“Pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan sebaliknya, semua gerakan sosial, kalau diamat-amati secara cermat, akan ditemukan di dalamnya kecenderungan – kecenderungan yang mempunyai titik pusat” (C.H. Cooley)
Oleh: Olifia Hukunala, S.Sos, M.Sos
Sejarah dunia dan gerak peradaban umat manusia selalu dipelopori orang-orang hebat yang disebut Pemimpin (Leader) itu. Mereka adalah individu dengan obsesi besar untuk merubah realitas masyarakatnya yang terbelenggu kemiskinan melalui visi dan mimpi yang futuristik dengan cara menciptakan dan mengendalikan arus sejarah perubahan itu sendiri dan pada akhirnya mereka tampil sebagai pemimpin sejarah (the leader of history) bahkan menjadi titik pusat dari seluruh kecenderungan gerak sosial masyarakatnya. Dan, apabila diamati, para pemimpin visioner itu selalu berusaha melakukan lompatan-lompatan yang mengherankan di luar situasi normal kepemimpinan.
Hal itu nampak jelas dalam proses kepemimpinan Gubernur Murad Ismail selama kurun waktu 2 tahun belakangan ini. Hanya berbekal waktu yang teramat singkat itu Murad Ismail mampu mendinamisasikan gerak mesin birokrasi pemerintahan dalam rangka mendorong percepatan geliat pembangunan di Maluku. Bahkan boleh dikata, beliau mampu mengalihkan perhatian “Jakarta” dari Java oriented atau Papua oriented menjadi Maluku oriented. Hal itu ditandai dengan beberapa kali kunjungan sejumlah Menteri bahkan Presiden Jokowi ke Maluku terkait sejumlah proyek strategis nasional seperti Lumbung Ikan Nasional (LIN), Blok Masela, kerjasama internasional dengan Turki dan China, dan lain sebagainya yang sudah diperjuangkan sejak pemerintahan sebelumnya namun baru kunjung terlaksana di era Murad Ismail ini.
Padahal secara normal sebetulnya untuk melakukan semua itu, seorang pemimpin eksekutif membutuhkan waktu 5 bahkan 10 tahun. Yang lebih prestisius lagi, ditengah kritik publik yang begitu kencang dan tekanan pandemi global Covid-19 yang sangat menguras energi dan perhatian, Pemerintahan Murad Ismail justru mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini patut diapresiasi bahwa ternyata seorang mantan petinggi Polri sangat memahami tata kelola birokrasi menuju good goverment dan clean governance.
Pada Desember 2020, dalam situasi perekonomian global sedang mengalami gonjang-ganjing akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di Maluku justru mengalami kenaikan meski persentasenya relatif kecil. Hal itu terlihat dari data Bank Indonesia Perwakilan Maluku yang menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Maluku tercatat tumbuh 0,83 persen pada triwulan III 2020, atau jauh lebih baik dibanding triwulan II 2020 yang terkontraksi 2,69 persen. Dengan kata lain, kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku yang dipimpin Murad Ismail dalam menangani dan mengendalikan dampak pandemi di Maluku sudah paralel dengan harapan. Dalam situasi kritis inipun, Pemerintah Provinsi masih terus mengekspor ikan Tuna ke Jepang sebagai upaya memajukan perikanan Maluku menuju era industrialisasi maritim yang kerap disebut LIN itu.
Apabila sejumlah proyek strategis nasional ini berjalan normal dan berhasil dieksekusi Presiden Jokowi, dapat dipastikan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan masa kepemimpinan Jenderal Polisi dua bintang itu, perputaran uang di Maluku akan semakin sehat, pendapatan perkapita masyarakat semakin baik, penyerapan tenaga kerja besar-besaran di industri-industri ekstraktif terjadi, usaha mikro masyarakat tumbuh dimana-mana, pengangguran berkurang dan angka kemiskinan bisa ditekan, mengapa?. Tentu itu semua sebagai dampak multiplier effect dari adanya sejumlah proyek strategis nasional yang digalakkan dengan kebijakan anggaran triliunan rupiah.
