Viral, Permintaan ‘Paspor Kedutaan Besar Maluku’ dari Netizen Melonjak

0
4946

TABAOS.ID,- Kritik warga Maluku lewat pembuatan ‘Paspor Kedutaan Besar Maluku’ yang diinisiasi oleh Komunitas Beta Kreatif ternyata menjadi viral, dan di-share di berbagai media sosial. Upaya kritik dengan cara kreatif ini ternyata mendapat antusias warga Maluku.

Bahkan banyak dari warga yang meminta untuk dibuatkan paspor Maluku. Permintaan ini rata-rata disampaikan di media sosial, kata Direktur Beta Kreatif, Ikhsan Tualeka kepada tabaos.id saat ditemui baru-baru ini.

“Banyak yang menghubungi kami untuk dibuatkan Paspor Kedutaan Besar Maluku, padahal ini sekadar gimmick atau satire untuk mendesak dan mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap masyarakat Maluku, khususnya dalam hal transportasi”, jelas Ikhsan.

Menurut Ikhsan, Paspor Maluku itu dibuat untuk menyentil pemerintah, karena masalah tansportasi di Maluku itu tidak saja soal lonjakan harga tiket pesawat perjalanan dari Ambon ke Jawa, tapi lebih dari itu juga terkait persoalan transportasi antar pulau di Maluku yang sejauh ini belum memadai.

M. Ikhsan Tualeka Direktur Beta Kreatif

“Mungkin karena mau ikutan protes, atau mau menjadi bagian dari perlawanan atas ketidakadilan bagi Maluku selama ini, sehingga terjadi lonjakan permintaan warga untuk turut memiliki Paspor. Kami sampai kehabisan buku atau blangko Paspor. Ini mau dicetak lagi”, jelas Ikhsan.

Dirinya menjelaskan, Paspor memang jadi simbol protes, namun ide kreatif ini bisa jadi peluang ekonomi kreatif. Sebab dapat menjadi semacam tanda orang yang sudah ke Maluku, khususnya travelers.

Paspor Kedutaan Besar Maluku bisa dibawa pulang sebagai cinderamata. Jadi semacam gimmick, sama seperti yang dibikin insan kreatif di Bakesi belum lama ini.

Sebelumnya, seperti ramai diberitakan, ongkos perjalanan dari Ambon – Jakarta beberapa waktu terakhir ini sangat mahal. Bahkan hampir sama dengan ongkos perjalanan dari Jakarta – Amsterdam.

Baca Juga  Sempat Disegel, Siswa Di Tiga Sekolah Kota Ambon Bisa Kembali Bersekolah

Kondisi ini membuat orang Maluku yang mau ada keperluan atau urusan penting ke Pulau Jawa sama seperti hendak bepergian ke luar negeri. Melonjaknya harga tiket Ini sudah berlangsung lama, hingga 4x lipat dari harga normal.

Bahkan warga dari Aceh untuk menghemat biaya, ramai-ramai bikin Paspor untuk lebih dulu ke Kuala Lumpur, Malaysia baru kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah lain di Indonesia. Mereka cari alternatif, karena rupanya dari Kuala Lumpur lebih murah dari pada penerbangan Banda Aceh – Jakarta.

Warga dari Maluku tentu tidak bisa menempuh cara yang sama dengan di Aceh, karena tak ada akses penerbangan langsung ke negara lain untuk sekadar transit. Menanggapi situasi itu sebagai bentuk kritik, Beta Kreatif meluncurkan ‘Paspor’ Maluku.

Paspor ini sebagai bentuk pertanyaan kritis, apakah Maluku masih di NKRI? Kalau iya, mengapa masih banyak ketidakadilan. “Ini bentuk satire simbolik dan kritik-kreatif”, jelas Ikhsan.

Menurutnya Negara ini sudah terlalu lama dikelola dengan perspektif orang-orang yang tinggal di Jawa, di daerah daratan luas, yang kerap tidak mengerti dan tidak merasakan kesulitan warga yang tinggal di wilayah kepulauan seperti kita di Maluku ini.

“Harga tiket ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal keadilan, disitulah butuh campur tangan pemerintah atau negara, butuh tindakan afirmatif, atau keberpihakan. Coba lihat, orang mau berobat, mau melayat, mau urus surat-surat atau dokument lainnya, jadi terkendala soal ini”, tegas Ikhsan.

Sementara menurutnya, di Pulau Jawa tersedia berbagai alternatif transportasi lain untuk bepergian. Seperti mobil atau bus untuk lewat tol, ada kereta yang nyaman, karena semua akses terhubung lewat daratan.

Bandingkan dengan di kepulauan Maluku misalanya, mereka yang dari Kei, Saumlaki, Wetar, Aru, Leti, Moa, Lakor, Geser, Ambalau, Namrole, Namlea, Banda dan lainnya, untuk ke Ambon, ibu kota provinsi saja sulit, lama dan sengsara, apalagi kalau musim ombak.

Baca Juga  Protes Lonjakan Harga Tiket Pesawat, Warga Bikin 'Paspor' Maluku

“Persoalan harga tiket pesawat yang tak adil ini hanya ujung dari setumpuk ketidakadilan yang dirasakan oleh warga Maluku selama ini. Padahal adil itu sudah harus dimulai sejak dari perencanaan pembangunan, hingga implementasinya oleh pemerintah”, pungkas Ikhsan.(T08)