Terobosan Gubernur Murad Ismail Dalam Dua Tahun Memimpin Maluku

0
387

“Gubernur Murad Ismail telah membuat terobosan dengan mengajak setiap kepala daerah di 11 kabupaten dan kota untuk membuka diri dengan menerima investor masuk dan mengelola SDA di Maluku.”

Oleh: Korneles Balak, S.Sos. M.Kesos

Memimpin Maluku, tidak semudah membalik telapak tangan. Mengapa saya mendahului tulisan ini dengan pernyataan di atas. Sebab Maluku bukan wilayah kontinental yang akses mobilitas rakyat dapat terjangkau dengan mudah. Maluku adalah provinsi kepulauan. Mobilitas masyarakat  terutama dalam menjangkau pusat kota atau pemerintahan membutuhkan waktu yang lebih lama, kadang perlu berhari-hari.

Inilah geografis Maluku, yang tentunya menjadi tantangan pembangunan di wilayah yang dijuluki seribu pulau ini. Siapapun pemimpinnya akan menguras otak dan energinya untuk merumuskan strategi pembangunan yang tepat dalam mengatasi persoalan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya.

Sebagai bukti bahwa upaya membangun di Maluku tidak semudah membalik telapak tangan, dapat diuraikan dalam rincian luas wilayah, baik darat dan laut berikut ini. Total luas wilayah Maluku sebesar 712.480 Km2 . Terdiri dari 658.331,52 km (92,4%) wilayah perairan dan 54.148,48 km (7,6%) wilayah daratan. Luas daratan ini merupakan gabungan pulau-pulau kecil dan besar. Jumlah pulau di Maluku sendiri sebanyak 1.430 buah pulau (Sumber: LKP Gubernur Maluku Akhir Tahun Anggaran 2019). Dengan karakter geografis yang ada, faktanya, penduduk di Maluku tersebar dan menjadi penghuni tetap di sebagian pulau-pulau besar dan kecil tersebut.

Suka tidak suka, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya mengimplementasi pembangunan di Maluku sehingga menyentuh dan menciptakan kesejahteraan dan pemerataan keadilan bagi rakyat yang berada dan berdomisili di pulau-pulau yang tersebar itu. Artinya bahwa, pemerintah harus memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang mumpuni untuk masyarakat terutama di daerah terpencil.

Sebab, jika hal ini tidak diperhatikan dan diabaikan  pemerintah, maka kesenjangan sosial semakin dipelihara dan diperlebar. Angka kemiskinan semakin bertambah dan tak kunjung dapat dikurangi. Angka buta huruf terus meningkat serta kualitas layanan dan jaminan kesehatan tak akan terurus dengan baik.

Menurut Djalaludin Salampessy (dalam Karel A Ralahalu 2012: 136) mengatakan bahwa dengan berpedoman pada karakter geografis Maluku yang gugus pulau maka upaya melakukan pembangunan Maluku diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan komponen potensi laut dan daratan pulau. Harus ada konsep yang bisa merangkai dua potensi ini dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Djalaludin bahkan memberi pernyataan atau penilaian bahwa, pelaksanaan pembangunan di Maluku sejak dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945, sebetulnya telah memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di 11 Kabupaten/Kota, tetapi sebenarnya tingkat kesejahteraan tersebut belum merata. Terutama dalam kesempatan menikmati pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, adapun pemikiran Febri C Tetelepta saat memberikan materi pada mahasiswa baru UKIM pada 30 Agustus 2021 mengatakan bahwa, pembangunan di Maluku sudah harus didesain berbasis gugus pulau. Dengan konsep gugus pulau, berarti pembangunan yang sering diimplementasi pada pusat-pusat kota sudah harus di ubah paradigmanya. Misalnya pembangunan yang hanya berpusat di Kota Ambon, harus dialihkan untuk pembangunan pemerataan ke semua wilayah. Tidak ada lagi pembangunan terpusat pada daerah tertentu.

Pos-pos anggaran dalam implementasi pembangunan harus diperhatikan dengan baik. Artinya, kebutuhan dan persoalan masyarakat yang perlu diatasi harus menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah tidak boleh gegabah dalam hal memutuskan pos anggaran tersebut. pemerintah harus logis dalam menentukan implementasi program pembangunan. Daerah-daerah yang mesti dibangun karena itu menjadi kebutuhan mendasar daerah, sehingga harus segera disentuh dengan program-program pembangunan.

Uraian geografis Maluku, yang dalam tulisan ini diletakan sebagai tantangan pembangunan di Maluku sebenarnya wajib menjadi titik fokus setiap pemimpin yang terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Karena itu, rumusan visi dan misi dalam menghadirkan kehidupan yang layak bagi masyarakat di seribu pulau ini, harus mampu mengcover aspirasi masyarakat Maluku.

Seperti visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2019 – 2024, yakni Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugus Kepulauan. Visi ini kemudian dimuat dalam Misi yang diyakini dapat mengcover berbagai problem dan kebutuhan masyarakat Maluku.

Terobosan untuk PI 10 Persen 

Sejak dilantik menjadi Gubernur Maluku, estimasi waktu selama kurang lebih delapan (8) bulan, Pak Murad Ismail telah melakukan terobosan besar yakni mampu melobi PI 10 persen pengembangan Blok Masela untuk diberikan ke Provinsi Maluku. Tidak hanya itu, Gubernur Murad juga melakukan langkah-langkah taktis yakni membangun koordinasi dengan pemerintah daerah di 11 kabupaten dan kota serta perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi pengembangan Blok Masela.