Tantangan Pembangunan Maluku
Tak banyak orang yang menyadari, atau barangkali saya sendiri yang menyaksikan dari kejauhan bahwa kepemimpinan Murad Ismail tengah diperhadapkan dengan tantangan pembangunan yang sangat serius bahkan berpotensi mendestruksi sendi-sendi pembangunan Maluku itu sendiri apabila kita tak menyadarinya atau memilih kolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Tantangan pembangunan yang tengah dihadapi Murad Ismail itu adalah keterbatasan sumberdaya finansial termasuk sumberdaya kewenangan, kondisi geografis Maluku, pandemi Covid-19 (yang sudah disentuh di atas), dan tekanan politik, kritik publik dan perilaku masyarakat. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Keterbatasan sumberdaya finansial dan kewenangan.
Pasca bergulirnya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian besar kewenangan daerah ditarik di pusat. Pemerintah Provinsi hanya dianggap sebagai ‘kepanjangan tangan’ Pemerintah Pusat yang tangannya baru akan diperpanjang sesuai selera pusat dan minim kewenangan yang sifatnya elementer. Alhasil, kebanyakan daerah mengalami kesulitan dalam hal pembangunan, salah satunya Provinsi Maluku. Siapapun yang menjadi pemimpin di Maluku, apabila tak punya akses dan jejaring yang kuat dengan pusat, pasti mengalami kesulitan membangun negeri ini sebab tersandera oleh minimnya APBD dan kewenangan.
b) Kondisi geografis Maluku.
Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 712.480 Km2, terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau dan panjang garis pantai 10.662 Km. Dengan potret geografis seperti ini, Maluku merupakan provinsi yang butuh energi ekstra untuk mendorong percepatan pembangunan. Apalagi diperhadapkan dengan pendekatan alokasi APBD Maluku yang berbasis pada luas daratan dan jumlah penduduk dan mengabaikan luas lautan. Ini tak proporsional dan memiskinkan secara struktural karena anggaran hanya dihitung sesuai 7,6% daratan dan 1,8 juta penduduk sedangkan 92,4% luas lautan tak masuk dalam radar Jakarta. Namun hal itu tak berpengaruh kepada Murad Ismail, beliau mampu mendatangkan sejumlah proyek strategis nasional dimana dampak positifnya adalah akan terjadi perputaran uang yang besar di Maluku.
c) Pandemi Covid-19.
Virus Corona yang muncul di akhir tahun 2019 telah berdampak sangat luas bagi dunia internasional termasuk juga Pemerintahan dan masyarakat Maluku secara khusus. Tentu saja perhatian Pemerintah Daerah dua tahun belakangan ini terfokus hanya untuk mengurus pandemi ini. Terjadi refocusing APBD besar-besar hanya untuk mengurus pandemi yang dampaknya merambat ke semua lini kehidupan. Bahkan Maluku, khususnya kota Ambon sempat masuk zona merah Covid-19. Pada saat yang sama, data survei BNPB menyebutkan masyarakat Maluku adalah masyarakat yang paling tidak percaya adanya virus Corona. Situasi itu kemudian tumpang tindih dengan fenomena demonstrasi, pengambilan paksa jenazah Covid-19, dan lain sebagainya. Kesemuanya menyita energi birokrasi pemerintahan Murad Ismail yang tidak sedikit.
d) Perilaku masyarakat.
Untuk mencapai suatu iklim pemerintahan yang baik dan sehat bukan saja dilihat dari interaksi antara pemerintah dan swasta tetapi juga masyarakat sebagai elemen yang punya peranan penting. Respons sosial masyarakat atas pembangunan sangatlah menentukan maju mundurnya suatu daerah. Jika diamati secara seksama, masyarakat Maluku adalah ciri masyarakat kepulauan dengan karakter ego kedaerahan/kesukuan yang terlalu kuat yang dalam konteks makro, berdampak negatif bagi pembangunan. Barangkali salah satu penyebabnya adalah interaksi kultural antar masyarakat relatif lambat karena dipicu oleh kondisi geografis kepulauan. Konflik kepentingan masyarakat Kepulauan Tanimbar dengan masyarakat Kepulauan Kalwedo terhadap status kepemilikan Blok Masela adalah fakta sosial yang menerangkan betapa cara berpikir in group centries/kesukuan sangat berdampak negatif pada pembangunan.
