“Berbarengan dengan progres pembangunan Ambon New Port maka kami mohon dukungan pembiayaan khusus. Kami juga mohon dukungan Pemerintah Pusat untuk dapat memproses Rancangan Peraturan Presiden tentang LIN untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden” (Gubernur Maluku, Murad Ismail)
Oleh: Hasrat Nurlette
Pemimpin legendaris Prancis, Jenderal Charles De Gaulle, dalam bukunya ‘Sword of Power’ menyatakan pemimpin harus mampu mempunyai intelek, namun lebih penting lagi, ia harus mempunyai naluri. Naluri disini adalah semacam panca indera keenam untuk membaca situasi yang tidak terbaca orang awam.
Selama dua tahun masa kepemimpinan Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail, atau yang lebih akrab dengan akronim MI, saya melihat sosok ini sering bertindak mengikuti naluri politiknya, yang anehnya hampir selalu benar dalam mengambil setiap tindakan atau kebijakan.
Setiap kali menghadapi masalah, MI selalu mengingatkan orang disekelilingnya dalam berbagai momentum bahwa: “Setiap krisis mengandung peluang, dan setiap masalah ada solusinya”.
Dalam mencari peluang dan solusi, yang membedakan pemimpin dari pengikut adalah kemampuan untuk menyambung nalar dengan naluri. Hal ini yang saya lihat menjadi salah satu kunci keberhasilan Gubernur MI mengubah krisis menjadi peluang.
Iya, di tengah sejumlah tantangan yang melanda seperti Gempa Bumi yang mengguncang Maluku terutama di Pulau Ambon, Lease dan Sekitarnya saat awal menjabat tahun 2019 lalu, dan kemudian menyusul lagi pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Dalam kondisi tersebut justru berbagai peluang dapat diciptakan.
Di awal bulan Maret 2020 sampai sekarang, perhatian pemerintah termasuk Pemerintah Provinsi Maluku sepenuhnya tercurah pada operasi tanggap penanggulangan pandemi Covid-19 serta upaya mencegah merebaknya penyakit menular ini. Sesuatu yang tentunnya, membutuhkan dukungan, dorongan, dan kerja sama semua pihak.
Dalam menangani krisis Covid-19, satu kualitas yang sangat penting bagi sosok seorang pemimpin adalah kemampuan untuk berpikir di luar kelaziman atau think outside the box, dan itu yang dimiliki oleh seorang MI. Dengan situasi semacam ini, sesuatu yang berlaku dalam kehidupan normal tidak lagi relevan.
Dalam situasi dimana ia dihujani seribu satu masalah, seorang pemimpin krisis harus segera menentukan prioritasnya: apa yang paling pertama harus diselamatkan dan bagaimana melakukannya, termasuk upaya apa yang mesti tetap dilakukan agar pembangunan tetap dapat berjalan.
Pemimpin yang berpikir kaku akan terus terkurung dalam krisis tersebut. Sebaliknya, pemimpin yang membuka diri pada segala opsi atau pilihan kebijakan yang baru akan berhasil mengatasinya dan keluar dari krisis.
Saya melihat MI sebagai sosok yang sangat taat pada sistem dan aturan. Namun, saya mengamati bahwa dalam situasi krisis, MI tidak pernah kehilangan akal, dan mampu melepaskan pikiran yang cenderung konvensional.
Hal inilah yang memungkinkan MI mengambil keputusan yang sangat strategis dalam menangani berbagai realitas di Maluku terutama pandemik Covid-19. Serta mengupayakan terobosan-terobosan baru yang dapat mengakselerasi pembangunan di Maluku.
Salah satu yang menonjol dari penciptaan peluang di tengah krisis adalah perjuangan Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam melobi Pemerintah Pusat terkait Program Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan New Port Ambon. Dua proyek agenda ini akhirnya disetujui menjadi Program Strategis Nasional dan akan segera terealisasi di akhir tahun 2021.
Bahkan Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan groundbreaking peletakan batu pertama dimulainya pembangunan Ambon New Port dan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi pada bulan November 2021 nanti. Harapannya rencana ini dapat berjalan secara baik.
