Soal Ibu Hamil, Titahena Protes Potret Buram Layanan Publik di Seram Bagian Barat

0
524

TABAOS.ID,-  Video dan foto-foto Yuliana Latisera (40), seorang ibu hamil asal Negeri Huku Kecil yang ditandu oleh warga sejauh 37 km  viral di media sosial maupun media mainstream.

Perjuangan Yuli sendiri untuk mendapat pelayanan medis di ibukota kecamatan. Olehnya ibu hamil ini terpaksa digotong sejauh tiga puluh tujuh kilo meter. Kondisi ini telah terjadi puluhan tahun lamanya di desa-desa yang berada di pedalaman seram bagian barat. 

Berbagai tanggapan pun datang dari kalangan masyarakat maupun aktivis di Kabupaten Seram Bagian Barat maupun secara umum di Maluku. 

Apriliska Lattu Titahena, aktivis dan pegiat HAM di Maluku terhadap persoalan Yuli Latasira mengatakan problematika tentang potret buram pelayanan publik khususnya akses layanan kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Tepatnya di wilayah pegunungan, Negeri Huku Kecil, Kecamatan Elpaputih. Cukup menggelisahkan hati. 

Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten SBB dinilai Titahena tutup mata dan tidak responsif. “Mereka perlu dievaluasi. Sebab kasus buruknya pelayanan kesehatan di Pegunungan Elpaputih selalu menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung terselesaikan,” katanya.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinkes, kata Titahena, hanya memberikan instruksi. “Baru-baru ini, instruksi diberikan kepada seorang ibu hamil yang hendak bersalin. Agar dapat berjaga-jaga 2 minggu menjelang waktu bersalin sudah turun gunung. Naasnya hampir tiga hari sang ibu kesulitan melahirkan bayinya. Sehingga harus digotong oleh masyarakat sejauh 37 km menuju puskesmas terdekat,” ucapnya.

Dari rentetan kronologis Yuli Latasira, ibu hamil yang dibawa dari Negeri Huku Kecil ke Puskesmas Elpaputih, mahasiswa pascasarjana UKSW ini menyayangkan lambannya pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil tersebut. 

“Betapa mirisnya keadaan ini. Memang cukup menyedihkan. Bahkan sebelumnya ada kasus lain yang pernah terjadi. Pasien penderita penyakit kritis terpaksa digotong oleh masyarakat agar bisa memperoleh pelayanan kesehatan,” cetusnya.

Pemicu utama kasus-kasus ini menurut mahasiswa manajemen pendidikan UKSW ini adalah belum adanya fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. 

Suka atau tidak, menurutnya untuk menjangkau akses layanan kesehatan terdekat maka masyarakat perlu menempuh perjalanan puluhan kilometer.

Kondisi geografi dan iklim yang kadang berubah, serta akses jalan yang sangat buruk tentu menambah daftar panjang penderitaan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan.

Masalah ini bagi Wakabid Keperempuanan DPD LSM PMPRI Maluku ini perlu disikapi secara serius. Jika tetap dibiarkan menurutnya, sudah barang tentu kasus-kasus pilu akan berulang kembali. 

Masyarakat yang akan menjadi tumbal. Sedangkan pemerintah terkesan bodoh amat. Padahal sudah ada ketentuan yang mengatur terkait peran pemerintah melalui Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat,” urainya.

Sesuai amanat undang-undang ini, menurut coordinator gerakan save Inamosol ini pemerintah perlu berupaya untuk menyelenggarakan kesehatan yang merata. Pemda tidak dibenarkan untuk hanya memberikan instruksi semata, namun perlu dibarengi dengan langkah solutif.

Menurut Titahena, apabila belum ada pembangunan infrastruktur kesehatan, maka terlebih dahulu perlu ada penempatan tenaga kesehatan strategis yang profesional. Ini penting sebagai upaya menjangkau masyarakat lebih dekat dengan layanan kesehatan.

“Sangat disayangkan apabila penyambung lidah rakyat (DPRD) hanya berdiam diri seolah tak bertaji melihat realitas ini. Masyarakat butuh empati bukan sekedar simpati,” sesalnya.

Sinergitas untuk merasakan penderitaan masyarakat lanjut aktivis perempuan Maluku ini perlu dibangun kokoh. Sebab bagi Ia, mereka juga perlu pengawalan para tokoh. 

“Sejauh ini, progres nyata terkait pembangunan infrastruktur kesehatan hanya berupa wacana. Padahal masalah kesehatan adalah masalah hak asasi manusia dan mengandung unsur pemenuhan kesejahteraan. Sudah jelas bahwa masalah kemanusiaan tidak boleh ditawar-tawar. Kita perlu kepekaan tinggi. Ini adalah tugas bersama semua elemen,” jelasnya. 