Dalam situasi keterbatasan anggaran dan kewenangan, tantangan geografis dan wabah Corona, pemerintahan Murad Ismail juga harus berhadapan dengan tekanan politik warga dan kritik publik yang menjamur dimana-mana. Mulai dari demonstrasi mahasiswa sampai pada kritik publik di sosial media dan media massa terkait sejumlah kebijakan ramai di ruang-ruang publik. Sesuatu yang tak pernah ia alami semasa di Kepolisian. Namun Murad Ismail tak bergeming sedikitpun. Ia justru memilih tetap fokus menjalankan mandat rakyat yang diberikan kepadanya. Satu per satu mulai ia buktikan bahwa ia mampu membawa Maluku ke arah yang lebih baik.
Pemimpin politik, memang akan selalu diperhadapkan dengan situasi-situasi yang unpredictable, baik dari dalam sistem maupun luar lingkungan sistem. Secara teoritis David Easton (1992:193-195) menjelaskan tentang tuntutan sebagai salah satu bentuk input. Tuntutan sendiri sebagai salah satu elemen penting tentang bagaimana kerja suatu sistem politik, menunjukan bahwa tuntutan publik merupakan suatu hal lumrah dan wajar untuk menunjang kerja sistem. Tuntutan juga merupakan energi yang mendorong sistem tetap bekerja. Tanpa tuntutan (demand), sistem tidak akan berfungsi.
Kepemimpinan Gubernur murad Ismail dengan tantangan pembangunan di atas, jika dibaca dengan pendekatan Sistem, menunjukan bahwa paling tidak empat tantangan ini yang sedang dihadapi pemerintahan Murad Ismail. Namun dalam kurun waktu 2 tahun kepemimpinannya ini, Gubernur Maluku yang kini berusia 60 tahun itu berhasil membuktikan kepada publik bahwa semua itu bukanlah tantangan yang berarti apabila ingin membangun Maluku dengan hati yang tulus. Capaian-capaian prestisius telah dibuktikannya.
Keberhasilan memperjuangkan LIN dan Blok Masela serta predikat WTP oleh BPK, ekspor perikanan, dan lain sebagainya sudah menjadi rahasia umum. Namun yang menakjubkan dari keberhasilannya adalah, dengan networking yang dimiliki, Murad Ismail mampu membangun kerjasama bilateral dengan Turki dan China untuk kepentingan pembangunan Maluku. Terbukti pada Minggu, 25 Juli 2021, Murad Ismail bertemu delegasi kedua negara tersebut membahas ihwal kerjasama dimana dalam waktu dekat akan ada kunjungan kenegaraan dari kedua negara tersebut di Ambon.
Bersama Turki, Gubernur Maluku itu membangun kerjasama di bidang pertanian, perkebunan, pekerjaan umum dan kesehatan, sementara di bidang perdagangan dengan China. Ini benar-benar diluar dugaan. Dalam situasi kritis yang digambarkan sebagai Piramida Tantangan, Murad Ismail berhasil menerobosnya dengan melakukan lompatan-lompatan kebijakan. Banyak pemimpin sebelum Murad Ismail selalu mengeluh betapa sulitnya membangun Maluku karena tantangan-tantangan tersebut, utamanya soal keterbatasan anggaran dan kondisi geografis. Namun nampaknya Murad Ismail sudah sangat siap memimpin Maluku. Tak pernah sedikitpun ia mengeluh tentang bagaimana caranya membangun Maluku, Sepertinya ia punya resep tersendiri.
