TABAOS.ID, – Puluhan tenaga kontrak asal Seram Bagian Barat (SBB) mendatangi DPRD Provinsi Maluku (11/7), untuk meminta kejelasan terkait dengan nasib mereka yang telah lolos pada pelaksanaan tes CPNS di tahun 2010. Pasalnya sampai saat ini tenaga kontrak asal Kabupaten SBB belum juga diangkat menjadi ASN.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Hatta Hehanusa dari Fraksi Partai Gerindra yang juga berasal dari daerah pemilihan Kabupaten SBB angkat bicara soal nasib para tenaga Kontrak asal Kabupaten SBB tersebut.
Pihaknya menuding adanya kepentingan Politik sehingga kuota yang harusnya diloloskan 255 sesuai rekomendasi Mentri tetapi pada kenyataannya diloloskan menjadi 465 kuota penerimaan yang tidak sesuai rekomendasi Kementrian.
“Inikan persoalan kepentingan Politik pada saat itu , dan secara regulasi cukup jelas kuota yang diberikan oleh Mentri , rekomendasi untuk kuota CPNS pada saat itu sebanyak 255 tetapi kenapa yang diloloskan 465” tegas Hatta pada saat ditemui pewarta di Lantai santai gedung DPRD Provinsi Maluku (Jumat, 10 Juli 2020)
Ungkap Hatta Pemerintah Kabupaten SBB berani meloloksan calon ASN yang tidak sesuai Kuota Penerimaan “Kenapa Pemerintah Kabupaten berani untuk meloloskan 465 kuota ASN pada saat itu yang seharusnya tidak perlu diloloskan. Diterima atau tidak terima itulah kuota pada saat itu” kata Hatta kepada Pewarta
Ditambahkan Hatta persoalan regulasi tidak ada tawar menawar karna mekanisme penerimaan sudah cukup jelas.
“Kita bicara regulasi tidak bisa tawar menawar mekanisme sudah cukup jelas untuk DPR , nanti kita coba diskusikan dulu dan kita serahkan pada Komisi I untuk dilihat permasalahannya , karna kalau sudah bertubrukan dengan masalah regulasi atau aturan kita tak bisa keluar pada wilayah itu” jelas Anggota Fraksi Gerindra Hatta Hehanusa kepada Pewarta
Hatta memberi pesan kepada para tenaga Kontrak asal Kabupaten SBB untuk semangat dan terus memberi support meski dilihat dari segi aturan saat ini sangat kecil untuk meloloskan mereka sebagai ASN di kabupaten SBB
“Saya tadi telah menyampaikan kepada mereka tetap bersemangat karna sampai hari ini Pemerintah Kabupaten masih memberi ruang sebagai pegawai kontrak , itukan ada harapan meski dilihat dari usia mereka tidak mungkin karna dari segi aturan hari ini sudah berbasis online dan tidak diberi tanggung jawab lagi kepada Kabupaten/Kota untuk penerimaan ASN, selain ada regulasi atau kebijakan langsung dari Presiden maupun dari Mentri terkait.” ungkap Hatta kepada pewarta