Mahasiswa pascasarjana manajemen pendidikan UKSW ini berharap peristiwa yang terjadi pada Ibu Hamil, Yuli Lasatira tidak terjadi lagi pada masyarakat lainnya di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

“Harapannya, kejadian ini tidak boleh terulang lagi. Dan harus segera melakukan perbaikan. Pemerintah Daerah Kabupaten SBB perlu lebih serius dalam mengutamakan penempatan tenaga kesehatan di Negeri Huku Kecil. Dan DPRD harus mendorong pembangunan infrastruktur berupa Puskesmas Pembantu di Huku Kecil,” harapnya.

Mantan Mahasiswa FKIP Unpatti ini berharap rencana pembangunan infrastruktur jalan tidak diwacanakan semata oleh Pemda setempat maupun pemerintah Maluku.

“Kemudian wacana akses jalan juga perlu direalisasikan sebab jalan adalah urat nadi untuk memaksimalkan pelayanan publik termasuk didalamnya pelayanan kesehatan,” terangnya.

Sebelumnya Yuliana Lasatira (40) seorang ibu hamil dari Negeri Huku, Kecamatan Elpaputih harus bertaruh nyawa menempuh perjalanan agar bisa melahirkan bayinya di Puskesmas Elpaputih, pusat ibukota Kecamatan.

Yuli panggilan Yuliana yang sedang hamil tua ditandu keluarganya dan masyarakat dari kampungnya menuju puskesmas yang berada di ibu kota Kecamatan Elpaputih, jumat 20 agustus 2021 lalu.

Hengky seorang kerabat Yuli mengaku keluarganya memutuskan membawa Yuli ke Puskesmas di Negeri Elpaputih karena perutnya sakit dan kondisi terus melemah.

“Awalnya dirawat seadanya di Kampung saja tapi karena perut Yuli ini terus sakit dan kondisinya terus melemah sehingga keluarga akhirnya memutuskan untuk membawa ke Puskesmas,” kata Hengky kepada media ini saat dihubungi Jumat malam.

Setelah diputuskan untuk dibawa kata Hengki keluarga dan masyarakat yang membantu menyiapkan kain sarung, terpal, tali dan bambu untuk membuat tandu.

“Katong (kami) berangkat itu kalau seingat saya itu pukul 10.00 pagi, dan kita sekitar 20-an orang warga yang pikul Yuli bergantian sambil menyusuri hutan lebat dan sungai,” jelasnya.

“Jarak yang ditempuh itu sekitar 6 jam perjalanan dengan jauh 37 km, jadi kita tiba itu sekitar jam empat sore lebih begitu,” katanya.

Dikatakan saat perjalanan mereka harus menyusuri sejumlah jalan rusak, curam, dan berlumpur hingga menyeberangi sungai besar. 

“Sungai yang paling sulit itu sungai Nua karena harus menyeberangi memakai rakit bambu. Sungai itu sangat luas dan deras sehingga butuh waktu yang lama untuk menyeberanginya,” katanya.

Dijelaskan, sungai Nua merupakan lokasi tempat empat desa di pegunungan kecamatan Elpaputih melewatinya. “Kita pakai rakit untuk empat desa di pegunungan,” ungkapnya.

Saat perjalanan kata Angki, Yuli sempat mengerang kesakitan. Mereka terpaksa harus menurunkan tandu agar Ia beristirahat. Namun tak lama dan melanjutkan perjalanan.

Angki mengatakan mereka baru bisa melewati jalan terjal setelah mendekati ruas jalan utama lintas pulau seram. Disitu mereka telah dijemput rombongan Camat dan juga Kepala Puskesmas Elpaputih.

“Setelah dekat jalan utama maka kami dijemput oleh sejumlah mobil ambulans milik puskesmas kecamatan untuk dibawa mendapatkan pelayanan medis,” lanjutnya. 

Meski harus melewati medan yang sulit dan penuh perjuangan, Yuli akhirnya bisa mendapatkan pelayanan medis dari petugas medis di puskesmas setempat.

“Sudah melahirkan dengan selamat dan ditangani oleh pihak medis kesehatan puskesmas Elpaputih,” katanya dalam pesan singkat.

Atas peristiwa tersebut, warga pedalaman pulau seram ini menyesalkan tidak adanya perhatian selama puluhan tahun dari pemerintah terhadap nasib warga di pelosok pegunungan seram barat.

“Kami ini terus terisolasi dari karena tidak adanya pembangunan,” sesal Frengki.

(T-02)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here