TABAOS.ID,- Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, sejumlah Ormas dan pemuda mulai melakukan protes kepada pemerintah RI khususnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Protes yang dilayangkan antara lain pemuda ini dengan melalui surat terbuka.
Paparisa Perjuangan Maluku_95 Djakarta (PPM_95Djakarta) merupakan organisasi masyarakat asal Maluku yang melakukan kritik kepada Presiden Joko Widodo melalui surat terbuka mereka menjelang HUT RI ke-74. Dan berikut adalah surat terbuka yang dibuat secara terbuka kepada Presiden Jokowi.
Kepada Yth, Ir Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia
Assalamu’alaikum wr.wb. Salam sejahtera. Tabeaaaa.
Hari ini, 17 Agustus 2019, tepat 74 tahun hadirnya bangsa ini. Ijinkan saya mengingatkan kepada Bapak Presiden. Semoga ingatan bapak presiden masih baik untuk mengingat,bahwa pernah ada sepenggal kalimat yang lahir dari tanah maluku yaitu;
73 tahun hidup tanpa negara dan hari ini 17 agustus 2019, kalimat itu masih tetap sama bagi kami di Maluku. Sekumpulan anak bangsa yang sangat merasakan belum adanya sebuah “kemerdekaan”.
Sebagai anak Maluku…
Beta ingin sampaikan bahwa bapak presiden berkontribusi besar membiarkan kalimat itu tetap ada hingga detik ini. Bahwa 65 tahun silam, Sang Proklamator pernah berkata:
“TERIMA KASIH KEPADA RAKYAT MALUKU ATAS KESETIAANNYA KEPADA CITA CITA NASIONAL. INDONESIA TANPA MALUKU, INDONESIA BUKANLAH INDONESIA.
17 AGUSTUS 1954
Dari perkataan presiden pertama republik ini, maka sudah dipastikan Ir. Soekarno sangat paham betul arti Maluku bagi NKRI ini. Dan hari ini 17 agustus 2019 dengan terpaksa beta katakan bahwa Maluku sebenarnya adalah urat nadi bangsa ini!
Betapa melimpahnya kekayaan yang Maluku miliki, namun dengan terstruktur secara masif dan sistimatis Maluku dibuat merana hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan, juga dalam keterpurukan.
Pembenaran dari apa yang beta sampaikan ini, adalah Bapak Presiden Joko Widodo telah menetapkan 8 (delapan) dari 11 (sebelas) kabupaten kota yang ada di Maluku sebagai daerah tertinggal.
Ini merupakan realitas yang sulit diterima oleh akal sehat beta. Tentunya sangat miris dan tidak dapat diterima, jika Maluku yang kaya akan SDA namun Maluku tetap miskin dan terpuruk.
Terpilihnya Bapak Joko Widodo untuk periode kedua sebagai Presiden republik ini merupakan sebuah anugrah ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA KUASA, serta kepercayaan rakyat Indonesia yang mana terdapat pula masyarakat Maluku.
Tentunya Bapak Presiden tidak lupa kalau Maluku selain merupakan salah satu dari delapan daerah pendiri bangsa ini, Maluku juga merupakan salah satu daerah yang berhasil memenangkan Bapak saat Pilpres 2014 dan 2019.
Namun dengan sejumlah problem seiring perjalanan 5 tahun kepemimpinan bapak, beta khawatir bapak akan membuat maluku semakin terpuruk, dengan semua kebijakan kebijakan yang sama sekali tidak berpihak pada Maluku, dan Maluku hanya dijadikan tempat membuang janji janji kosong pemerintah.
Bapak Presiden yang sangat beta banggakan. Bukan menjadi sebuah rahasia lagi,10-15 tahun kedepan Maluku dengan segala kekayaan SDA akan mampu membiayai NKRI ini. Salah satunya terkait Blok Masela misalnya, negara akan mampu mendapatkan kurang lebih 2.500 Triliyun.
Bayangkan, itu sama artinya 75 persen Maluku membiayai negara ini, belum dari hasil yang lain, seperti sektor perikanan. Namun untuk kesekian kali ijinkan beta mengingatkan Bapak Presiden terkait:
1. PERPRES 131 TAHUN 2015 YANG TELAH DIUNDANGKAN SECARA RESMI TERTANGGAL 9 NOVEMBER 2015.
Apakah ada solusi yang coba dihadirkan pada penghujung 2019 ini? sama sekali tidak ada, jika ada pasti dengan mudah atas nama keadilan,maka dana perimbangan daerah, provinsi kepulauan sudah selesai dibahas. Begitu juga PI 10 persen blok masela, rasanya Maluku tidak butuh inpex.
APAKAH INI ADIL BAGI MALUKU?
2. LUAS WILAYAH MALUKU YANG MANA 93 PERSEN ADALAH LAUTAN DAN 7 PERSEN ADALAH DARATAN, PERLU DIINGAT BAHWA 93 PERSEN WILAYAH LAUT MENJADI SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN TERBESAR BAGI REPUBLIK INI.
Namun hanya saja dalam penghitungan DAU dalam APBN, 93 persen ini diabaikan begitu saja, padahal kalau tidak salah bapak pernah menegaskan tahun anggaran 2018, luas lautan akan dipakai sebagai indikator hitungan bagi daerah yang berkarakteristik aquatik.
Nyatanya hanya sebuah hoaks yang maluku dapatkan, realitasnya. Tiap tahun puluhan triliyun dirampok dari laut Maluku.
APAKAH INI YANG DINAMAKAN SEBUAH KEADILAN?
Bapak Presiden Joko Widodo yang beta banggakan, pada momentum Perjalanan 74 tahun kehadiran bangsa. Beta dengan bangga, berani mengatakan bahwa tidak ada satupun daerah di republik ini yang begitu mencintai serta menjunjung tinggi NKRI melebihi Maluku.
