Politik Dinasti, Hasilkan Ketidaksetaraan Hak Politik, Serta Ancaman Eksistensi Demokrasi

0
893

Oleh: Adhy Fadhly

Halal Namun Banyak Mudharatnya” Secara principle politik dinasti bukan sesuatu yang di haramkan di republik ini. Namun Hampir semua kalangan masyarakat sudah bisa dipastikan tidak setuju dengan politik dinasti. Karena hal itu dianggap sebagai syahwat politik kekuasaan semata.

Dan seringkali digunakan untuk sesuatu yang tidak berdampak pada pembangunan melainkan lebih besar pada upaya melanggengkan kekuasaan. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang pada saat waktunya tiba mereka terkecoh dan akhirnya turut serta melanggengkan politik dinasti.

Di Pilkada Serentak 23 september 2020, ada 4 daerah di maluku yang akan diperhadapkan dengan pesta demokrasi guna memilih kepala daerah. Diantaranya, Buru Selatan, Seram Bagian Timur (SBT), Maluku Barat Daya serta Kepulauan Aru.

Mulai tercium aroma politik dinasti, yang sebenarnya sebagian masyarkat sudah sangat tidak setuju dengan adanya politik dinasti yang kerap terjadi. Mulai dari wacana majunya istri dari Bupati Buru selatan 2 periode,setelah itu muncul nama kerabat wakil gubernur, dan juga santer nama istri dari mantan Bupati SBT 2 periode .

Maluku butuh perubahan yang signifikan, untuk mengejar ketertinggalan dari daerah daerah lain, sebab hampir sebagian besar proses politik dinasti merupakan salah satu indikator penghambat pembangunan,dan jauh dari harapan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis,serta akuntabel.

Sudah saatnya seluruh elemen masyarakat berani menghapus politik dinasti,dengan sebuah sikap tegas. “Ini perlu dilakukan demi terwujudnya demokrasi yang sehat, Hasil survey menyatakan sebagian besar Dalam politik dinasti, tata kelola pemerintahan yang di jalankan lebih berorientasi pada personal and family.

Dinasty politik juga mengakibatkan besarnya potensi terjadinya Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme. Bahkan orientasi politik dinasti akan berdampak pada pelayanan publik, sebab para aktor politik dinasti akan berorientasi pada upaya pelanggengan kekuasaan semata.

Dan akhirnya Kekuasaan eksekutif justeru menjelma sebagai mesin dalam memproduksi politik kekerabatan dan kekeluargaan. Sejumlah kepala daerah sering muncul sebagai raja raja baru, dalam catatan saya, banyak kepala daerah yang mendorong kerabat dekat, seperti anak, ponakan dan saudara bahkan istrinya untuk ikut dalam kompetisi pesta demokrasi, baik itu pemilihan legislative maupun pilkada.

Baca Juga  Lagi, Pasien Covid-19 di Ambon Meninggal Dunia

Seharusnya rakyat Maluku mampu bersikap kritis untuk menentukan pilihan, dalam upaya melawan politik dinasti itu. Mari kita coba merefleksikan tentang dinasti politik pada semua daerah di Indonesia termasuk Maluku, apakah ada yang maju dan berkembang secara signifikan, saat politik dinasti melenggang tanpa hambatan untuk berkuasa?

Rasanya perlu pahami bahwa, walaupun bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun Sebenarnya politik dinasti, hanya akan menciptakan berjalannya pemerintahan maupun asprisasi rakyat yang tidak sehat dan tidak tepat sasaran. Kalau kita lihat realitas hari ini, bahwa tidak ada daerah yang benar benar maju dan berkembang saat politik dinasti terus tumbuh subur alias berkuasa.

Di Maluku saat ini, dinasti politik semakin tumbuh subur, baik dari aspek kepala daerah maupun legislatif. Ruang-ruang politik disesaki dengan keluarga dan kerabat penguasa. Padahal, demokrasi tidak se-ovortunis itu. Kompetensi dan kualitas personal menjadi syarat utama bagi calon wakil rakyat, maupun calon kepala daerah, kualitas dan kompetensi bukan didasarkan atas kekuasaan orang tua maupun kerabat.

Politik dinasti, sangat berpotensi melahirkan ketidakadilan dalam dinamika demokrasi politik, pasalnya, peluang bagi calon wakil rakyat maupun calon kepala daerah yang memiliki kualitas kebanyakan terhambat karena faktor kekuasaan. Padahal rakyat butuh pemimpin ataupun wakil rakyat yang notabane mampu menyuarakan kepentingan mereka,melalui pemikiran pemikiran yang komprehensif dan produktif.

