Dinasti Politik Rusak Demokrasi, Tuasikal Tuai Resistensi

0
1369
Atribut kampanye Abdullah Tuasikal dan Istrinya yang dirusak.

TABAOS.ID,- Politik dinasti menjamur lagi. Salah satu agenda reformasi memberantas politik kekerabatan kini dikhianati penguasa-penguasa di pusat dan daerah. Partai politik patut disalahkan jika dinasti politik tumbuh subur.

Fenomena politik kekerabatan atau dinasti di negeri ini terus menguat. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, politik kekerabatan atau dinasti akan menghambat proses demokrasi yang terbuka dan partisipatif. Penguasaan politik semacam ini mendegradasi proses demokrasi menjadi tidak sehat.

“Kekerabatan politik menghambat regenerasi di tingkatan elite. Akibatnya, keran bagi rakyat untuk masuk jejaring kekuasaan terhambat. Padahal dalam demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan,” katanya.

Lebih lanjut Rangkuti menyatakan, politik dinasti tidak bisa dilepaskan dari masalah rekrutmen pemimpin oleh partai politik.

“Kekerabatan akan semakin merusak proses rekrutmen parpol. Prinsip integritas, kapabilitas, kompotensi akan makin terabaikan dengan politik dinasti,” katanya.

Pengamat politik dari Poltracking Hanta Yuda mengatakan, demokrasi mengajarkan prinsip transparansi dan persamaan hak pada setiap warga negara. Politik dinasti, kata dia, bertentangan dengan prinsip demokrasi persamaan hak.“Politik dinasti harus kita lawan,” kata Yudha.

Dia menjelaskan, dalam negara demokrasi, seorang pemimpin seharusnya lahir dari bawah dengan modal kemampuan, popularitas dan integritas yang baik sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat.

“Namun dalam politik dinasti di Indonesia, kepala daerah atau pejabat publik lainnya, muncul karena popularitas keluarganya seperti suami, kakak, atau orang- tua, serta kekuatan uang. Bukan karena kemampuan dan popularitas dirinya,” ujar Yudha.

Yudha menilai, berseminya kembali politik dinasti karena parpol gagal melakukan rekrutmen kader. Partai tidak menjalankan proses regenerasi dan mengedepankan prinsip kesetaraan. “Partai paling bertanggung jawab dan berdosa kalau politik dinasti tumbuh subur lagi,” cetusnya.

Baca Juga  Mempersempit Peluang Caleg ‘Takajo’

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengingatkan, politik dinasti akan merusak sistem demokrasi yang kini tengah dibangun. Dinasti, kata dia, akan membuat proses demokratisasi menjadi tidak sehat karena kekuasaan di monopoli segelintir orang.

“Politik kekerabatan ini akan mencederai demokrasi kita. Sebab, aktornya hanya itu-itu saja. Sementara demokrasi yang ingin dibangun adalah yang membuka akses terhadap semua warga negara,” tegasnya.

Untuk diketahui, politik dinasti menonjol dan terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Maluku. Jika di Banten Misalnya ada keluarga Ratu Atut Chosiyah yang menggurita. Di Maluku ada Abdullah Tuasikal yang mengakar dan menikmatinya dengan tenang.

Abdullah Tuasikal dua periode menjadi bupati atau 10 tahun di Kabupaten Maluku Tengah, diganti kakaknya Tuasikal Abua dua periode. Istrinya Mirati Dewaningsih 5 tahun menjabat Anggota DPD RI kemudian 5 tahun Anggota DPR RI, putranya Amri Tuasikal juga hampir 5 tahun di DPR RI dan kini dalam proses PAW.

Belakangan dalam Pemilu 2019 ini, Abdullah Tuasikal maju sebagai Calon Anggota DPR RI dari Parti Nasdem sedangkan istrinya maju berkontestasi sebagai Calon Anggota DPD RI. Sejumlah orang bilang ini paket hemat karena sekali dayung bisa dua kursi. Jika terwujud, dari jatah 8 kursi Maluku di Senayan, 2 kursi sudah dikapling Abdullah Tuasikal dan istrinya, sementara para caleg lainnya memperebutkan 6 kursi sisanya.

Skenario dinasti ini makin akut, karena ponakan-ponakan Abdullah Tuasikal juga maju, rata-rata lewat partai Nasdem, kemungkinan mereka berharap efek ekor jas dari pamannya. Seperti Fatzah Tuankotta maju sebagai Calon Anggota DPRD Malteng dan Abdullah Tuankotta Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku keduanya dari Partai Nasdem, serta Ruslan Latupono yang juga Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku lewat Partai Berkarya.

Baca Juga  Tim Pemkot Ambon Tiba di Sydney, Dicibir Netizen

Sebelumnya publik tidak begitu peduli terkait fenomena dinasti politik Abdullah Tuasikal, namun belakangan mulai muncul resistensi. Di sejumlah tempat atribut kampanye dinasti Tuasikal dirusak warga.

Banyak yang mulai kesal, karena dinasti ini terkesan rakus jabatan, namun tak punya prestasi. Mulai muncul ungkapan ‘seng ada orang lain lai’, yang artinya apa tidak ada lagi orang lain. Komentar publik menanggapi fenomena ini.(T07)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here