Dua Tahun Pemantapan Kualitas Pendidikan di Maluku yang Merata

0
895

“Catatan pendek ini barangkali adalah semacam ikhtiar agar dalam masa kepemimpinan Gubernur Murad Ismail pendidikan dapat terus menjadi prioritas untuk dimajukan”.

Oleh: Arman Kalean, M.Pd

Mungkin, bagi sebagian pembaca yang serius, akan cenderung serius pula mempertanyakan kata “Pemantapan” yang didahului dua kata “Dua Tahun” menjadi frasa numeralia modifikatif di atas. Kata “Pemantapan” itu memang sengaja saya ambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maluku.

Diketahui, di dalam RPJMD Maluku pada rentang Tahun 2019-2024, merencanakan arah kebijakan yang menyangkut pendidikan dan kesehatan untuk Tahun 2019 dan 2020, diawali dengan kata operasional “Peningkatan”. Sementara, pada Tahun 2021, 2022, dan 2023, dimulai dengan kata “Pemantapan”. Redaksi lengkapnya; “Pemantapan kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang merata dan terjangkau” (lihat: RPJMD Maluku, Bab 6, hal.14).

Demikian arah kebijakan di Tahun 2021 ini, dan dua tahun berikutnya. Lantas, seperti apakah Pemantapan Pendidikan di Maluku yang merata itu?. Memahami Kuantitas Bersekolah dan Kualitas Sekolah, saya rasa cukup dengan menyoal pendidikan yang merata, tak perlu menambahkan kata terjangkau. Mengingat yang dimaksud pada kata-kata kunci saat Visi Misi Kampanye Gubernur Murad Ismail dan setelah dirapikan di RPJMD, masih terlihat konsisten mencantumkan kata “Gugus” dan kata “Kepulauan”. 

Bayangan saya begini, jika tujuannya agar pendidikan dapat merata di daerah gugusan kepulauan ini, maka syarat mutlaknya adalah pulau-pulau yang berpenghuni dan sulit dijangkau, harus dapat terjangkau. Lain lagi kalau yang dimaksud terjangkau itu biaya pendidikan, maka setiap masyarakat dengan pendapatan rendah, atau masyarakat miskin, harus bisa memperoleh pendidikan. Dengan begitu, pendidikan akan merata bagi setiap lapisan masyarakat. Pengertian semacam begini akan mereduksi cakrawala kita yang kerap hanya mengikuti perkembangan peluncuran KMP (Kartu Maluku Pintar) sejak September 2019, sebanyak 200 bagi 11 kabupaten/kota.

Apalagi, Pemerintah Pusat melalui berbagai arah kebijakan yang telah ada, mengarahkan pendidikan harus gratis dan wajib selama 12 Tahun. Bahkan sudah dimulai sejak Tahun 2015 di awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selain itu, saya amati pula perkembangan sosiologi pendidikan di Maluku, meskipun berada di desa atau negeri yang sulit dijangkau sekalipun, para orang tua akan cenderung lebih banyak menyekolahkan anak-anak mereka hingga level Perguruan Tinggi.

Ilustrasi seperti rumah sederhana di pedesaan yang sulit terjangkau, tapi saat kita masuk ke dalam, kita akan menjumpai atau akan melihat beberapa foto wisudawan yang menggantung di dinding. Adalah hal yang lumrah, dan sarjana dengan jumlah yang memang tak sedikit itu, saat ini pun masih banyak yang menganggur. Selanjutnya, bila tolak ukurnya dimulai dari sarjana, maka dengan sendirinya alumni Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat akan menuai lebih banyak lagi efek pasca sekolah dengan kondisi serupa (baca: menganggur)..

Seperti sekarang ini, penerimaan CPNS pada Kanwil Kemenkumham Maluku untuk formasi dengan lulusan SMA atau sederajat tersedia 148 kuota. Sedangkan yang dinyatakan telah lulus berkas sebanyak 5.031 orang, bahkan lebih 473 orang dari jumlah keseluruhan kuota formasi di semua lulusan untuk Kemenkumham se-Indonesia, yaitu 4.558 jumlah kebutuhan formasi.

Jadi, dari gambaran di atas itu memberi petunjuk penilaian tersendiri bagi kita semua, bahwa sebenarnya arah perencanaan pendidikan kita sudah harus meninggalkan anggapan “Kalau Sekolah pasti dapat pekerjaan di dalam Instansi Pemerintahan”. Atau dengan kata lain “Sekolah untuk jadi Pegawai Negeri Sipil”.

Untuk itulah, Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud Ristek di era kepemimpinan Presiden Jokowi periode kedua ini, telah meluncurkan tema besar “Kampus Merdeka”. Mendukung tema tersebut, di dalam Kampus Merdeka tadi ada “Merdeka Belajar” di mana Mahasiswa belajar tidak melulu mata kuliah wajib Program Studi, namun lintas Program Studi. Sama halnya di tingkatan SMA, pasca diberlakukannya Kurikulum 2013, peserta didik yang dominan pada konsentrasi bahasa, boleh memilih mata pelajaran fisika sebagai mata pelajaran peminatan.