Sebenarnya ini merupakan fenomena lama dan juga merupakan tanggungjawab partai politik yang mana merupakan media rakyat atas segala persoalan yang di alami,namun semua itu jauh panggang dari api. Di saat partai politik berisikan orang orang yang  berjiwa pragmatis. Sehingga upaya untuk membatasi ruang politik dinasti sangatlah sulit terwujud, sebab salah satu cara Untuk memutus mata rantai dinasti politik, harus dimulai dari proses rekruitmen calon yang mana proses tersebut melalui media rakyat yaitu partai politik.

Baca Juga  Dalam Kemerdekaan NKRI, Pembangunan Sektor Pariwisata Maluku Masih Lemah

selain itu harus ada upaya membangun kesadaran politik kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak terus menerus menghidupkan dinasti politik dalam pesta demokrasi elektoral saat ini. Sebab politik dinasty sangat mengancam eksistensi demokrasi kita.

Dinasti politik adalah budaya primitif yang mengandalkan silsilah turunan, jadi Sistem dinasti adalah satu sistim dalam sebuah kerajaan, dan lawan dari sistem kerajaan itu sendiri adalah sistem negara demokrasi yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat.

Maka hak itu ada sepenuhnya pada rakyat, sehingga sudah seharusnya rakyat jangan mau terkecoh, dan kembali ke jaman primitife. Bukan sesuatu yang terlarang, merupakan dalil pembenaran pelaku.

Secara konstitusi dinasti politik tidak di larang, Merujuk  pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi tentang calon kepala daerah berstatus petahana. MK mencabut pasal 7 huruf R Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah,yang melarang pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Politik dinasti, secara konstitusi memang tidak bermasalah, justru para penentang dinasti politik akan di asumsikan sebagai orang yang berupaya untuk membatasi hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih yang itu dijamin oleh UUD 1945

Namun  sebagian besar kalangan telah sependapat bahwa setidaknya lebih besar dampak dampak negatif daripada positifnya, dengan makin suburnya politik dinasti saat ini. Diantara dampak negatif yang muncuk; Tertutupnya kesempatan bagi figure-figur yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk tampil sebagai pemimpin, dikarena bukan berasal dari lingkaran elite kekuasaan atau bukan orang yang punya cukup kemampuan dari aspek financial, sebab materipun dapat mempengaruhi pilihan.

Jika hal ini terjadi, akan muncul potensi terjadinya negosiasi dan konspirasi kepentingan dalam pelaksanaan tugas pemerintah.dengan begitu kepentingan rakyat akan benar benar terabaikan. Dampak berikutnya, sulit terwujudnya pemerintahan yang clean and good governance karena fungsi kontrol melemah dan semakin tinggi peluang terjadinya kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Baca Juga  Kisah Diro Sutomo Eks Tapol PKI Yang Dibuang ke Pulau Buru, Maluku

Politik dinasti, sanggup membuat yang tidak layak menjadi layak menempati suatu jabatan, dan juga sebaliknya, menghalangi seseorang yang berkompeten untuk tampil menjadi pemimpin. Menghadapi moment pilkada serentak tahun ini, bagi masyarakat Maluku, yang mana daerahnya akan melangsungkan pemilihan kepala daerah, sebaiknya berkacalah pada daerah-daerah yang terlebih dulu berhasil melanggengkan politik dinasti, lihatlah.

Apakah daerahnya berkembang, apakah bebas KKN, apakah maksimal pelayanan publiknya?. Dengan begitu, disaat waktunya tiba,maka sudah paham apa yang harus dilakukan. Namun, kita juga harus realistis,untuk tidak menutup mata dari produk politik dinasti yang memang punya kualitas.

Masyarakatlah sebagai penentu, sebab di era demokrasi elektoral saat ini, keterpilihan seorang pemimpin atau wakil rakyat tidaklah harus pintar, cukup memiliki sedikit popularitas dan kemampuan dalam brankas. Ini yang sering membuat masyarakat kita terkecoh di akhir kompetisi.

Akhirnya ingin saya sampaikan bahwa politik dinasti, bukanlah sesuatu yang terlarang. Namun rata-rata politik dinasti menghadirkan ketidaksetaraan hak politik serta menjadi sumber masalah dalam pembangunan kedepan.

“Jika saat ini regulasi memberikan ruang untuk politik dinasti maka rakyat sebagai pemegang hak yang harus ambil peran untuk membatasi praktek dinasti politik itu sendiri”. Ini harus di lakukan,guna mewujudkan demokrasi yang sehat.

Maluku butuh perubahan yang signifikan, perubahan yang nyata dan itu hanya dapat di lakukan oleh pemimpin-pemimpin yang berkualitas, berintegritas, profesionalitas, serta berkomitmen, bukan pemimpin yang hanya mengandalkan kekuasaan, popularitas, dan kemampuan financialnya.

Penulis adalah Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku PPM_95DJAKARTA

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here