TABAOS.ID,- Semenjak Partai Golongan Karya (Golkar) Maluku dinahkodai oleh Ramli Umasugi, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Maluku. Partai berlambang pohon beringin itu seperti mati suri. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan.
Partai Golkar Maluku butuh sosok karateker untuk mengembalikan marwah Partai Golkar Maluku ke posisinya yang lebih baik. Ketegasan ini disampaikan, Ketua Bidang Organisasi Partai Golkar Maluku Subhan Pattimahu dalam keterangan pers di Lobby Hotel Mutiara, jalan Patimura, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, (Kamis 6/5).
Menurut Pattimahu, jalannya roda organisasi partai Golkar Maluku saat ini menemui jalan buntu. Karena segala kebijakan yang diambil, termasuk restruktur komposisi kepengurusan DPD Maluku tidak melalui mekanisme dan tahapan berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Dirinya mencontohkan, semasa kepemimpinan Ramli Umasugi Partai Golkar Maluku belum melaksanakan Rakerda yang merupakan tempat berkumpulnya para fungsionaris dan kader Partai Golkar untuk menyampaikan dan merumuakan kepentingan dan arah organisasi. Termasuk program kerja.
Bahkan, lanjut Pattimahu, hingga sampai setahun lebih perjalanan kepemimpinan partai ini di Maluku semua bidang belum memiliki program kerja yang jelas. Padahal Partai Golkar adalah partai yang banyak menghasilkan kader-kader terbaik, baik dari atas atau pusat hingga ke daerah, provinsi, kabupaten dan kota.
“Jujur saya mau katakan, keberadaan Partai Golkar Maluku yang saat ini dipimpin Ramli Umasugi sudah kehilangan arah, sebab AD/ ART itu ada juklak dan Peraturan Organisasi yang merupakan patokan atau kompas dalam berorganisasi tidak lagi diindahkan, hingga pantas disebut, hilang arah dan mati suri,” jelasnya.
Pattimahu, juga menandaskan, dengan kondisi yang ada, justru diperparah lagi dengan sejumlah kebijakan yang diambil Ketua DPD yang cenderung menciptakan gesekan sesama anggota partai.
Untuk itu, dalam keterangan dihadapan sejumlah insan pers, Pattimahu meminta dengan tegas untuk dilakukan perbaikan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dengan menghadirkan karateker guna dilakukan perbaikan.
“Dengan kondisi kronis yang kini dirasakan, perlu ada langkah cepat dengan menghadirkan karateker, sebab ini dalam rangka mempersiapkan partai dan stockholder yang ada untuk menghadapi agenda politik di tahun 2024 nanti,” ujarnya.
Ditambahkan lagi, praktik like and dislike yang ditunjukan ketua DPD Maluku bisa menjadi pemicu kehancuran partai, apalagi dalam praktiknya pergantian struktur yang sudah dilakukan sebanyak tiga kali, dan cacat prosedur kepartaian adalah ancaman. Karena banyak kader partai diabaikan, malah yang bukan kader partai diutamakan.
“Banyak kader sudah sakit hati, karena pergantian hanya pada orang orang dekat atau orang orang yang disukai oleh ketua DPD, bahkan orang orang yang menduduki fungsional kepengurusan adalah orang orang yang diduga sudah masuk keluar partai lain berulang ulang kali,” terangnya.
Tidak hanya itu, keberadaan bidang bidang tugas pada Partai Golkar Maluku seakan dibekukan atau tidak difungsikan, atau semua diambil alih fungsi oleh ketua DPD Maluku, itupun inprosedural.
“Setiap organisasi ada kepengurusan, ada bidang bidang dan tugasnya masing masing, namun untuk saat ini bidang bidang tugas seolah ditiadakan dan dinonaktifkan karena diambil alih sepenuhnya oleh Ramli Umasugi,” ucapnya lagi.
Senada dengan itu, Ketua Kesatuan Perempuan Golkar (KPPG) Maluku, Ivone Litamahuputty pada kesempatan yang sama menguraikan, dinamika Partai Golkar Maluku membutuhkan perbaikan, karena sikap dan kebijakan Ramli Umasugi cukup memberikan dampak dan sudah dirasakan sejumlah pengurus partai dan kader yang ada di Maluku.
Tentunya sudah ada konflik internal partai, lantaran segala kebijakan yang diambil tidak sesuai aturan, dan itu dibiarkan. Sehingga banyak orang tidak tahu, namun sebenarnya sudah ada persoalan.
“Kami sudah lama berdiam diri, namun batasan kesabaran kami sudah habis, dan suara kami yang disampaikan pada kesempatan ini adalah bentuk kekecewaan,” bebernya.
Menurutnya, jika untuk melakukan pergantian komposisi pada bidang atau pada struktur lainnya, harus sesuai mekanisme yang ada. Dan forumnya ada pada pleno. Justru dalam setahun ini sudah ada pengusulan komposisi ke DPP sebanyak tiga kali tanpa ada pleno oleh DPD Maluku.
Kami berani katakan, proses pengusulan komposisi ke DPP tidak melalui tahap pleno ataupun sidang pleno organisasi. Ini adalah praktik-praktik yang tidak mendasar dan bertentangan dengan AD/ ART,” ungkapnya.
Dalam kaitan dengan itu, Litamahuputty meminta, polemik ini harus diselesaikan sedini mungkin demi kepentingan partai bukan untuk kepentingan pribadi, atau segelintir orang.
“Golkar Maluku butuh perbaikan, dan satu satunya jalan adalah hadirkan karateker,” tegasnya.
(T-12)