Hakikat dari Kesemuanya itu bertujuan supaya peserta didik mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang mulai berubah sedemikian cepat setelah lulus dari kampus. Keadaan yang dimaksud menyangkut dengan dinamika pasar kerja dan peluang kerja. Misalnya mahasiswa pada Ilmu Keguruan Fisika, setelah lulus lalu menghadapi situasi moratorium CPNS, maka diharapkan mampu survive dengan membuka jasa bimbingan belajar (Bimbel) secara mandiri atau kelompok.

Untuk sampai pada keterampilan manajemen Bimbel yang baik, Mahasiswa akan lebih baik memilih mata kuliah semisal yang berkaitan dengan manajemen jasa melalui jejaring teknologi informasi atau mata kuliah yang berkaitan desain grafis atau video, guna menambah pengetahuan sebagai bahan kolaboratif dengan bidang keahlian pokok sebagai Calon Guru Fisika. Seperti halnya sejumlah Bimbel terkini yang dapat diakses melalui aplikasi di gaway atau smartphone. Sehingga pendidikan pada era sekarang, diharapkan sejak di tingkat SMA, memang sudah seharusnya didorong untuk lebih dulu membiasakan paradigma semacam begini.

Saya masih fokus membahas SMA mengingat refleksi kita pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) karena kewenangan untuk tingkat SMA menjadi tanggung jawab provinsi. Tapi bukan berarti fungsi monitoring dari Pemprov terabaikan, alangkah lebih bagusnya ada kekuatan hukum atau semacam edaran dari Gubernur untuk menyelaraskan ide dimaksud sejak di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tingkat kabupaten dan kota.

Dan saya akhirnya mencermati, sepertinya Pemprov sedang mendudukkan pemahaman yang tepat antara Kuantitas Bersekolah dan Kualitas Bersekolah dengan tak sekedar menggembar-gemborkan lagi Pendidikan Gratis, namun mulai lebih serius meluncurkan program untuk benar-benar menyelesaikan kata merata, guna pemantapan kualitas pendidikan sebagaimana yang telah kita bahas di bagian awal. Program itu adalah Mobile Guru, yang akan saya ulas di bawah ini.

Mobile Guru, Revolusi Paradigmatik Pendidikan Jangka Panjang

Sejak diangkatnya Insun Sangadji sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku, terdapat kebijakan visioner yang bagi saya akan merupakan lompatan berani tapi baik dan benar bila kita konsisten untuk menyelesaikan problem ketimpangan kualitas pendidikan di Maluku. Begitulah program Mobile Guru dalam benak saya. Selain Program Sarjana Mengajar yang baru tiga bulan lalu diinisiasi oleh Sangadji saat merespon kekurangan Guru SMK.

Namun, saat ini saya hanya akan mendalami Mobile Guru ketimbang Sarjana Mengajar. Karena jika dibandingkan secara kebaruan ide, maka Mobile Guru hampir tak bisa terdeteksi pada mesin pencari Google, khusus berfungsi pada dunia pendidikan di Indonesia dari dua gabungan kata tersebut. Lain hal dengan Sarjana Mengajar, dari namanya saja, sudah ada gambaran terlintas bahwa ini sama halnya dengan kebijakan di beberapa daerah lain di Indonesia yang menyiasati kekurangan guru dengan program Sarjana Mengajar. Biasanya guna menjawab kebutuhan Guru SMK, maka kolaborasi bisa dilakukan dengan Perguruan Tinggi Non Kependidikan.

Sementara Mobile Guru bukan semacam begitu, tak berorientasi sebatas menjawab keterdesakan kekurangan guru yang bisa saja diambil dari (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), melainkan memang dikhususkan untuk peningkatan mutu guru dan distribusi guru yang merata, demikian pandangan Sangadji yang juga merupakan Dosen PNS aktif di Universitas Pattimura dan diperbantukan sebagai Kadis Pendidikan seperti dilansir dalam https://disdikbud.malukuprov.go.id/ (09 April 2020).

Menariknya, Plt Kepala Disdikbud itu juga memberi alasan karena selama ini penyebaran Guru di Maluku tidak merata terutama di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Hal ini sekaligus menjawab keresahan Mahasiswa FKIP Unpatti sejak Tahun 2016 lalu yang menolak kehadiran GGD (Guru Garis Depan) sebanyak 540 Orang, seperti dilansir https://www.tribun-maluku.com (Edisi 19 Juli 2016). 

Itu artinya, Pemprov sudah membaca gelagat pikir Pemerintah Pusat yang mungkin seolah beranggapan bahwa di Daerah 3T, Disdikbud-nya sulit melakukan distribusi Guru dengan berbagai pertimbangan. Mobile Guru dengan mekanisme rolling per enam bulan atau satu tahun itu andai maksimal terlaksana, maka dapat diprediksi akan munculnya habituasi baru yakni anggapan wajar dari guru-guru di tingkat SMA nantinya jika sudah tiba jadwal digilir ke daerah yang sulit dijangkau. 

