang ,mereka bisa mendaftar dan mengikuti Pendaftaran dan seleksi di Ambon”tutupnya