Apalagi terkait rencana itu, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marives) RI, Luhut Binsar Panjaitan, juga telah mengundang Gubernur Maluku beserta sejumlah menteri terkait untuk membahas kesiapan pembangunan Ambon New Port dan LIN di Maluku. Satu progres yang menunjukan keseriusan dan kesiapan pemerintah pusat.
Dalam rapat yang dilakukan secara virtual pada Rabu, 28 Juli 2021 yang juga dihadiri Menko Marives, Gubernur Maluku dan jajarannya, termasuk pula
Gubernur Maluku Utara dan Gubernur Papua Barat, menjadi momentum penting realisasi dua agenda besar, dalam hal ini Ambon New Port dan LIN itu di Maluku.
“Pemerintah sudah berkomitmen untuk membangun Pelabuhan Ambon Baru yang merupakan pelabuhan terintegrasi antara pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan serta industri perikanan di dalam satu kawasan,” kata Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat virtual itu.
Luhut berharap, pembangunan Ambon New Port dan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal karena direncanakan proyek strategis nasional ini akan diresmikan di akhir tahun 2023 mendatang.
“Kementerian Perhubungan dan KKP agar mempercepat proses pembahasan teknis pembangunan pelabuhan perikanan dengan melibatkan kementerian terkait dan Pemda Maluku untuk mempercepat pembangunan Ambon New Port,” tandas Menko Luhut.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wahyu Trenggono, dalam rapat akhir Juli itu mengatakan, jumlah pelabuhan perikanan di sekitar Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 ada sebanyak 8 pelabuhan yakni PPN Ambon, PPN Tual, PP Dobo, PP Benjina, PP Saumlaki, PPN Sorong, PPN Merauke dan PP Poumako. Dengan musim penangkapan selama delapan bulan, potensi yang dimiliki WPP 718 total produksinya sebesar 1.118.510 ton per tahun.
“Semua ekspor di sekitar WPP 718 akan dilakukan dari Ambon New Port, termasuk dari PPN Merauke dan lainnya,” katanya, seperti yang ditulis dalam website Media Center Provinsi Maluku.
Sementara dalam kesempatan tersebut Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku telah menyiapkan lokasi kawasan pusat perikanan terpadu untuk mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional seluas 700 hektar yang berlokasi di Pulau Ambon, diantara Desa Waai dan Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
“Sebanyak 39 hektar dari luasan tersebut menjadi bagian dari Ambon New Port seluas 200 hektar yang akan dibangun Pelabuhan Terintegrasi oleh Kementerian Perhubungan,” kata mantan Komandan Korps Brimob Polri tersebut.
Dikatakannya, lokasi pembangunan pusat perikanan terpadu ini telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah, serta rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dimana lokasi ini tidak berada pada kawasan lindung.
“Sesuai kesepakatan rapat koordinasi Maluku sebagai LIN tanggal 28 Januari 2021 di Istana Negara, Pemerintah Provinsi Maluku siap memfasilitasi pembebasan lahan,” ungkap Gubernur Murad.
Dijelaskannya, sesuai kesepakatan bersama telah dibagi tugas untuk pemerintah daerah dan kementerian terkait. Kementerian Perhubungan bertanggung jawab atas pembangunan Ambon New Port, Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab menyiapkan bisnis perikanan, serta Kementerian Investasi dan BKPM RI bertanggung jawab terkait investasi.
“Berbarengan dengan progres pembangunan Ambon New Port maka kami mohon dukungan pembiayaan khusus. Kami juga mohon dukungan Pemerintah Pusat untuk dapat memproses Rancangan Peraturan Presiden tentang LIN untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden,” harap Gubernur Murad dalam kesempatan itu.
Menunjukan komitmen yang serius dari Sang Gubernur dalam mengupayakan percepatan pembangunan di Maluku. Pencapaian ini, terutama terkait LIN dan Ambon New Port adalah bagian penting yang menunjukan kepiawaian dan kemampuan lobby seorang Murad Ismail. Memperlihatkan kemampuan seorang pemimpin dalam mengubah krisis menjadi peluang yang saya urai di awal catatan pendek ini.
Penulis adalah mahasiswa jurnalistik IAIN Ambon, aktif di Ikatan Cendekiawan Muda (ICMA) Maluku. Tulisan ini turut menandai 2 tahun kepemimpinan Gubernur Maluku Murad Ismail