Apalagi setiap tiba jadwal gilir di daerah yang sulit dijangkau tadi ditambah dengan sedikit biaya tambahan sebagai apresiasi, sebagaimana yang dijelaskan bahwa rumah atau tempat tinggal saja pun menjadi tanggung jawab Disdikbud Provinsi.

Saya optimistis berdasarkan data jumlah guru pada halaman website Disdikbud Maluku sebanyak 4.604 orang guru PNS dan 3.261 orang guru honorer, sebagian besar dari guru-guru itu mempunyai Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial yang tinggi. Ini jelas merupakan genealogi Biologis dan genealogi sosiologis orang Maluku yang sarat akan relasi kearifan lokal, dari Pela, Gandong, kesamaan marga, dan berbagai relasi kekerabatan lainnya.

Untuk itu, kita tak perlu pesimistis walaupun hasil UKG (Uji Kompetensi Guru) di Tahun 2018 Maluku ada di urutan nomor dua dari bawah. Sebab bagi saya, yang hendak kita ubah adalah paradigma berpikir dan kebiasaan, kita tak perlu terjebak berlarut-larut dengan UKG yang lebih banyak menyoal Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional.

Bukan berarti kita melihat 4 Kompetensi Guru tidak berimbang, hanya saja Mobile Guru ini memulai dari memanfaatkan potensi kompetensi alamiah Guru di Maluku yakni kepribadian dan sosial yang sebenarnya sudah tinggi. Secara bersamaan saya duga Disdikbud pasti akan terus meng-upgrade secara kontinu berbagai cara untuk menguatkan Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional.

Bayangkan saja, andai Mobile Guru di masa Pemerintahan Gubernur Maluku Murad Ismail ini dapat dimodifikasi dalam skala Perguruan Tinggi di tingkat Nasional, misalnya dengan menjadi Mobile Profesor, maka akan banyak Guru Besar dari Indonesia Bagian Barat bisa datang ke Maluku berbagi pengetahuan dan pengalaman secara berkala per semester.

Saran Tindak Lanjut

Guna merawat ide Mobile Guru agar dapat dimantapkan sampai akhir periode atau di tiga tahun berikutnya, maka ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai bentuk penyelarasan ide serta kebijakan atau program dari Pemerintah Pusat dan kemungkinan-kemungkinan sinergitas berantai dari tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama yang menjadi tanggung jawab kabupaten dan kota, sebagai berikut:

Pertama, dorong sinergitas LPTK dan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) membangun Pusat Zonasi Praktikum yang fungsinya untuk Pengembangan, Pelatihan, Monitoring, dan Evaluasi segala hal yang berkaitan dengan praktikum pada zona masing-masing dengan memperhatikan fungsi dan cakupan kreativitas dari KKG (Kelompok Kerja Guru) dan Guru Penggerak yang lebih dulu ada. Jangan sampai tumpang tindih, fokus pada aktivitas praktikum dan keberadaan laporan yang mudah di-mobile, dan juga menyesuaikan irama Guru yang juga ada di-mobile.

Kedua, dorong riset kolaboratif Guru dan LPTK tidak mayoritas hanya pada penelitian tindakan kelas saja, tapi juga pengembangan perangkat yang bahkan bisa menyentuh hingga etnosains. Dan bila ada Dosen, Peneliti, Guru, atau Mahasiswa yang mengangkat topik penelitian seputar Perangkat Pembelajaran dengan memperhatikan kekhasan Gugus Pulau, maka diberi reward (hadiah) atau semacam pemberian apresiasi.  

Ketiga, setiap Guru yang mendapat giliran Mobile, selama dalam masa giliran itu wajib untuk mengisi semacam Laporan Kinerja Mingguan dengan mekanisme yang dirancang sedemikian rupa agar terekam sebagai data, baik itu berupa foto, dokumen, atau video pendek yang diunggah ke Channel Youtube khusus yang diberi judul Mobile Guru.

Keempat, setiap 6 bulan berjalan. selain model evaluasi yang mungkin sudah dikembangkan Disdikbud, namun perlu juga ada semacam Sarasehan antara Guru yang telah di-Mobile, Guru Penggerak, Guru ketua KKG, Kepala Bidang SMA, dan perwakilan Pusat Zonasi Praktikum di atas (bila sudah dibentuk). Sarasehan semacam begini penting untuk mengikuti langsung secara kolektif perkembangan dari pendidikan yang berorientasi kelas dan produk perangkat pembelajaran sekaligus. Sehingga Kompetensi Profesional dan Kompetensi Pedagogik dapat juga terpantau.

Ambon, 15 Juli 2021


Penulis adalah Dosen Tetap di IAIN Ambon dan aktif di Ikatan Cendekiawan Muda Maluku (ICMMA)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here