Gubernur Murad tidak menyetujui kalau potensi sumber daya manusia di Maluku hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. Gubernur berkeinginan bahwa Blok Masela dalam melakukan tahapan konstruksi sampai tahapan produksi generasi Maluku harus dapat terlibat dan atau mengambil peran dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, (https://www.malukuterkini.com/2019/09/10/).

Gubernur Murad telah membuat terobosan dengan mengajak setiap kepala daerah di 11 kabupaten/kota untuk membuka diri dan menerima investor yang akan masuk dalam mengelola SDA di Maluku. Karena Maluku memiliki potensi SDA sangat kaya, namun untuk pengelolaannya harus diakui masih jauh dari harapan. Sebab itu, pemerintah daerah (Pemda) mau dan dapat berkolaborasi dengan investor untuk mengelola SDA di masing-masing wilayahnya.

Investor boleh masuk, tetapi Pemda harus bisa menyiapkan peraturan daerah atau kebijakan yang memberi kemudahan bagi investor seperti kebijakan di bidang perizinan, kemudahan penyediaan lahan dan lainnya. Seperti pengembangan Blok Masela, Gubernur terus melakukan koordinasi dengan pihak Pemda untuk mempercepat pembebasan lahan, mempercepat dikeluarkan Amdal dan penyediaan tata ruang bagi Inpex. Harapannya di tahun 2022 Inpex akan melakukan tahapan konstruksi, dan di tahun 2027 mendatang akan ada dalam tahapan produksi.

Berdasar pada pemberitaan media cetak maupun online, PI 10 persen Blok Masela menjadi polemik. Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan aksi untuk menuntut PI 6 persen dari PI 10 persen, namun tidak diindahkan oleh pemerintah pusat (Kementerian ESDM). Persetujuan PI 10 persen hanya dapat dibagi berdasar pada peraturan yang berlaku. Dalam pembahasan bersama antara SKK Migas, dan menteri ESDM di Komisi VII telah diputuskan dan disepakati bahwa Maluku akan tetap mendapat jatah sesuai ketentuan.

Gubernur Maluku sudah merilis pemberitaan di media massa, bahwa jatah PI 10 persen telah dibagi merata. Jadi provinsi mendapat jatah 3 persen, Kabupaten Kepulauan Tanimbar 3 persen dan Kabupaten Maluku Barat Daya 3 persen. Sisanya dibagi ke kabupaten dan kota lainnya di Maluku. Walaupun terjadi polemik soal PI 10 persen, tetapi pada titik ini harus diakui Gubernur Murad mampu membuat gebrakan untuk menjamin hak-hak daerah tatkala Blok Masela beroperasi nanti.

Terobosan Gubernur untuk Dana PEN 

Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak serta merta memperolehnya begitu-begitu saja. Dana itu diperoleh karena Pemerintah Provinsi Maluku dapat membuat program yang terukur sehingga bisa dibiayai dengan Dana PEN. Di era kepemimpinan Murad Ismail dan Barnabas Orno, Maluku mampu mendobrak dan membangun komunikasi untuk mendapat pinjaman Dana PEN.

Seperti pemberitaan di beberapa media, bahwa Pemerintah Provinsi Maluku berhasil mendapat pinjaman anggaran yang lumayan besar itu. Bahkan pemerintah sudah menggunakan Dana PEN untuk pembangunan infrastruktur, yakni air bersih, jalan dan jembatan serta pembangunan talud. Jumlah anggaran atau Dana PEN yang dipinjam oleh pemerintah adalah sebesar 700 miliar.

Penting Dana PEN ini, namun kenyataannya ada saja pertanyaan publik. Misalnya ada kecurigaan realisasi anggaran ‘bocor’ bila tak ada pengawasan yang ketat. Padahal ada alasan mendasar Dana PEN dibutuhkan, yakni situasi Pandemi Covid-19 yang memberi dampak negatif bagi kemaslahatan masyarakat. Selain itu, Pandemi turut mempengaruhi anggaran daerah karena fokus anggaran APBD hampir dibelanjakan untuk penanganan Covid-19.

Bertolak pada kondisi dan realitas inilah pemerintah melakukan pinjaman melalui PT. SMI guna mengakses Dana PEN. Meski peruntukannya untuk pembangunan infrastruktur sebenarnya dapat memicu polemik publik. Misalnya ada pengusaha kecil yang bertanya kenapa Dana PEN dimaksud tidak disalurkan ke mereka? Padahal kalau mau dibilang, dalam situasi Covid-19 ini, para pengusaha mikro kecil dan menengah inilah yang paling mengalami dampak.

Bahkan dalam konteks tertentu, pengusaha mikro kecil menengah yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Sehingga kedepan Pemerintah juga bisa menyalurkan bantuan untuk menopang usaha mikro kecil menengah. Hal ini perlu menjadi catatan dan perhatian Pemerintah Provinsi Maluku, agar dalam penggunaan anggaran-anggaran taktis seperti Dana PEN, dapat memperhatikan kegiatan prioritas. Saya yakin Gubernur Murad kedepan nanti dapat mengaktualisasikannya. Kokreto!

Ambon, 3 September 2021

Penulis adalah Dosen di Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UKIM. Selain mengajar, juga terlibat sebagai Tim Editor di Jurnal Badati FISIP UKIM. Kini ikut bergabung di Ikatan Cendikiawan Muda Maluku (ICMMA). 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here