Catatan Evaluatif Bagi Posko Covid-19 di Perbatasan Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah
Oleh : Ikhsan Tualeka
TABAOS.ID,- Setelah beberapa bulan terakhir saya di Maluku, kemarin, Selesa 10 November saya bertolak ke Jakarta untuk mengisi beberapa kegiatan. Antara lain hari ini di High Scope Indonesia dan diskusi di HMI.
Tentu sebelum mengawali perjalanan, seluruh surat-surat atau kelengkapan sebagai pelaku perjalanan telah disiapkan. Mulai dari repid test, surat keterangan sehat dari Puskemas dan Kantor Kecamatan Pulau Haruku sudah saya kantongi.
Perjalanan yang agak ‘mendebarkan’ di masa pandemi ini pun siap saya lakoni. Tiba di berbatasan administratif Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon, di wilayah Negeri Passo, terjadi antrian lebih dari 1 KM. Rupanya ada posko pemeriksaan kelengkapan surat bagi pelaku perjalanan.
Tapi dari rekan saya yang nyetir dan sehari-hari melintasi jalur ini, katanya posko tak buka setiap saat, hanya jam-jam tertentu saja. Berbanding terbalik dengan posko masuk ke Maluku Tangah yang pagi itu kosong melompong.
Sempat ada insiden kecil, ketika melihat ada warga yang berdebat alot dengan petugas, dan terlihat juga terdengar dari jauh kalau ada petugas menghardik warga. Saya pun memutuskan turun untuk mengambil gambar atau video.
Namun baru tiba dilokasi, ada petugas yang melarang mengambil gambar, sempat ada adu mulut. Situasi agak tegang karena petugas terkesan mengintimidasi, mungkin merasa banyak.
Tapi selain sikap arogan petugas dan perlu menjadi titik kritis saya, yang mesti menjadi evaluasi bersama adalah, apa logikanya orang dari zona hijau atau kuning diperiksa atau di-screening saat masuk ke zona merah, sementara yang dari zona rawan, bebas lenggangkangkung.
Mestinya, kalau mau, semua petugas diarahkan untuk berkonsentrasi mencegah pelaku perjalanan dari arah zona merah atau rawan (Kota Ambon), yang tidak punya kelengkapan perjalanan untuk melintas. Bukan sebaliknya.
Hilangkan ego sentris daerah, perlu ada koordinasi antar daerah yang lebih solid, terencana dan terukur. Sehingga tidak ada penilaian publik kalau semua kegiatan penanganan melalui posko-posko ini hanya sekadar menghabiskan anggaran atau project oriented.
Saya menaruh rasa hormat dan respek terhadap semua petugas di garis depan, yang bekerja penuh dedikasi. Tapi akal sehat harus dikedepankan, dan masyarakat tak terkesan dibodohi. Ketidakpercayaan publik justru lahir dari penanganan masalah yang dinilai kurang tepat. (T-07)
