TABAOS.ID,- Akses jalan menuju Bandara Pattimura kembali ditutup masyarakat Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Rabu (24/11), sebagai bentuk protes atas tindakan oknum anggota TNI AU yang mencabut plang yang ditancapkan pasca dilakukan rapat dengar pendapat di Komisi I DPRD Provinsi Maluku bulan oktober lalu.
Aksi penutupan jalan dengan cara melakukan blokade jalan yatam menuju Bandara Pattimura tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Negeri Tawiri karena mereka menilai pihak TNI AU tidak menghargai proses uji terkait dengan status tanah yang kini diklaim sebagai milik TNI AU berdasarkan sertifikat hak milik nomor 06 tahun 2010.
Aksi dorong pun tidak terhindarkan antara kedua belah pihak lantaran masyarakat enggan memberikan kesempatan kepada pihak TNI AU untuk melanjutkan aksinya itu, dampaknya ruas jalan menuju Bandara Udara Pattimura terkunci dan berakibat macet, mengharuskan pengguna jalan yang kebetulan melewati kawasan tersebut harus menggunakan kendaraan lain.
Pantauan media ini, sejumlah Prajurit TNI dengan pakaian loreng dikerahkan untuk membubarkan masyarakat Negeri Tawiri yang tidak sepaham dengan sikap aparat negara ini. Aksi fisik pun sempat terjadi antara pihak TNI AU dengan masyarakat yang didominasi kaum perempuan tersebut.
Tidak hanya itu, berdasarkan video berdurasi 7 detik yang diterima media ini masyarakat mengeluarkan suara sebagai bentuk aksi protes, termasuk adanya suara yang diduga milik sosok pria dewasa bahwa pihak TNI AU menggunakan senjata untuk melawan masyarakat.
Untuk diketahui, awal mula dari sengketa antara pihak TNI AU dan masyarakat Negeri Tawiri karena adanya klaim sepihak pihak TNI AU atas lahan ratusan hektar di 3 RT berdasarkan sertifikat nomor 6 tahun 2010 di mana pada lahan yang menjadi objek sengketa tersebut terdapat 50 Sertifikat Hak Milik.
Sebelumnya, rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPRD Maluku Oktober lalu terkuak sertifikat 06 tahun 2010 milik TNI AU adalah sertifikat hak pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon.
Dari hasil dengar pendapat tersebut, pihak BPN mengungkapkan awal terjadinya gesekan lantaran pihak TNI AU ingin melakukan penertiban aset milik TNI AU. Yang menurut pihak TNI AU ada masyarakat yang sudah menduduki aset milik TNI AU berdasarkan sertifikat hak pakai yang diterbitkan tahun 2010 tersebut.
Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Negeri Tawiri Inisial M.M kepada Tabaos.id menjelaskan, akar dari permasalahan sehingga terjadi aksi blokade untuk kesekian kalinya adalah karena pihak TNI -AU dengan gegabah mencabut plang yang isinya memberikan penjelasan untuk pihak TNI AU dan masyarakat menahan diri sambil menunggu hasil uji terkait dengan status lahan dengan luar 206 hektar tersebut.
“Pasca rapat dengar pendapat dengan DPRD Provinsi Maluku sudah ada plang yang isinya meminta agar dua pihak menahan diri sambil menunggu hasil uji terkait dengan status lahan dan kepemilikan sebenarnya,” terangnya.
Namun “kata M.M” pihak TNI AU justru melakukan aksi pelepasan terhadap plang dimaksud, bahkan jumlah prajurit TNI AU yang diterjunkan mencapai 50 orang dan diantaranya membawa senjata organik.
Hal inilah yang menjadi penyebab sehingga timbul reaksi keras dari masyarakat dengan melakukan aksi blokade jalan. Ditambahkan pula, terhadap aksi ini, ada anggota Kepolisian yang sempat melarang namun masyarakat tetap memblokade jalan.
Aksi ini pun dapat dihentikan, setelah Walikota Ambon Richard Louhenapessy yang baru tiba dari luar kota menyempatkan diri untuk berjumpa dengan masyarakat Tawiri.
Dari hasil perjumpaan dengan orang nomor satu di Kota Ambon tersebut disepakati adanya 10 orang utusan yang akan berjumpa dengan Walikota Ambon pukul 15.00 atau jam 3 sore di Balai Kota Ambon.
“Saat terjadi aksi protes, Walikota Ambon yang baru tiba dari luar kota sempat berjumpa dengan kami. Dan beliau sudah mengagendakan pertemuan dengan 10 perwakilan masyarakat Tawiri di ruang kerjanya. dan Walikota mengatakan, tidak ada orang tua yang memberikan batu untuk anak- anaknya jika anak – anaknya meminta roti,” ungkap MM mengulangi apa yang dikatakan Walikota Ambon.
Kondisi terkini kawasan yang menjadi titik kumpul massa sudah bisa dilewati kendaraan dengan leluasa dan masyarakat kini sementara melakukan perundingan untuk menentukan 10 utusan untuk berjumpa dengan Walikota Ambon. Selebihnya masyarakat telah kembali ke rumah mereka masing masing dengan tertib.
(T-03)
