TABAOS.ID,- Anggaran Bansos dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) ke pihak Politeknik Negeri (Poltek) Ambon untuk mendukung Program Pendidikan Di Luar Domisili (PDD) diduga disalahgunakan, dan memunculkan masalah.
Pasalnya untuk tahun 2020 dana hibah dari Pemda Malteng ditransfer ke rekening Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp1,8 miliar.
Alokasi anggaran ke Politeknik Negeri Ambon ini tentunya untuk pengembangan pendidikan di Kabupaten tertua di Maluku ini.
Terbilang 7 tahun anggaran sudah dicairkan namun apa yang dapat terlihat dengan kondisi pendidikan di Maluku Tengah dan dampaknya untuk masyarakat, lantaran kehadiran perguruan tinggi di Kota Masohi dan Pulau Banda tidak menunjukan kemajuan berarti.
Bahwa pengucuran anggaran untuk pembiayaan transportasi dosen serta harga sewa wisma dan sewa kendaraan asalkan terbentuknya sumberdaya yang memadai. Namun kuat dugaan ada rekayasa laporan anggaran kepada pemberi hibah dalam hal ini Pemda Malteng.
Informasi yang berhasil dihimpun untuk tahun 2020 proses belajar mengajar oleh dosen untuk mahasiswa dilakukan secara virtual, artinya dosen yang diberikan tugas untuk mengajar di Masohi atau Maluku Tengah dan Pulau Banda tidak terjun atau hadir di ruang kelas untuk bertatap muka. Sehingga bagaimana bisa anggaran 1.8 miliar tahun 2020 bisa terpakai habis
“Saya menduga ada yang tidak beres dengan penggunaan anggaran tahun 2020 karena tahun 2020 anggaran dihibahkan ke Politeknik Negeri Ambon untuk dikelola untuk kepentingan studi PDD tiga Program Studi di Masohi dan dua Program Studi di Banda,” terang sumber kepada media ini kemarin.
Menurut sumber di internal Politeknik Negeri Ambon, jika tidak ada aktivitas belajar tatap muka secara langsung itu berarti anggaran perjalanan dan sebagainya tidak dicairkan.
Dikatakan untuk melakukan transfer ilmu para dosen melakukan secara virtual, tidak ada biaya pengganti kuota internet untuk para dosen yang mengajar ke Masohi atau ke Pulau Banda.
Hingga berita ini publikasi, pihak Politeknik Ambon belum yang dapat dikonfirmasi.
Ironis kata sumber bahwa dua tahun Politeknik Negeri Ambon yang dinahkodai Dedi Mairuhu tidak sibuk dengan proses akreditasi yang sudah kadaluarsa sejak tahun 2019 atau dua tahun.
“Saya menduga petinggi Poltek lagi sibuk untuk urus anggaran dan mengabaikan tugas utama yaitu mengurus akreditasi perguruan tinggi sebagai salah satu ketentuan dalam dunia perguruan tinggi,” terang sumber.
Sementara itu informasi yang berhasil dihimpun atas persoalan anggaran dana hibah, Bupati Maluku Tengah dikabarkan sudah melakukan kunjungan ke Politeknik Negeri Ambon untuk melakukan koordinasi lebih lanjut.
(T-03)
