“Maluku butuh tindakan afirmatif oleh negara, dan untuk itu diperlukan gerakan kolektif yang dapat menaikkan posisi tawar politik. Tak ada perubahan politik tanpa ada tekanan politik.”
Oleh: Ikhsan Tualeka
Beberapa waktu terakhir sebelum menulis catatan ini, saya dapat banyak telepon, Messenger Facebook, pesan di WhatsApp dan Instagram yang mengkonfirmasi realitas di luar dugaan. Ternyata orang-orang Maluku ‘tercerahkan’ begitu banyak tapi masih memilih diam atau silent majority.
Mereka disebut tercerahkan karena sejatinya mampu melihat persoalan Maluku dengan proporsional dan objektif, namun belum banyak yang mau bersuara. Hal ini bisa jadi karena mereka menilai momentumnya belum tepat, atau menunggu hingga gerakan perubahan makin terkonsolidasi.
Kelompok tercerahkan ini punya kesamaan penilaian, bahwa persoalan besar di Maluku itu adalah soal paradigma pembangunan, kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan yang rendah, serta ketidakmampuan pengelolaan sumber daya alam. Bukan persoalan separatisme yang hanya kerap dibesar-besarkan.
Bahkan ada yang berpendapat, isu separatis justru dapat digunakan, atau dikapitalisasi sehingga menjadi pintu masuk dalam mainstreaming atau pengarusutamaan isu Maluku dan meningkatkan posisi tawar politik daerah yang masih miskin dan tertinggal ini. Bagaimana caranya, itu dapat dirumuskan, asalkan mau berpikiran terbuka dan duduk bersama.
Setidaknya kontraksi politik, atau isu kekecewaan dan perlawanan publik dapat digunakan dalam strategi komunikasi politik, agar pesan-pesan politik jauh lebih efektif merangsek ke dalam jantung kekuasaan. Sehingga suara-suara yang selama ini tak terdengar akan bisa lebih didengar.
Memang salah satu masalah komunikasi politik orang Maluku selama ini adalah pada ‘mainstreaming’ isu lokal sehingga menjadi pembahasan atau diskursus nasional. Dampaknya, persoalan yang dialami di daerah kepulauan ini akhirnya terus mengendap bersama penderitaan rakyat-nya.
Alih-alih mencari cara guna memantik perhatian yang lebih besar untuk Maluku, seperti yang dapat dilihat dalam dukungan politik yang sejauh ini diberikan pemerintah pusat kepada sesama daerah yang punya latar sejarah pergolakan politik dan upaya disintegrasi—Aceh dan Papua. Banyak generasi muda Maluku justru kerap kali tidak menunjukan persatuan dalam mendorong isu atau persoalan Maluku.
Saling sikut terkadang lebih menonjol dari pada sinergi dan kolaborasi. Kritik-kreatif yang diarahkan dan diupayakan untuk mendesak dan mengingatkan pemerintah pusat pun bisa dengan gampang dicap atau tuding ‘jangan-jangan ini separatis’.
Kondisi ini yang menjadikan orang Maluku ibarat dua orang yang terperosok ke dalam sumur, meski sama-sama ingin keluar, tapi malah bertikai di dasar sumur. Kalau begini realitasnya, sampai mati, tidak ada yang bisa keluar dari sumur.
Sama seperti banyak di antara anak muda Maluku yang lebih memilih saling meniadakan, ketimbang saling mendukung. Saling melemahkan bukan menguatkan, menjadikan posisi tawar Maluku dalam konfigurasi dan kancah politik nasional menjadi lemah atau tak begitu diperhitungkan.
Kelemahan politik ini berdampak pada Maluku belum benar-benar menjadi prioritas dalam skema pembangunan nasional. Kecilnya alokasi APBN —padahal tantangan pembangunan di Maluku tidaklah sedikit— serta adanya sejumlah regulasi yang tidak berpihak atau justru merugikan Maluku sebagai provinsi kepulauan, adalah fakta bahwa Maluku masih ditinggal, dan akhirnya terus tertinggal.
Kondisi kekinian Maluku masih belum banyak berubah dari waktu ke waktu. Orientasi pembangunan pendidikan yang belum benar-benar diarahkan untuk dapat menjawab dan memacu pertumbuhan ekonomi dan industri berbasis pada sumber daya alam yang dimiliki, menjadikan potensi laut Maluku masih sekadar pajangan atau hanya dikeruk oleh elite dan oligarki.
Sebagai lumbung ikan dunia, tak terlihat ada implikasi ekonomi yang signifikan bagi Maluku. Ibarat digambarkan dalam satu cerita rakyat yang mengisahkan satu keluarga hidup miskin dalam gubuk, tepat di bawah timbunan harta karun peninggalan leluhurnya.
Di Maluku angka kemiskinan tinggi, pengangguran juga demikian, indeks pembangunan manusia rendah, gizi buruk kerap ditemukan, kematian ibu dan bayi saat persalinan masih tinggi. Belum lagi rusaknya lingkungan akibat penambangan liar dan perambahan hutan terus berlanjut, adalah sejumlah kenyataan pahit yang harus dihadapi daerah yang katanya sangat kaya ini.
Kecakapan dan kemampuan pemerintah, eksekutif dan legislatif di daerah atau lokal memang juga menjadi faktor penting sejumlah masalah belum terurai dengan benar. Namun pemerintah pusat juga punya andil dan dosa besar atas realitas yang paradoks ini.
Karena itu, mendesak adanya perhatian pemerintah pusat menjadi salah satu titik tekan yang perlu terus dilakukan. Sebab Maluku tak akan pernah maju dan bersaing dengan daerah lain, keluar dari ketertinggalan, jika tak ada perhatian dari otoritas terkait di pemerintah pusat.
Perhatian yang diperlukan saat ini adalah soal proporsi alokasi anggaran yang memadai dan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola potensi alam. Tanpa itu jangan berharap lebih, karena Maluku akan tetap merayap, sementara daerah lain sedang berlari.
Semoga kedepan nanti ada gerakan kolektif secara massif yang mau didorong bersama, dalam mengarusutamakan isu Maluku dapat diinisiasi dan terus dilakukan. Komunitas ‘Beta Kreatif’ pernah bikin Paspor Maluku dan Mata Uang Maluku sebagai bagian dari cara kreatif dalam mengkritik dan menarik perhatian pemerintah.
Memang harus diakui, dampak politiknya belum signifikan, mungkin agar resonansinya lebih kuat, perlu ada gerakan politik kreatif yang lebih besar. Misalnya ada puluhan atau bahkan ratusan anak muda yang pawai, mengajukan tuntutan bersama-sama sambil mengacungkan simbol protes, semacam Paspor dan Mata Uang Maluku atau simbol lainnya yang disepakati bersama.
Apalagi didukung oleh para politisi, wakil rakyat diberbagai jenjang, terutama yang duduk di Senayan, tentu nuansa dan pengaruh politiknya akan menggentarkan. Jika itu terjadi, bukan saja menjadi isu nasional, bahkan internasional.
Selain itu, mungkin saja lahir gerakan dan upaya-upaya lainnya, yang dilakukan secara kolektif, sehingga di satu sisi anak-anak muda Maluku lebih terkonsolidasi dan giat memacu diri untuk terus maju. Sementara pada sisi yang lain dapat mendorong perhatian yang lebih besar, agar Maluku benar-benar diperhatikan dan diperlakukan secara adil.
Ambon, 24 Mei 2020
