TABAOS.ID,- Gubernur Maluku, Irjen.Pol.(Purn) Murad Ismail melantik Benyamin Thomas Noach sebagai Bupati Maluku Barat Daya (MBD) periode 2016 – 2021 di Kantor, Rabu (29/5), di kantor gubernur Maluku. Benyamin Thomas Noach melanjutkan sisa masa bakti yang ditinggal Barnabas Orno, yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku periode 2019 – 2024. Usai pelantikan, Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam pidatonya sempat menitipkan tiga pesan khusus untuk Bupati baru Maluku Barat Daya.
“Sebagai kepala daerah tugas yang pertama adalah, bisa mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Ke dua harus dapat mensejahterakan masyarakatnya dan yang terakhir seorang kepala daerah harus mampu menjaga dan mempertahankan sumber daya alamnya untuk dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang,” kata Murad Ismail.
Olehnya itu, sebagai daerah termiskin dari sebelas kabupaten kota di Maluku, Murad Ismail dalam pesan pertamanya menuntut Benyamin Thomas Noach dapat mengambil langkah – langkah strategis sebagai upaya menekan angka kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.
Pasalnya, dilihat dari tingkat kemiskinan, berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan tertinggi (30,18%) ada di Kabupaten MBD, kemudian diikuti oleh Kabupaten Maluku Tenggara Barat (27,47%) dan Kabupaten Aru (27,13%).
Namun, jika difokuskan pada jumlah penduduk miskin, Kabupaten Maluku Barat Daya tidak termasuk sebagai penyumbang jumlah penduduk miskin tertinggi. Sebaran penduduk miskin terbanyak dengan jumlah 78.720 orang atau 24,56% ada di Kabupaten Malteng, disusul Kabupaten SBB, 43.440 penduduk serta Kabupaten MTB 30.670 penduduk. Sisanya jumlah penduduk miskin bervariasi dibawah 25.000, tersebar di kabupaten kota lainnya. Jumlah penduduk miskin terendah ada di Kabupatel Bursel (10.280 orang).
“Maka dari ituz saya minta saudara Bupati, segera mengambil langkah – langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya alam, Blok Masela sehingga bisa mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat MBD dan Maluku pada umumnya,” ujar mantan Kalor Brimob.
Selain itu, menurut mantan Kapolda Maluku itu, penataan sistem birokrasi dengan mengedepankan pendekatan kompetensi sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku juga sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
“saya juga minta agar saudara mengendepankan Koordinasi, Komunikasi dan Kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di daerah terutama DPRD sebagai mitra kerja, TNI/Polri serta para pengusaha swasta,” katanya.(T02)
