TABAOS.ID,- Sekertaris Jenderal Kementerian Desa , PDTT, Taufik Majid, meminta agar Kota Ambon harus menjadi contoh untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku dapat menjadi contoh dalam aspek pemanfaatan ekonomi digital, untik meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Transformasi digital, merupakan cara terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk di Maluku, seluruh desa/negeri di Kota Ambon harus jadi contoh awal ekonomi digital,” kata, Taufik Majid, dalam sambutnya, pada Sosialisasi Program Kegiatan BUMDes BAKTI Wilayah Ambon, di Hotel Morrissey, Jakarta, Selasa (8/3).
Dia mengatakan, Pemerintah Pusat (Pempus) memiliki waktu empat tahun terhitung sejak 2020 hingga 2024, untuk menerapkan sistem transformasi digital di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Sehingga baik desa yang ada di seluruh Provinsi di Indonesia termasuk Maluku, harus beradaptasi dengan ekonomi digital yang kini kegiatannya sudah berjalan.
Dia mejelaskan, ekonomi digital yang diupayakan saat ini, “ungkap Taufik, memiliki dua tujuan besar berdampak positif dalam kehidupan masyarakat desa, diantaranya yaitu peningkatan jumlah aset warga.
“Yang pertama program ini dapat dinilai sukses, apabila kepemilikan aset warga mengalami peningkatan. Kedua program bisa dibilang berhasil, jika kompetensi serta wawasan masyarakat dinilai lebih meningkat dari sebelumnya,” terangnya.
Untuk itu, Taufik menjelaskan, dalam mewujudkan seluruh desa atau negeri di Maluku, Kota Ambon sebagai wilayah ekonomi digital, harus berkembang bukan saja dari peningkatakan infrastruktur penunjang, namun dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Selain jaringan internet dan listrik sebagai infrastruktur penunjang transformasi digital di desa, harus juga disiapkan SDM untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, agar program ini benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan,” katanya.
Ditempat yang sama, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengaku, dirinya sangat mendukung penuh program dimaksud. Pasalnya, dia meyakini ekonomi digital mampu sejahterakan warga.
“Kenapa sampai kita ngotot bangun komunikasi dengan kegiatan BumDes BAKTI, karena saya sangat yakin program ini bisa benar-benar berdampak dalam menyelamatkan desa-desa saya yang ada di Kota Ambon, ” ungkap Walikota.
Menurutnya, realisasi transformasi digital di Provinsi Maluku, sudah sewajarnya dimulai dari Kota Ambon.
“Kita yang statusnya Ibukota Provinsi saja, masih ada desa belum miliki internet, apalagi di Kabupaten dan kota lain, ” kata Walikota.
Tambah Louhenapessy, dengan adanya pertemuan yang dilakukan tentunya , Pemerintah Kota Ambon berharap adanya dukungan penuh dari Kementrian Kementerian Desa PDTT, guna menyikapi masalah akses internet di Kota Ambon yang bakal memnjadi contoh untuk daerah lain di Provinsi Maluku.
Sementara itu Kepala Dinas Pembedayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Maayarakat Desa Kota Ambon, Meggy Lekatompessy dalam laporannya sampaikan, pada kegiatan ini, pihaknya melibatkan 7 Negeri di Ambon yang belum terkoneksi internet yakni Negeri Hatalai, Naku, Kilang, Ema, Hukurila, Leahari, dan Negeri Urimesing.
Pihaknya berharap lewat pertemuan ini, bisa dijadikan perhatian serius untuk ditindaklanjuti secepatnya. Selain hadir para raja, kegiatan ini juga dihadiri pimpinan BUMDes masing-masing negeri.
Sosialisasi ini direncanakan berlangsung selama 2 hari dengan dengan menghadirkan narasumber antara lain Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Joy Adriaansz, serta kelompok BUMDes yang telah berhasil dalam melakukan usahanya diantaranya Direktur BUMDes Maju Bersama Kalimantan Barat dan BUMDes Panca Mandala dari Tasikmalaya.
(T-12)
