“Masyarakat Buano Utara belum menikmati buah keadilan dari bencana alam selama ini, dan merasa cemburu dengan daerah lain, yang selalu mendapatkan perhatian penuh dan bantuan sosial dari pemerintah daerah-nya pada saat terjadi bencana alam”
Oleh: Paman Nurlette
Meneropong potretan kondisi terkini masyarakat Negeri (desa adat) Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku saat ini sangat sedih dan memprihatinkan. Kondisi yang terus berulang.
Betapa tidak, sekarang masyarakat sekitar panik dan tak berdaya saat Kampung halamannya diguyur hujan deras, sehingga terjadi banjir bandang yang mengakibatkan kerusakan harta benda. Kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa, namun bagi pemerintah daerah bencana alam tersebut hanya dianggap biasa-biasa saja.
Ironisnya, di Buano Utara setiap musim hujan selalu menjadi langganan banjir bandang, tapi fakta empiris membuktikan di lapangan sejauh ini tidak ada andil dan kontribusi nyata pemerintah daerah, baik pada tingkat kabupaten maupun provinsi. Belum terlihat kebijkan strategis yang cepat dan tepat untuk mencegah dan menanggulangi bencana alam yang tengah melanda masyarakat Negeri Buano Utara.
Padahal dari data yang dihimpun Pemerintah Negeri Buano Utara, setidaknya warga yang merasakan langsung atau menjadi korban bencana banjir yang terjadi 28 Februari 2020, berjumlah 141 KK, 716 jiwa, 256 diantaranya adalah anak sekolahan. Sementara rumah yang tergenangi air sebanyak 119. Sejauh ini belum ada korban jiwa yang dilaporkan.
Sikap acuh tak acuh pemerintah daerah, khususnya pemerintah ditingkat kabupaten yang terkesan menutup mata terhadap realitas sosial masyarakat Negeri Buano Utara selama ini, tentu muncul pertanyaan-pertanyaan fundamental dari Masyarakat yakni.
Mengapa Buano tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah terkait bencana alam pada saat musim hujan? Apakah Buano Utara bukan bagian integral dari SBB dan Maluku? Pertanyaan di atas perlu dilontarkan, karena buktinya bencana alam yang setiap musim hujan tetap terjadi, hampir tidak ada peran dan kiprah nyata dari pemerintah daerah untuk mengevakuasi dan menyelamatkan warga, sehingga semua tanggungjawab tersebut, bertumpuk di pundak pemerintah Negeri dan masyarakat setempat.
Minim dan lambat peran pemerintah daerah kabupaten, telah mengkonfirmasi kepada masyarakat Buano Utara bahwa, janji-janji politik dan visi misi yang dinyanyikan dahulu untuk menghibur rakyat saat musim politik, agar memilih mereka duduk di singgasana kekuasaan.
Sementara guna membrantas disparitas keadilan, kesenjangan sosial, mengatasi bencana alam, kebijakan yang pro terhadap rakyat, mewujudkan kesejahtraan rakyat dan lainnya adalah hanya menjadi hiasan bibir dan retorika belaka. Oleh karena itu, masyarakat semakin curiga terhadap pemerintah daerah dengan slogan ‘kase bae’ SBB, hanya merupakan pesan politik kosong yang tak bermakna.
Masyarakat Buano Utara setiap musim politik sudah tentu, berkontribusi dan punya andil dalam menyalurkan hak konstitusionalnya memilih tuan-tuan yang terhormat untuk duduk di singgasana kekuasaan pemerintahan, tapi Buano jadi terlupakan dan tidak dihormati oleh tuan-tuan di pemerintahan saat musim hujan. Sungguh naif Buano Utara hanya di kunjungi oleh tuan-tuan saat haus kekuasaan, tapi tuan-tuan tidak memfungsikan panca indra kalian saat Buano Utara di landa Banjir bandang.
Masyarakat butuh pemimpin yang datang dengan menggunakan indentitas otentitik sebagai pelayan rakyat, bukan pemimpin yang datang dengan menggunakan topeng kemunafikan, untuk menjual janji-janji politik yang penuh dusta saat rakyat dalam keadaan bersuka cita. Tapi terbungkam saat rakyat mengalami kondisi berduka, sungguh aneh bin lucu kalau konstruksi berfikir pemerintah daerah yang demikian, dalam menahkodahi mesin birokrasi dan pemerintahan.
Masyarakat Buano Utara belum menikmati buah keadilan dari bencana alam selama ini, dan merasa cemburu dengan daerah lain, yang selalu mendapatkan perhatian penuh dan bantuan sosial dari pemerintah daerah-nya pada saat terjadi bencana alam.
Sebut saja misalnya, Negeri Lima salah satu Desa di kabupaten Maluku Tengah, ketika di landa dengan bencana alam, yakni banjir bandang akibat jebolnya waduk Way Ela. Maka dalam waktu singkat seluruh elemen masyarakat Maluku dan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun Provinsi sangat serius untuk melakukan langkah-langkah strategis, dalam mengevakuasi dan menyelamatkan warga, bahkan banyak bantuan sosial yang disalurkan disana.
Sikap dan kebijkan pemerintah daerah yang demikian tentu sangat penting, karena sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyatnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu mencerminkan pemerintah yang baik, yang mengerti tentang esensi Kepemimpinan dan hakikat pemerintahan.
Jangan menjadi pemimpin yang zholim senang melihat rakyat menderita dan susah ketika melihat rakyat senang. Semoga pesan singkat dan video ini dapat membuka pintu sanubari dan cakrawala intelektual para pemimpin kita saat ini. Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khairat
Penulis adalah intelektual muda dari Seram Bagian Barat.
