TABAOS.ID,- Indonesia telah menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) sebanyak 10 kali. Pemilu 17 April 2019 akan menulis sejarah baru dalam pesta demokrasi di Indonesia.
Puncak pesta demokrasi 5 tahunan itu, akan memilih para anggota dewan legislatif DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta akan memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Beberapa hari Menjelang hari H pencoblosan, penyelenggara pemilu legislatif dan eksekutif di Maluku, telah mengantarkan logistik pemilu ke beberapa Negeri yang berada di pegunungan Binaiya, Kepulauan Seram, Maluku.
Negeri tersebut adalah Elemata, Hatulo, Manusela dan Maraina. Jarak tempuh menuju ke empat tempat itu menghabiskan waktu sekitar 3-4 hari dengan berjalan kaki.
“Pemuatan logistik pemilu ke pegunungan Seram Utara dengan berjalan kaki selama 3-4 hari,” kata Pengawas Penyelenggara Pemilu Seram Utara, Yosis S. Lilihata, Selasa, 16 April 2019.
( Foto : Yossi Oces)
Mereka harus memikul logistik dari Negeri Kaloa, menuju ke empat desa dengan akses jalan yang buruk.
“akses jalan yang dilalui penuh dengan becek, banjir, dan ekstrim karena hujan deras,” tutur pemilik akun Yossi Oces itu.
Ia menceritakan, penyelenggara dan tukang pikul mengangkut kotak pertama dari kota kecamatan Seram Utara, yakni Wahai menuju Negeri Siatele, kemudian ke Negeri Kaloa melewati jalan berbatu rusak parah. Kotak itu dimuat menggunakan angkutan jonder atau mobil gandengan .
Untuk menuju ke empat daerah tersebut, penyelenggara dan tukang pikul juga melewati beberapa sungai.
“Mereka harus melewati kali (sungai) Isal, Kali Alusa, dan beberapa kali kecil lainnya sebelum sampai ke tujuan,” ucap alumni Universitas Pattimura itu.
Meski begitu, mereka tidak menghentikan distribusi logistik pemilu. Mereka memikul logistik pemilu yang terbungkus kantong plastik berwarna merah, yang di ikatkan ke batang bambu.
Satu negeri mendapatkan jatah 5 kotak logistik pemilu. Sebanyak 5 pekerja mengangkut kota tersebut ke empat desa tujuan.
“Tentu 5 orang yang mengangkut ditambah dengan 8 atau 10 orang lain untuk mengangkut bahan pendukung lain selain kotak itu,” tutur Yosis.
Sayangnya, pengorbanan untuk mengantarkan hak pemilih itu tidak sebanding dengan upah yang mereka peroleh. Upah yang didapat penyelenggara pemilu setiap bulan selama masa kontrak, sebesar Rp. 900.000, tanpa biaya tambahan apa pun. “Honor penyelenggara 900 ribu Dikurangi upah tukang pikul 250 ribu, dengan medan sulit. Adillkah?,”
Yosis mengatakan honor tersebut tidak sebanding dengan medan tempuh menuju lokasi logistik pemilu. Baginya, penyelenggara pemiu du desa diperlakukan tidak adil.
“Honor ini dapat dimaklumi jika bertugas di wilayah perkotaan. Karena tidak menguras tenaga ekstra untuk terselenggaranya pemilu,” tuturnya.
Belum lagi, lanjut Yosis, para tukang pikul logistik pemilu selama 3-4 hari perjalanan hanya di bayar honornya Rp. 250.000. Bahkan, ada yang tidak dibayar sama sekali.
“Kalau ada penambahan petugas, kerjanya gratis. Mereka tidak dibayar,” kata Yosis.
Honor yang didapat tukang pukul logistik pemilu, diambil dari sebagian upah Penyelenggara. Alasannya, tidak ada alokasi dana bagi para tukang pikul ini. “Upah mereka dibayar dari upah penyelenggara,” katanya.
Menurut Yosis, pemilu 2019 akan menjadi pemilu ke-11 dalam sistem demokrasi di Indonesia. Ia menilai, hal tersebut tidak mengubah keadaan masyarakat. Siapapun pemenangnya, “rakyat tetap menjadi pahlawan pemuat logistik dengan medan juang menantang,” tutur Yosis.
Pemerintah harusnya mempertimbangkan akses jalan menuju negeri-negeri pedalaman. Karena, akses jalan dan transportasi menjadi salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat setempat.
Perjuangan para tukang pikul logistik dan penyelenggara pemilu telah dilakukan sejak 13 April 2019. Saat ini, mereka berada di Negeri Hatulo. Mereka harus membawa logistik pemilu ke dua negeri lagi.(T01)
Sumber Berita ini diolah dari informasi Akun facebook Yossy Oces (Yosis S. Lilihata, S.Pd)
