“Apa yang harus dilakukan dalam pengentasan kemiskinan di Maluku? Upaya awal yang harus dilakukan adalah me-revitalisasi visi Maluku yang lebih mengarah kepada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
Oleh: M. Ikhsan Tualeka
Telah banyak program pengentasan kemiskinan dilakukan di Maluku, telah banyak rupiah dianggarkan untuk mengangkat warga Maluku dari garis kemiskinan. Namun kenyataannya, kemiskinan masih menjadi persoalan krusial di negeri seribu pulau ini.
Data Badan Pusat Statsitik Provinsi Maluku menunjukkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) sampai bulan September 2018 sebanyak 317,84 ribu jiwa atau 17,85 persen. Pertanyaannya, kenapa angka kemiskinan masih tinggi?
Selama ini program pengentasan kemiskinan lebih diarahkan pada pemberian bantuan atau hibah. Program semacam ini dilakukan dengan anggapan masyarakat hanya sebagai obyek pembangunan, yang posisinya sekadar menerima bantuan yang diberikan.
Namun kenyataannya, masyarakat telah lama lekat dengan budaya konsumtif. Apalagi masyarakat Maluku yang terkenal dengan gaya ‘perlente’ yang lebih dominan, bergaya konsumtif daripada produktif. Perilaku yang sering tampak adalah ‘walau tidak ada duit yang penting gaya’, atau orang Maluku sering bilang ‘action today mampus tomorrow’.
Kita bisa lihat sendiri, jarang ada orang Maluku yang jadi tukang becak, kalaupun ada yang dibawa pasti becak yang baru dan lebih bagus dibandingkan dengan yang lain. Tetapi, ada satu budaya yang perlu terus dilestarikan dan dijunjung tinggi masyarakat Maluku, yaitu jarang kita temui orang Maluku yang mengemis. Walaupun tidak punya uang sekalipun, orang Maluku enggan mengemis, ini adalah persoalan harga diri.
Selain itu budaya ‘malas’ masih lekat di sebagian besar masyarakat Maluku. Antara lain lebih suka duduk habiskan waktu di rumah kopi, hingga gengsi mengerjakan pekerjaan rendahan seperti jadi tukang becak, jual sate, bakso dan sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu lebih banyak dilakukan oleh orang-orang dari luar Maluku.
Persoalan krusial lainnya dalam pengentasan kemiskinan di Maluku adalah masih maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta program pengentasan kemiskinan tidak berbasis pada masyarakat miskin. Sering ditemukan seorang pejabat hanya memperhatikan keluarganya untuk jabatan-jabatan tertentu, untuk program tertentu. Di beberapa wilayah di Maluku persoalan ini sangat meresahkan.
Pengentasan Kemiskinan dengan Balanced Scorcard
Apa yang harus dilakukan dalam pengentasan kemiskinan di Maluku?. Upaya awal yang harus dilakukan adalah me-revitalisasi visi Maluku yang lebih mengarah kepada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.
Visi seperti ini harus di kedepankan, karena inti keberhasilan suatu pembangunan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Inilah yang mesti dijadikan visi dan prioritas dari Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019 – 2024, Murad Ismail dan Barnabas Orno.
Dalam pengentasan kemiskinan, meminjam pendekatan Balanced Scorcard: Sebuah mekanisme dalam sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. Maka proses yang harus dilakukan adalah; Pertama, membangun pertumbuhan dan pengembangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Hal ini dapat dilakukan dengan segera melakukan reformasi birokrasi secera komprehensif, sehingga ada efisiensi dan proporsionalitas penggunaan anggaran. Sebab nyatanya, pembayaran gaji hingga belanja operasional birokrasi masih menyedot anggaran yang lebih besar. Dengan reformasi birokrasi, anggaran yang besar dapat berbanding positif dengan kualitas pelayanan publik.
Reformasi birokrasi juga dapat bertujuan menumbuhkembangkan kualitas Korps Pegawai Pemprov Maluku sehingga dapat bekerja secara maksimal dalam pengentasan kemiskinanan di Maluku. Skill pegawai harus terus di-upgrade untuk dapat mengatasi maupun mengantisipasi setiap kemungkinan yang muncul.
Anggaran belanja untuk pegawai perlu dialokasikan dengan lebih proporsional, sehingga mereka dapat bekerja secara maksimal untuk membangun Maluku sesuai dengan kapasitasnya. Dengan kualitas SDM pegawai Pemprov Maluku yang mumpuni, maka akan berdampak pada terbangunnya pengelolaan kerja sama para mitra maupun lembaga funding dalam pengentasan kemiskinan di Maluku.