Walau berbagai macam bentuk ketidakadilan dan kedzhaliman hingga detik ini selalu menjadi sarapan pagi Rakyat Maluku. Bisa kita lihat, Aceh dan juga Papua yang begitu mendapat perhatian Pemerintah, namun tetap saja bergejolak.
Di satu sisi Maluku yang termarginalkan jauh dari perhatian pemerintah namun tetap tertib dalam barisan, bahkan jika ada ekspresi-ekspresi politik akibat rasa kekecewaaan, saat itu juga di jebloskan ke penjara layaknya teroris atau separatis.
Bapak presiden, Maluku bukan separatis. Indonesia boleh merdeka namun rasanya Maluku masih terus dijajah oleh segala regulasi, serta kebijakan-kebijakan yang sangat tidak memihak dan diskriminatif pada kepentingan masyarakat Maluku.
Untuk itu, beta meminta negara,melalui Bapak Presiden Joko Widodo untuk bisa lebih memperhatikan Maluku berdasarkan keadilan sosial.
BERIKAN APA YANG SEHARUSNYA MENJADI MILIK RAKYAT MALUKU
Dalam pasal 33 ayat 3 UUD1945 dengan jelas menyatakan; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat! Muncul pertanyaan beta, rakyat yang manakah?
Apakah negara sadar yang terjadi selama ini sangat kontradiksi antara amanat konstitusi dengan realitas maluku hari ini?
Bapak Presiden yang beta banggakan. Perlu bapak pahami bahwa Kesenjangan merupakan hasil dari ketidakadilan dan ketidakadilan itu sendiri merupakn akar dari perpecahan yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa
Jangan pernah salahkan rakyat Maluku jika hari ini ada suara maupun ekspresi ekspresi politik, terkait hak menentukan nasib sendiri, right to self-determination.
Sebab Maluku sungguh sungguh dimarginalkan. MALUKU Bagaikan sapi perahan negara untuk kesejahteraan, kemakmuran serta kemajuan daerah lain
Hingga hari ini maluku masih menaruh harapan besar terkait regulasi maupun kebijakan yang benar benar adil, dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan daerah, kesejahteraan rakyat Maluku dan mengurangi ketergantungan dengan membangun kemandirian serta daya saing.
Negara juga harus bisa memposisikan Maluku sebagai wilayah yang tepat untuk dijadikan Lumbung Ikan Nasional (LIN).
Untuk itu beta sebagai generasi muda Maluku menyampaikan semua ini, melalui surat terbuka buat Bapak Presiden Joko Widodo agar kiranya momentum Kemerdekaan yang ke-74 tahun dan memasuki masa kepemimpinan periode ke-2 ini, MALUKU DAPAT DIPERLAKUKAN SECARA ADIL,SEADIL-ADILNYA jangan lagi HOAX yang diberikan buat Maluku.
TERAKHIR yang ingin beta sampaikan, “JANGAN PERNAH MEMBIARKAN PELUANG TERULANGNYA KEMBALI SEJARAH MASA LALU DALAM VERSI YANG BERBEDA” Sehingga bisa saja, sejengkal tanah maluku beserta seluruh kekayaan yang dimiliki akan kami haramkan bagi Jakarta.
Jangan pernah salahkan jika suatu saat Rakyat Maluku dengan terpaksa akibat dari setumpuk akumulasi kekecewaan akan datang ke istana negara, entah bertemu dengan siapa selaku presiden saat itu, dengan tujuan:
Maluku mohon Pamit dari kebersamaan selama ini. Akhirnya beta ucapkan DIRGAHAYU NKRI YANG KE-74 Tahun. Jadikan MALUKU BETA SEJAHTERA, BERMARTABAT, BUKAN MALUKU KAYA, MALUKU MERANA.
Semoga kepemimpinan Bapak Joko Widodo dan Bapak Maaruf Amin mampu berpegang pada standar kepemimpin, yang mana kualitas kepemimpinan yang baik adalah kemampuan merasakan, kepekaan dalam berbagai situasi dan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian mengambil sikap yang berkeadilan sosial.
pemimpinan harus merakyat dan memperlakukan semua warga negara sama dan sederajat, tanpa melebihkan yang satu dengan yang lainnya. Terkait dinamika politik hari ini, yang mana Maluku juga berkeinginan mengambil bagian dalam kabinet kerja jilid II.
Bagi beta, menteri itu adalah hak prerogative bapak presiden, tidak usah ada tekanan tekanan dari pihak manapun, sebab dengan berbagai tekanan akan menghasilkan kabinet yang berisikan orang orang yang qualifaidnya masih disangsikan.
Kabinet harus berisikan orang orang yang telah teruji dalam bidangnya. Itu artinya kompetensi SDM yang menjadi indikator, bukan hasil dari tekanan maupun patron clien.
Sebagai presdien terpilih bapak harus menyadari revolusi mental yang pernah digelorakan bisa dikatakan gagal, serta banyak program strategis saat kabinet kerja jilid 1 pun turut gagal. Misalkan jadikan indonesia poros maritim dunia, dan maluku poros maritim Indonesia merupakan imbas dari politik balas budi yang bapak lakoni.
Dan bagi beta, Maluku tidak butuh menteri, apalagi yang dibilang otonomi khusus. Cukup, Berikanlah apa yang seharusnya menjadi milik Maluku. “MENA-MURIA” sudah dimuka jangan pernah lupa di balakang, jang undure.
Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah,wassaalamu’alaikum wr.wb. Salam sejahtera bagi katong samua. Hormate.
Ambon, 17 Agustus 2019
Adhy Fadhly/AF, Koordinator Paparisa Perjuangan Maluku_95 Djakarta.
