“Kebiasaan atau budaya literasi sangat terkait dengan akses dan ketersediaan bahan bacaan, untuk itu Negara mesti mengambil peran, disokong masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi.”
Oleh: Ikhsan Tualeka
Di tengah berbagai keterbatasan, terutama dalam mengupayakan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas, upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dapat terus dilakukan. Salah satunya adalah lewat membudayakan literasi.
Agenda penting karena literasi dapat menjadi semacam substitusi dan juga ‘suplemen’ tambahan bagi generasi muda dalam memperluas wawasan dan menambah pengetahuan. Menerbitkan pemahaman yang lebih objektif terhadap realitas sosial hingga berujung pada tindakan sosial yang lebih relevan dan solutif.
Jepang misalnya, bisa menjadi negara yang maju, karena memiliki budaya literasi yang tinggi. Di Negeri Sakura itu ada tradisi membaca 10 menit sebelum masuk kelas bagi siswa di sekolah. Tidak saja itu, terdapat pula gerakan ‘20 minutes reading of mother and child’, yaitu gerakan yang mewajibkan ibu mengajak anaknya membaca selama 20 menit sebelum tidur.
Juga ada budaya Tachiyomi atau membaca gratisan di toko buku sambil berdiri. Buku-buku baru yang dipajang di rak yang biasanya di segel plastiknya, di Jepang sengaja dibiarkan terbuka agar pengunjung mudah melakukan Tachiyomi. Begitu pentingnya buku dan budaya literasi diposisikan.
Jepang dan sejumlah negara maju seperti Finlandia, Swedia, Belanda dan Australia bisa ada dalam budaya literasi yang tinggi karena pemerintahnya memiliki visi dan perhatian yang besar terhadap literasi warganya, sehingga akses menjadi mudah atau dipermudah. Memang untuk membangun budaya literasi sangat terkait dengan dimensi akses terhadap bahan literasi.
Itu pula mengapa Miller dan McKenna (2016) dalam buku World Literacy: How Countries Rank And Why It Matters, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dan budaya literasi, menempatkan dimensi akses masyarakat dalam mendapatkan bahan literasi, seperti perpustakaan, toko buku dan media massa, sebagai hal yang penting dan mendasar. Selain dimensi kecakapan, dimensi literasi alternatif, serta dimensi budaya.
Untuk dimensi akses terhadap bahan literasi misalnya, aktualisasinya sungguh masih jauh dari harapan, terutama bagi masyarakat kepulauan seperti di Maluku. Sekalipun tersedia perpustakaan dan toko buku, lokasinya mungkin hanya di ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten/kota, yang tentu saja akan sulit dijangkau oleh mereka yang ada di pelosok atau dari pulau yang berbeda.
Lain hal dengan daerah wilayah daratan yang luas, seperti di Pulau Jawa, karena sekalipun tinggal dalam rentang jarak yang jauh dengan lokasi perpustakaan dan toko buku, tapi masih relatif mudah terjangkau, apalagi dengan tersedianya moda transportasi yang memadai. Mobilitas masyarakat akan cepat dan murah.
Ambil contoh, bila ingin mencari dan membaca buku baru atau koleksi yang langka. Pelajar atau mahasiswa dari Bogor, Tangerang atau Bekasi, tinggal naik kereta listrik atau Bus Trans Jakarta duduk manis di gerbong kereta atau bus ber-AC yang nyaman untuk tiba di Perpustakaan Nasional yang berada di dekat stasiun Gambir, tepat di depan Monas Jakarta.
Begitu pula dengan warga dari Tulungagung atau Kediri di Jawa Timur, bermodal naik kereta bila hendak meminjam buku ke Perpustakaan Daerah (Perpusda) atau membeli buku di Surabaya. Berangkat pagi, dan kembali ke rumah sore hari, sudah bisa mengakses dengan meminjam atau membeli buku yang dibutuhkan.
Cerita yang sama dapat berlaku di hampir semua daratan Pulau Jawa, Bali dan sebagian besar Pulau Sumatera. Wilayah kontinental jauh lebih diuntungkan karena jalur transportasi darat di Indonesia pembangunannnya lebih diprioritaskan ketimbang lautan.