Seperti diketahui, jika mau diupayakan, cukup banyak lembaga funding atau donor internasional maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mau bekerja dalam rangka pengentasan kemiskinan di Maluku. Dengan adanya kerja sama yang baik, maka akan terjadi sharing dana, sehingga muncul efisiensi maupun efektifitas dalam pengelolaan anggaran termasuk pengentasan kemiskinan.
Kedua, menyusun dan memanfaatkan Standar Operasioanl Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP-AP). Dengan disusun dan dimanfaatkannya SOP-AP yang berkualitas maka dipastikan kesalahan ataupun kekeliruan dalam menjalankan proses pelayanan publik dapat diminimalisir.
Dengan SOP-AP, maka proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien, juga dapat mengurangi terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi aparaturnya. Dengan demikian pegawai Pemprov Maluku sebagai mesin birokrasi, akan bekerja maksimal berdasarkan standar dan strategi yang telah ditetapkan dalam upaya mencapai visi Maluku, khususnya dalam pengentasan kemiskinan.
Dalam pengentasan kemiskinan para pegawai akan bekerja berdasarkan prosedur kerja yang berisi standar-standar operasional kerja pengentasan kemiskinan. Standar operasional kerja antara lain meliputi standar operasional pelelangan hingga pengerjaan program-program pengentasan kemiskinan.
Standar-standar di atas kemudian dikontrol oleh badan pengawas provinsi sebagai pengawas internal birokrasi dan lembaga legislatif sebagai representasi publik, serta organisasi masyarakat sipil (civil society). Dengan standarisasi pelaksanaan pekerjaan serta mekanisme kontrol yang jelas dan ketat, maka akan melahirkan efisiensi dan efektifitas kerja yang tinggi dalam program pengentasan kemiskinan.
Ketiga, dengan meningkatkan profesionalitas dan etos kerja pegawai Pemrov Maluku. Hal ini dapat hadir melalui kesadaran kolektif bahwa sesungguhnya birokrasi adalah pelayan publik. Kesadaran kolektif akan berdampak kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat miskin di Maluku dalam berbagai aspek. Masyarakat miskin akhirnya mendapatkan kepuasan pelayanan dari pemerintah.
Dengan demikian akan memacu dan turut meningkatkan produktifitas masyarakat, yang tentu berimplikasi terhadap berkurangnya angka kemiskinan, termasuk, tingkat kejahatan, krisis moral dan krisis lingkungan. Seperti diketahui bahwa selama ini krisis sosial yang muncul di hampir semua wilayah disebabkan tingginya angka kemiskinan.
Keempat, dengan semakin berkurang angka kemiskinan, tingkat kesejahteraan semakin meningkat, krisis sosial semakin rendah dan kualitas lingkungan semakin baik, maka akan berpengaruh positif terhadap aspek finansial. Tingkat kesejahteraan yang lebih baik, akan meningkatkan pula daya beli masyarakat, hal ini kemudian berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku.
Dengan semakin meningkatnya PAD, kemudian dialokasikan bagi pengembangan SDM di Maluku, tentu akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi daerah. SDM yang makin baik akan memberikan insentif yang signifikan bagi pengelolaan sumber daya alam dengan profesional dan optimal.
Demikian proses pengentasan kemiskinan yang perlu dilakukan di Maluku. Proses ini diawali dengan pengembangan dan pertumbuhan pegawai Pemrov Maluku, diikuti kemudian dengan peningkatan proses kegiatan kerja pegawai melalui SOP-AP, selanjutnya adalah peningkatan profesionalitas dan etos kerja pegawai, serta naik-nya PAD dan dialokasikan untuk peningkatan SDM. Keempat proses di atas harus dilakukan secara berurutan atau simultan.
Indikator pencapaiannya akan dilihat dari bagaimana perkembangan minimal empat komponen di atas. Indikator capaian akan dilihat dari pencapaian pertumbuhan dan pengembangan pegawai, makin baiknya pelayanan publik, meningkatnya pendapatan publik dan pencapaian PAD, serta munculnya berbagai program peningkatan SDM. Semua pencapaian tentu akan menjadi siklus positif dan berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
Penulis adalah Direktur IndoEast Network