Sebuah Prospek
Mencermati geliat pembangunan di era Murad Ismail dua tahun belakangan ini saya pribadi berpendapat bahwa Maluku ke depan akan menjadi daerah yang maju pesat dengan rata-rata pendapatan perkapita masyarakat yang stabil dan angka kemiskinan yang bisa ditekan melalui terbukanya penyerapan ribuan tenaga kerja di industri-industri skala besar seperti industri LIN dan industri pengolahan gas alam Blok Masela dan lainnya. Namun ada satu hal yang menurut saya perlu dijalankan untuk mendorong percepatan pembangunan di Maluku adalah pengelolaan sumberdaya alam di Maluku seyogyanya membutuhkan badan usaha milik daerah (BUMD) yang mengurusi berbagai sektor seperti perikanan, pertambangan, pertanian, perniagaan, transportasi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Barangkali sudah ada tetapi perlu di push perannya agar lebih baik ke depan.
BUMD dapat menjadi katalisator pembangunan daerah. Di berbagai daerah di Indonesia, banyak terdapat BUMD yang dalam geraknya berhasil mendatangkan income yang besar bagi daerah. Menurut data, financial statistic of owned-enterprises and regional-owned enterprises 2019, sebagaimana tabel berikut:
Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat dikatakan bahwa badan usaha milik daerah dalam misi pengembangan potensi ekonomi daerah lebih banyak terkonsentrasi pada; Pertama, pengelolaan dan pengadaan Air, pengelolaan sampah dan limba yang mana selama kurun waktu 2015-sampai 2018 dengan jumlah 378 BUMD dengan demikian dapat dikatakan mengalami kenaikan yang cukup signifikan meskipun terjadi penurunan di tahun 2017.
Kedua, diikuti oleh aktivitas keuangan dan asuransi yang mana hingga 2018 tercatat 187 BUMD. Sedangkan sektor potensial lainnya justru mengalami stagnasi bahkan cenderung menurun. Sektor potensial yang cukup menjanjikan bagi pengembangan potensi ekonomi daerah di Indonesia misalnya, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Namun Justru kurang dilirik oleh pemerintah daerah untuk dibentuk badan usaha milik daerah yang untuk pengelolaan sektor-sektor tersebut.
Itu sebabnya geliat pembangunan Maluku yang laju pesat di zaman kepemimpinan Murad Ismail ini perlu didukung dengan adanya BUMD yang mampu menjadi supporting system guna memajukan perekonomian Maluku, melalui lumbung ikan nasional. Disisi lain, pentingnya pengelolaan badan usaha milik daerah oleh kalangan profesional yang tidak memiliki konflik kepentingan baik dengan elit partai politik, sebab akan mudah dikooptasi kepentingan aktor, individu maupun kelompok.
Penutup
Dengan menjadikan perspektif C.H. Cooley tentang kepemimpinan sebagai pembuka tulisan reflektif ini, saya berkesimpulan bahwa Murad Ismail adalah titik pusat dari kecenderungan-kecenderungan orang Maluku dengan segala kepelbagaiannya. Dua tahun kepemimpinan beliau ini terlihat bahwa seorang Murad Ismail tampil vulgar sebagai pemimpin politik yang sedang memainkan seni kepemimpinan yang bahkan sesekali atraktif dalam tindakan politiknya. Bahkan hanya dalam kurun waktu dua tahun yang relatif singkat, beliau mampu menerobos dan merobohkan piramida tantangan yang sudah terbangun puluhan tahun dan kerap menghambat pembangunan daerah.
Bagi saya, tidak berlebihan kalau Murad Ismail disebut sebagai the leader of historynya orang Maluku yang tampil otentik dan menggerakan sejarah peradaban orang Maluku dengan capaian-capaian hebat meski dengan cara yang terkesan kontradiktif tetapi tidak kontra produktif. Itulah seni dalam memimpin, dan memang leadership is about art. Terima kasih Bapak Gubernur Murad Ismail atas pengabdiannya. Selamat ulang tahun yang ke-60 tahun. Semoga Allah SWT selalu melindungimu dalam kepemimpinan ke depan membangun Maluku tercinta.
Jakarta, 31 Agustus 2021
Penulis adalah Wakil Ketua Bidang OKK Dewan Pimpinan Nasional-Perempuan Tani HKTI dan juga aktif di Ikatan Cendekiawan Muda Maluku (ICMMA)