Apalagi Perpusda dan toko buku juga tersedia di berbagai kabupaten dan kota atau daerah-daerah yang relatif ‘maju’ itu. Dengan infrastruktur yang tersedia, maka bisa dengan mudah diakses menggunakan transportasi umum, kendaraan pribadi ataupun jalan kaki.
Pola distribusi buku di Indonesia memang tidak merata. Toko-toko buku yang memadai sangat terkonsentrasi pada kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta dan Semarang. Bahkan jika memperhitungkan daya serap pasar buku di Indonesia, lebih dari 40 persen buku diserap oleh pembaca di wilayah Jabodetabek.
Bandingkan dengan di Maluku. Misalnya bila hendak mengakses perpustakaan atau toko buku, masyarakat dari Leti, Moa dan Lakor untuk ke Tiakur Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya, atau dari Wakom, Maikoor dan Rebi ke Dobo Ibu kota Kepulauan Aru, sangat sulit, apalagi hingga harus ke Perpusda Maluku dan toko buku di Ambon, bisa dibayangkan sendiri seperti apa susahnya.
Sebenarnya tak perlu jauh-jauh mencontohkan akses dari wilayah selatan Maluku untuk ke Ambon. Warga dari Buano di Seram Bagian Barat, Banda di Maluku Tengah atau dari Ambalau di Buru Selatan yang jaraknya relatif dekat ke ibu kota provinsi itu pun, akses masih sulit, mahal dan yang pasti membutuhkan waktu yang lama, karena jadwal transportasi yang kadang tidak menentu.
Kemiskinan dan ketertinggalan lebih memperburuk situasi, realitas yang mencerminkan persentuhan negara dengan warga negara yang tak sama. Hadirnya negara dalam kehidupan warga negara tergantung dimana warga itu lahir dan dibesarkan. Jika di kawasan timur Indonesia, terutama Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Papua, siap-siap gigit ujung baju.
Sekalipun saat ini sudah ada buku digital yang bisa diakses lewat internet, tapi semua paham betul, layanan internet masih sulit atau tak tersedia, terutama di kawasan timur Indonesia, hingga ketimpangan semakin lebar, juga mengerdilkan daya saing dan kreativitas. Mempertegas minimnya akses terhadap literasi juga adalah potret ketidakadilan.
Pilihan yang paling tepat adalah perlu ada perlakuan secara khusus atau pendekatan yang lebih responsif dan afirmatif kepada daerah yang akses terhadap buku bacaan masih sangat sulit, terbatas dan mahal. Negara harus hadir dan mengupayakan itu, ketimpangan sejauh ini harus bisa dijawab lewat implementasi kebijakan dan program yang lebih adil dan terukur.
Caranya antara lain dengan membuat perpustakaan berbasis kampung, desa atau negeri yang dilengkapi dengan fasilitas pustaka digital dan akses internet yang memadai. Termasuk penguatan minat baca dan menulis pada anak-anak dengan mewajibkan membaca buku di jam-jam tertentu, serta menulis pengalaman mereka sehari-hari dalam bentuk cerita pendek.
Tanpa upaya dan intervensi serta keberpihakan negara, jangan berharap ada lompatan yang signifikan dalam memperbaiki keadaan. Terutama dalam memperpendek jarak ketertinggalan indeks pembangunan manusia, khususnya yang tinggal di kawasan timur Indonesia dengan daerah-daerah lain di Jawa dan Sumatera.
Kebiasaan atau budaya literasi sangat terkait dengan akses dan ketersediaan bahan bacaan, untuk itu Negara mesti mengambil peran, disokong masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Bila tidak, akan sulit untuk lahir generasi hebat dan tercerahkan, dengan pandangan yang jauh melampaui zaman.
Sulit rasanya menemukan generasi muda yang produktif dan kreatif, aktivis yang progresif, birokrat yang handal, wakil rakyat aspiratif, hingga pemimpin yang visioner bila tak tumbuh dalam budaya literasi yang kuat. Justru yang kerap ditemukan adalah individu termasuk pemimpin yang kewel dengan pola kerja ‘tiba saat, tiba akal’.
Ambon, 2 Februari 2021
Founder/CEO IndoEast Network
